Persoalan Desil bukan sekadar persoalan angka. Ia menyangkut apakah negara benar-benar mampu membaca kondisi kehidupan masyarakat secara tepat. Dari Maluku Utara, ada satu pelajaran penting: ketika data dipertanyakan oleh realitas lapangan, pejabat tidak cukup hanya berpegang pada sistem. Pemerintah harus hadir, memeriksa, dan merespons.
Ada satu hal yang sering luput dalam pembicaraan mengenai Desil.
Masyarakat kerap melihat Desil sebagai sebuah angka atau kategori yang menentukan apakah seseorang layak mendapatkan bantuan atau tidak.
Padahal, di balik angka tersebut ada manusia, keluarga, pekerjaan, penghasilan, rumah, tanggungan, aset, serta kondisi kehidupan yang bisa berubah dari waktu ke waktu.
Karena itu, ketika seorang warga mengatakan bahwa kondisi kehidupannya tidak sesuai dengan kategori Desil yang tercatat, persoalannya tidak semestinya langsung berhenti pada kalimat:
“Datanya memang seperti itu.”
Justru di situlah pemerintah diuji.
Desil adalah Data, Bukan Vonis
Kementerian Sosial melalui sistem Cek Bansos menjelaskan bahwa Desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang dihitung berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik, dan kepemilikan aset.
Indonesia menggunakan 10 kelompok Desil. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sementara Desil 10 berada pada kelompok kesejahteraan tertinggi.
Yang juga penting: Desil bersifat dinamis.
Artinya, apabila kondisi seseorang tidak sesuai dengan data, pembaruan dapat dilakukan melalui desa/kelurahan dan dinas sosial atau melalui mekanisme Cek Bansos. Data kemudian dapat dihitung ulang secara berkala.
Maka, persoalan sebenarnya bukan apakah pemerintah harus menggunakan data atau tidak.
Tentu harus menggunakan data.
Tetapi pertanyaannya:
Apakah pemerintah cukup berhenti pada data ketika masyarakat menunjukkan bahwa realitas di lapangan berbeda?
Di sinilah konsep pemerintahan responsif menjadi penting.
---
Belajar dari Sherly Tjoanda: Ketika Pemimpin Mau Turun Melihat Realitas
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memberikan contoh pendekatan yang menarik dalam memastikan program sosial pemerintah tepat sasaran.
Pada Juli 2026, Sherly turun langsung meninjau program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Maluku Utara. Kunjungannya bukan hanya melihat pembangunan fisik, tetapi juga berdialog dengan warga penerima bantuan dan memastikan program tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran.
Lebih jauh, dalam peninjauan program RTLH sebelumnya, Sherly juga menemukan bahwa persoalan masyarakat tidak otomatis selesai hanya karena rumahnya sudah diperbaiki.
Ada keluarga penerima bantuan yang kondisi ekonominya masih rentan.
Artinya, sebuah indikator fisik tidak selalu mampu menggambarkan keseluruhan kondisi kesejahteraan sebuah keluarga.
Rumah bisa menjadi lebih baik.
Tetapi penghasilan keluarga belum tentu meningkat.
Rumah bisa terlihat layak.
Tetapi pekerjaan tetap tidak pasti.
Bahkan sebuah rumah yang terlihat bagus bisa saja merupakan hasil intervensi atau bantuan pemerintah sebelumnya.
Di sinilah pemerintah harus berhati-hati dalam membaca data.
Apa yang terlihat secara fisik belum tentu menggambarkan kemampuan ekonomi sebuah keluarga secara utuh.
---
Yang Patut Dicontoh Bukan Figuranya, Tetapi Responsnya
Artikel ini tidak sedang mengatakan bahwa satu daerah sudah sempurna atau daerah lain tidak responsif.
Bukan itu persoalannya.
Yang patut dipelajari adalah pola respons seorang pejabat ketika menemukan persoalan di lapangan.
Ada setidaknya lima indikator yang bisa menjadi ukuran.
1. Mau Mendengar Keluhan Warga
Pejabat yang responsif tidak menganggap keluhan masyarakat sebagai gangguan.
Keluhan justru dapat menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa.
Jika warga mengatakan:
“Pak, Bu, kondisi saya tidak seperti yang tercatat dalam data.”
Maka respons pertama seharusnya bukan menyalahkan warga.
Tetapi:
“Mari kita periksa.”
2. Tidak Menjadikan Sistem Sebagai Alasan untuk Berhenti
Sistem memang penting.
Data juga penting.
Tetapi sistem dibuat untuk membantu manusia mengambil keputusan, bukan untuk membuat pemerintah kehilangan kemampuan membaca manusia.
Jika terdapat indikasi ketidaksesuaian, maka harus ada mekanisme verifikasi.
3. Turun ke Lapangan
Inilah salah satu pembeda paling penting.
Data dapat menunjukkan kategori.
Tetapi kunjungan lapangan dapat menunjukkan realitas.
Kondisi rumah.
Pekerjaan.
Jumlah tanggungan.
Kondisi keluarga.
Penghasilan.
Aset yang sebenarnya produktif atau tidak produktif.
Semua itu dapat membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih utuh.
4. Ada Tindak Lanjut
Responsif bukan hanya datang, mengambil foto, kemudian selesai.
Responsif berarti ada tindak lanjut.
Jika data tidak sesuai, bagaimana mekanisme koreksinya?
Jika warga belum mendapatkan bantuan, siapa yang memeriksa?
Jika ternyata warga memang tidak memenuhi kriteria, apakah penjelasannya diberikan secara terbuka?
Dan jika warga memenuhi kriteria, kapan proses perbaikannya dilakukan?
5. Ada Ukuran Waktu
Ini yang sering terlupakan.
Respons cepat harus mempunyai ukuran.
Bukan berarti semua persoalan harus selesai dalam sehari.
Tetapi masyarakat berhak mengetahui:
- laporan diterima kapan;
- diverifikasi kapan;
- siapa yang memverifikasi;
- hasilnya apa;
- dan kapan tindak lanjut dilakukan.
Dengan begitu, masyarakat tidak berada dalam ruang ketidakpastian.
---
Lalu Bagaimana dengan Demak?
Di sinilah pembahasan ini menjadi relevan bagi daerah kita.
Demak tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai membaca tabel. Demak membutuhkan pejabat yang mampu menghubungkan tabel dengan kehidupan masyarakat.
Apalagi persoalan sosial di daerah tidak berdiri sendiri.
Ada masyarakat pesisir.
Ada warga terdampak rob.
Ada kehilangan pekerjaan.
Ada perubahan tempat tinggal.
Ada keluarga yang pendapatannya turun.
Ada warga yang aset rumahnya mungkin masih terlihat, tetapi kemampuan ekonominya sudah berubah.
Dalam situasi seperti itu, data sosial harus terus diperbarui dan diverifikasi.
Karena kondisi masyarakat tidak pernah benar-benar diam.
Hari ini seseorang mungkin berada pada kondisi tertentu.
Beberapa bulan kemudian bisa kehilangan pekerjaan.
Bisa mengalami bencana.
Bisa kehilangan sumber penghasilan.
Bisa berpindah tempat tinggal.
Bisa memiliki rumah yang secara fisik terlihat baik tetapi tidak memiliki penghasilan yang memadai.
Karena itu, persoalan Desil seharusnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, kecamatan, desa/kelurahan, RT/RW, pendamping sosial, dan masyarakat semuanya memiliki peran dalam memastikan data menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
---
Demak Perlu Membuat Respons terhadap Persoalan Desil Lebih Terlihat
Ini bukan tuduhan bahwa data Demak salah.
Justru sebaliknya.
Ini adalah ajakan agar mekanisme koreksi data dibuat semakin mudah, cepat, dan terlihat oleh masyarakat.
Jika seorang warga merasa tidak sesuai Desil, masyarakat perlu mengetahui dengan jelas:
Ke mana harus mengadu?
Dokumen apa yang harus disiapkan?
Siapa yang melakukan verifikasi?
Berapa lama prosesnya?
Bagaimana warga mengetahui hasilnya?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah pemerintah bersedia turun melihat kondisi warga jika diperlukan?
Karena pemerintahan yang responsif tidak hanya diukur dari seberapa cepat bantuan disalurkan.
Tetapi juga dari seberapa cepat pemerintah memperbaiki kesalahan atau ketidaksesuaian data yang menjadi dasar kebijakan.
---
Jangan Sampai Warga Kalah oleh Sebuah Angka
Kita harus berhati-hati dengan satu kesalahan berpikir:
menganggap angka selalu lebih benar daripada manusia yang hidup di balik angka tersebut.
Data adalah alat.
Data diperlukan.
Data harus akurat.
Tetapi data juga harus diperbarui.
Dan ketika masyarakat menunjukkan adanya ketidaksesuaian, pemerintah harus memiliki mekanisme untuk memeriksanya.
Inilah pelajaran yang dapat kita tarik dari pendekatan Gubernur Sherly Tjoanda dalam memastikan program sosial dan RTLH menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Pemprov Maluku Utara bahkan menekankan bahwa program sosial tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus menghasilkan tindakan nyata di lapangan.
Dengan kata lain:
Data → Verifikasi → Respons → Tindak lanjut.
Bukan:
Data → Keputusan → Selesai.
---
Indikator Pejabat Responsif Itu Sederhana
Masyarakat sebenarnya tidak meminta sesuatu yang rumit.
Ketika datang membawa persoalan, mereka ingin:
didengar.
Ketika datanya dipersoalkan, mereka ingin:
diperiksa.
Ketika memang terdapat kesalahan, mereka ingin:
diperbaiki.
Dan ketika mereka memang berhak mendapatkan pelayanan negara, mereka ingin:
dilayani tanpa dipingpong.
Itulah esensi sederhana dari pemerintahan yang responsif.
Bukan tentang siapa yang paling sering turun ke lapangan.
Bukan tentang siapa yang paling banyak membuat pernyataan.
Tetapi tentang seberapa cepat persoalan masyarakat berubah menjadi tindakan pemerintah.
---
Untuk Para Pejabat di Demak
Tulisan ini bukan ditujukan untuk menyudutkan pejabat tertentu.
Justru sebaliknya.
Ini adalah tawaran standar pelayanan publik yang bisa kita ukur bersama.
Ketika ada warga Demak yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan Desil yang tercatat, pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa sistem koreksi benar-benar bekerja.
Ketika ada warga yang kehilangan pekerjaan, mengalami bencana, atau mengalami perubahan kondisi ekonomi, pemerintah dapat memastikan perubahan tersebut tidak berhenti sebagai cerita di tingkat masyarakat.
Dan ketika data memang sudah benar, pemerintah juga dapat memberikan penjelasan yang terang kepada warga.
Karena transparansi bukan hanya tentang memberikan bantuan.
Transparansi juga berarti menjelaskan mengapa seseorang menerima atau tidak menerima sebuah program.
---
Dari Sherly untuk Demak: Bukan Meniru Figur, Tetapi Meniru Cara Kerja
Pelajaran paling penting dari kasus ini bukan:
“Demak harus seperti Maluku Utara.”
Bukan.
Setiap daerah memiliki persoalan, karakter masyarakat, anggaran, dan tantangan yang berbeda.
Tetapi ada satu prinsip yang universal:
«Ketika data bertemu realitas, pemerintah harus hadir untuk memastikan keduanya tidak berjalan sendiri-sendiri.»
Demak mempunyai perangkat pemerintahan sampai tingkat desa.
Demak mempunyai dinas sosial.
Demak mempunyai pemerintah kecamatan.
Demak mempunyai pemerintah desa dan kelurahan.
Semua itu adalah modal penting untuk membangun sistem verifikasi sosial yang lebih responsif.
Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menjadi ahli administrasi hanya untuk membuktikan bahwa kehidupannya sedang sulit.
Negara mempunyai data.
Masyarakat mempunyai realitas.
Tugas pemerintah adalah memastikan keduanya bertemu.
---
Persoalan Desil pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang masuk Desil 1, 2, 3, 4, atau kategori lainnya.
Ini tentang bagaimana negara mengenali rakyatnya.
Jika data benar, perbaiki pelayanan.
Jika data keliru, perbaiki datanya.
Jika kondisi berubah, perbarui datanya.
Jika warga mengadu, dengarkan.
Jika persoalan membutuhkan pemeriksaan lapangan, turunlah.
Dan jika solusi memang berada di tangan pemerintah, jangan biarkan warga berputar dari satu meja ke meja lainnya.
Karena pemerintahan yang responsif bukan pemerintahan yang tidak pernah memiliki masalah.
Pemerintahan yang responsif adalah pemerintahan yang ketika menemukan masalah, bergerak untuk menyelesaikannya.
Dari Maluku Utara, kita mendapat satu contoh.
Kini pertanyaannya untuk Demak:
Ketika warga mempertanyakan Desil dan merasa kondisi nyata mereka berbeda dengan data, seberapa cepat pemerintah kita bergerak?
InfoPublikID — Data boleh menjadi dasar. Tetapi realitas warga tetap harus diperiksa.
Ikuti juga pemantauan InfoPublikID: Normalisasi Sungai Onggorawe: CV Urip Karya Baru Ditetapkan sebagai Pemenang, InfoPublikID Terus Memantau Pelaksanaannya
Baca perspektif advokasi publik: Desa Butuh SDM, Bukan Sekadar Kursi: Ketika Kompetensi Perangkat Desa Dipertanyakan
Simak pula: Pantauan Kebijakan Publik dan Respons Pemerintah terhadap Persoalan di Daerah
A. Bintang
Redaksi
Chief Editorial Strategist — InfoPublikID.Online
Mengulas kebijakan publik, transparansi pemerintahan, dan isu sosial-pesisir Demak. Berpegang pada verifikasi fakta, keberimbangan informasi, dan asas praduga tak bersalah.
Referensi:
Dokumen resmi & sumber terverifikasi.
Pedoman Media Siber →
0 Comments: