MEJA RAKYAT | SABTU OPINI | HOT CASE – DATA & FAKTA
Desa hari ini tidak lagi sekadar mengurus administrasi surat-menyurat warga.
Desa mengelola anggaran, menjalankan pelayanan publik, menangani pembangunan, mengelola data masyarakat, menghadapi persoalan sosial, hingga dituntut mampu merespons perubahan ekonomi dan teknologi.
Karena itu, kebutuhan desa terhadap sumber daya manusia (SDM) yang kompeten seharusnya semakin besar.
Namun muncul sebuah pertanyaan yang tidak boleh dianggap sepele:
Apakah setiap proses pengisian perangkat desa benar-benar menghasilkan orang yang paling siap bekerja untuk masyarakat?
Pertanyaan ini bukan ditujukan kepada satu desa, satu kepala desa, atau satu orang.
Ini adalah pertanyaan tentang kebijakan dan tata kelola pemerintahan desa.
Ketika Jabatan Publik Berubah Menjadi Sekadar Kursi
Perangkat desa bukan sekadar orang yang memiliki jabatan.
Di balik setiap kursi perangkat desa terdapat pekerjaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Ada administrasi kependudukan.
Ada pelayanan sosial.
Ada pengelolaan keuangan.
Ada perencanaan pembangunan.
Ada data warga.
Ada surat-menyurat.
Ada pelayanan kepada masyarakat yang terkadang harus berlangsung ketika persoalan datang tanpa mengenal jam kerja.
Maka ukuran keberhasilan pengisian perangkat desa semestinya tidak berhenti pada pertanyaan:
“Siapa yang akhirnya dilantik?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
“Apakah orang yang dilantik memang memiliki kompetensi yang dibutuhkan desa?”
Sebab desa tidak membutuhkan sekadar kursi yang terisi.
Desa membutuhkan orang yang mampu bekerja.
Pola Berulang: Pemenang Hasil Seleksi Perangkat Desa di Demak yang Tak Kunjung Dilantik
Transparansi Seleksi Perangkat Desa Prampelan: Memahami Hak Masyarakat dan Mekanisme Pengawasan
Kompetensi Seharusnya Menjadi Titik Tengah
Dalam sistem seleksi, kompetensi idealnya menjadi salah satu dasar utama.
Peserta mengikuti tahapan.
Nilai diperoleh.
Peringkat muncul.
Berita acara dibuat.
Rekomendasi diterbitkan.
Kemudian keputusan pengangkatan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Rangkaian tersebut seharusnya menghasilkan satu hal sederhana:
orang yang paling memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi dapat menjalankan jabatan secara profesional.
Namun ketika masyarakat melihat hasil yang berbeda dari ekspektasi proses seleksi, pertanyaan mulai muncul.
Mengapa seseorang dengan hasil seleksi yang baik tidak berujung pada pelantikan?
Mengapa orang yang akhirnya menduduki jabatan justru dipertanyakan kompetensinya?
Apakah proses seleksi hanya formalitas?
Atau memang ada faktor lain yang bekerja di luar parameter kompetensi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab dengan dokumen dan fakta, bukan sekadar rumor.
Fenomena yang Tidak Boleh Dinormalisasi
Di berbagai daerah, konflik mengenai pengisian perangkat desa bukan sesuatu yang sepenuhnya baru.
Perselisihan dapat muncul karena hasil seleksi, prosedur, rekomendasi, kewenangan kepala desa, maupun persoalan administrasi.
Ketika proses tersebut berlarut-larut, persoalan yang awalnya administratif dapat berubah menjadi konflik sosial.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih besar.
Sebab ketika masyarakat melihat bahwa proses seleksi tidak menghasilkan kepastian, kepercayaan terhadap pemerintahan desa dapat ikut terkikis.
Demak pun perlu melihat persoalan ini dengan serius.
Bukan karena setiap konflik berarti terjadi pelanggaran.
Tetapi karena konflik yang berulang selalu layak ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat masalah pada sistemnya.
Uang, Kekuasaan, dan Kursi: Tuduhan yang Harus Dibuktikan
Ada persepsi yang kerap muncul di tengah masyarakat bahwa kemampuan ekonomi atau kedekatan dengan kekuasaan dapat memengaruhi seseorang dalam memperoleh jabatan perangkat desa.
Persepsi seperti ini tidak boleh langsung diperlakukan sebagai fakta.
Jika ada dugaan transaksi, pembayaran, intervensi, atau jual-beli jabatan, maka harus dibuktikan.
Siapa memberi?
Siapa menerima?
Berapa nilainya?
Kapan dilakukan?
Apa bentuk transaksinya?
Apa kaitannya dengan proses pengangkatan?
Tanpa bukti tersebut, media tidak boleh mengubah dugaan menjadi vonis.
Namun sebaliknya, keberadaan persepsi publik yang terus berulang juga tidak boleh langsung diabaikan.
Ia harus menjadi alasan untuk memperkuat transparansi.
Karena sistem yang transparan akan lebih sulit dicurigai.
Masalahnya Bukan Sekadar Siapa yang Dilantik
Ada kecenderungan melihat persoalan perangkat desa hanya sebagai pertarungan antarindividu.
Padahal persoalannya jauh lebih penting.
Jika seseorang mengikuti seleksi, memperoleh hasil tertentu, kemudian tidak mendapatkan kepastian mengenai statusnya, maka yang harus diperiksa bukan hanya orang tersebut.
Kita harus melihat seluruh rantainya:
Seleksi → Hasil → Berita Acara → Rekomendasi → Pengangkatan → Pelantikan.
Di setiap titik terdapat dokumen.
Di setiap titik terdapat pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan.
Dan di setiap titik seharusnya terdapat alasan administratif yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika satu mata rantai hilang, masyarakat berhak bertanya.
Prampelan dan Pertanyaan yang Belum Selesai
Dalam penelusuran InfoPublikID mengenai pengisian perangkat desa di Prampelan, terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan cerita yang muncul kemarin sore.
Dokumen dan informasi mengenai proses pengisian perangkat desa telah muncul dalam rentang waktu yang panjang.
Ada jejak proses seleksi.
Ada nama peserta.
Ada dokumen administrasi.
Ada persoalan mengenai pelantikan.
Bahkan terdapat surat Kepala Desa Prampelan Nomor 141/02/XII/2022 tertanggal 16 Desember 2022 yang ditujukan kepada Bupati Demak dengan perihal permohonan persetujuan/rekomendasi.
Dokumen seperti ini penting bukan untuk dijadikan senjata terhadap seseorang.
Justru sebaliknya.
Dokumen tersebut menjadi bahan untuk menguji kronologi.
Apa yang terjadi setelah surat itu dikirim?
Apakah terdapat jawaban?
Apa bentuk rekomendasinya?
Bagaimana tindak lanjutnya?
Dan bagaimana status proses tersebut sampai kemudian muncul kembali persoalan pengisian perangkat desa?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab.
Ketika Persoalan Lama Bertemu Proses Baru
Yang membuat persoalan menjadi semakin menarik adalah ketika proses baru muncul sementara persoalan lama belum sepenuhnya mendapatkan penjelasan publik.
Di sinilah konsep kepastian administrasi menjadi penting.
Sebuah pemerintahan tidak boleh berjalan hanya berdasarkan ingatan.
Dokumen harus tersedia.
Keputusan harus dapat ditelusuri.
Alasan harus dapat dijelaskan.
Dan masyarakat harus dapat mengetahui bagaimana sebuah keputusan publik dibuat.
Sebab jika dokumen tahun-tahun sebelumnya tiba-tiba kembali muncul ketika proses baru sedang berjalan, publik tentu akan bertanya:
Apa yang sebenarnya belum selesai?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan.
Itu adalah bentuk pengawasan masyarakat.
Desa Sedang Membutuhkan SDM Terbaik
Di tengah tuntutan pembangunan desa, kebutuhan terhadap perangkat yang kompeten justru semakin besar.
Desa membutuhkan orang yang mampu menggunakan teknologi.
Mampu memahami administrasi.
Mampu membaca data.
Mampu mengelola pelayanan publik.
Mampu berkomunikasi dengan masyarakat.
Dan yang tidak kalah penting:
mampu bekerja tanpa harus terus-menerus diajari untuk memahami tugas dasarnya.
Karena itu, pengisian perangkat desa seharusnya tidak boleh dipandang sebagai sekadar pemenuhan struktur organisasi.
Ini adalah investasi terhadap kualitas pemerintahan desa.
Salah memilih orang bukan hanya persoalan personal.
Masyarakat yang akan merasakan akibatnya.
Jangan Sampai Kompetensi Kalah oleh Faktor Lain
Jika benar terdapat kasus ketika kompetensi seseorang tersisih oleh faktor lain, maka persoalannya harus dibuktikan dan diperiksa.
Jika ternyata tidak benar, pemerintah desa juga memiliki kewajiban menjelaskan dasar keputusannya secara terbuka.
Dengan demikian, kedua pihak sama-sama memperoleh ruang yang adil.
Yang tidak boleh terjadi adalah masyarakat hanya menerima hasil akhir tanpa mengetahui prosesnya.
Sebab transparansi bukan sekadar mempublikasikan siapa yang dilantik.
Transparansi juga berarti memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui:
mengapa orang tersebut dipilih, bagaimana prosesnya, dan apa dasar keputusannya.
Meja Rakyat: Jangan Jadikan Jabatan Sebagai Tujuan
Pada akhirnya, perangkat desa bukanlah penghargaan.
Ia adalah amanah pelayanan publik.
Kursinya boleh sederhana.
Ruang kerjanya mungkin tidak mewah.
Tetapi pekerjaan di dalamnya menyangkut kepentingan masyarakat.
Karena itu, desa tidak membutuhkan sekadar orang yang memiliki jabatan.
Desa membutuhkan SDM yang mampu mengisi jabatan tersebut dengan kemampuan, integritas, dan tanggung jawab.
Dan masyarakat berhak mengetahui apakah proses menuju kursi tersebut telah berlangsung secara adil.
Jika kompetensi menjadi dasar, tunjukkan datanya.
Jika prosedur telah dijalankan, buka dokumennya.
Jika ada tuduhan, buktikan.
Jika tidak ada pelanggaran, jelaskan.
Sebab pada akhirnya, pertanyaan masyarakat sangat sederhana:
Apakah kursi perangkat desa diisi karena memang orang tersebut paling siap melayani masyarakat, atau karena ada faktor lain yang tidak pernah dijelaskan kepada publik?
Pertanyaan itu tidak perlu ditakuti.
Justru pemerintahan yang sehat seharusnya mampu menjawabnya.
INSIGHT INFOPUBLIKID
Desa tidak kekurangan kursi. Desa membutuhkan manusia yang mampu bekerja.
Ketika pengisian perangkat desa menimbulkan konflik, yang perlu diperiksa bukan hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Yang harus diperiksa adalah apakah sistem telah memberikan ruang yang adil bagi kompetensi, transparansi, dan kepastian administrasi.
Karena ketika kualitas SDM menjadi taruhan, yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah jabatan.
Yang dipertaruhkan adalah kualitas pelayanan kepada rakyat.
MEJA RAKYAT — Sabtu Opini
Data boleh dingin. Analisis boleh tajam. Tetapi kebijakan publik harus tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
0 Comments: