InfoPublikID.Online

Rumah Kedua Dibidik Pajak 2027, Bagaimana dengan Properti di Demak yang Tertekan Rob?

By INFOPUBLIKID Agustus 11, 2026 No comments

Perspektif InfoPublikID | Fiskal, Properti dan Realitas Pesisir Demak

Pemerintah kembali membuka wacana perluasan basis perpajakan pada 2027. Salah satu potensi penerimaan yang disebut adalah penghasilan masyarakat dari rumah atau properti yang disewakan.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan menyampaikan bahwa pemerintah berupaya mengoptimalkan sektor atau kelompok yang selama ini dinilai belum maksimal dalam pembayaran pajak. Salah satu contoh yang disoroti adalah masyarakat yang memiliki lebih dari satu rumah dan sebagian propertinya berpotensi disewakan sehingga menghasilkan pendapatan.

Sekilas, persoalan ini terlihat sederhana:

Punya rumah, disewakan, mendapatkan penghasilan, maka penghasilan tersebut menjadi objek pajak.

Tetapi ketika kebijakan tersebut ditarik ke daerah seperti Kabupaten Demak, persoalannya menjadi jauh lebih kompleks.

Sebab tidak semua rumah kedua adalah mesin pendapatan.

Ada rumah yang memang menjadi investasi.

Ada rumah yang diwariskan.

Ada rumah yang kosong.

Ada rumah yang sulit disewakan.

Dan di kawasan pesisir Demak, ada pula rumah yang nilai ekonominya tertekan oleh rob dan perubahan lingkungan.

Di sinilah kebijakan perluasan basis pajak harus dibaca lebih hati-hati.

Bukan Pajak Rumah Kedua yang Benar-Benar Baru

Hal pertama yang perlu diluruskan adalah istilah “pajak rumah kontrakan”.

Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan sebenarnya sudah dikenai PPh Final sebesar 10 persen dari jumlah bruto nilai persewaan. Ketentuan tersebut mencakup antara lain tanah, rumah, rumah susun, apartemen, gedung perkantoran, toko, gudang dan bangunan lainnya.

Direktorat Jenderal Pajak juga menjelaskan bahwa apabila pemilik orang pribadi menyewakan properti kepada pihak yang tidak melakukan pemotongan pajak, kewajiban penyetoran dapat dilakukan sendiri oleh pemilik penghasilan.

Artinya, isu yang muncul pada 2026 bukan sesederhana:

“Pemerintah menciptakan pajak baru untuk rumah kontrakan.”

Yang lebih tepat adalah:

Pemerintah sedang mencari cara memperluas dan mengoptimalkan basis pajak dari penghasilan properti yang sudah memiliki rezim perpajakan.

Perbedaannya penting.

Sebab persoalan utamanya kemudian bergeser dari tarif menjadi data, kepatuhan dan kemampuan negara membaca aktivitas ekonomi dari aset properti.

Referensi Resmi

Pertanyaan Besarnya: Negara Tahu Rumah Mana yang Menghasilkan Uang?

Inilah titik yang menurut InfoPublikID jauh lebih menarik.

Seseorang dapat mempunyai dua, tiga atau bahkan lebih rumah.

Tetapi kepemilikan rumah tidak otomatis berarti memperoleh pendapatan.

Satu rumah bisa ditempati sendiri.

Rumah kedua bisa ditempati orang tua.

Bisa pula rumah tersebut kosong karena belum laku disewakan.

Ada yang sedang direnovasi.

Ada yang masih menjadi objek sengketa warisan.

Ada pula rumah yang secara fisik sudah tidak layak digunakan.

Karena itu, jumlah kepemilikan properti tidak identik dengan jumlah penghasilan.

Kalau negara ingin memperluas basis pajak dari sektor ini, maka yang menjadi tantangan sebenarnya adalah membangun hubungan data:

kepemilikan → pemanfaatan → transaksi sewa → penghasilan → kewajiban pajak.

Di sinilah integrasi data menjadi sangat penting.

Bukan sekadar mengetahui seseorang memiliki rumah kedua, tetapi mengetahui apakah rumah tersebut benar-benar menghasilkan pendapatan.

Demak Memberikan Contoh yang Tidak Bisa Disederhanakan

Kabupaten Demak mempunyai karakter properti yang sangat beragam.

Di kawasan yang berkembang dan memiliki akses ekonomi tinggi, rumah bisa menjadi aset investasi.

Namun di wilayah pesisir, terutama kawasan yang menghadapi rob, rumah menghadapi persoalan berbeda.

Pemerintah Kabupaten Demak sendiri masih mencatat dampak rob terhadap rumah warga.

Pada Januari 2026, misalnya, Desa Sayung mengalami genangan hingga 20–50 cm di jalan dan 10–30 cm di permukiman. Data pemerintah daerah mencatat 90 rumah terdampak pada saat kejadian tersebut.

Pada Maret 2026, gelombang tinggi dan rob juga dilaporkan merusak enam rumah warga di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung.

Sementara itu, pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menjalankan program rumah adaptif bagi masyarakat terdampak rob.

Fakta tersebut menunjukkan satu hal:

Rumah di Demak tidak seluruhnya dapat dibaca hanya sebagai aset properti.

Di kawasan tertentu, rumah juga merupakan bagian dari persoalan adaptasi bencana

Persoalan properti di Demak tidak dapat dilepaskan dari kondisi kawasan pesisir yang masih menghadapi tekanan rob. Baca juga: Normalisasi, Tanggul dan Pompa: Mengapa Rob Demak Belum Selesai?

Tekanan terhadap kawasan pesisir juga berkaitan dengan kondisi sungai dan sistem drainase. Baca juga: Normalisasi Sungai Pesisir dan Persoalan Rob Demak

Dari perspektif fiskal, pembangunan dan pengelolaan kawasan juga perlu dilihat dari bagaimana anggaran publik diterjemahkan menjadi pekerjaan nyata di lapangan. Baca juga: Cara Mengawasi Tender dan Proyek Pemerintah Secara Legal

Sementara itu, kebijakan penanganan rob Demak juga sedang diarahkan ke tingkat regulasi daerah melalui pembahasan kebijakan pencegahan banjir rob. Baca juga: Perda Rob Demak 2026: Verifikasi Dokumen dan Arah Kebijakan

Demak Memberikan Contoh yang Tidak Bisa Disederhanakan

Kabupaten Demak mempunyai karakter properti yang sangat beragam. Di kawasan yang berkembang dan memiliki akses ekonomi tinggi, rumah bisa menjadi aset investasi. Namun di wilayah pesisir, terutama kawasan yang menghadapi rob, rumah menghadapi persoalan berbeda. Pemerintah Kabupaten Demak sendiri masih mencatat dampak rob terhadap rumah warga.

Pada Januari 2026, misalnya, Desa Sayung mengalami genangan hingga 20–50 cm di jalan dan 10–30 cm di permukiman. Data pemerintah daerah mencatat 90 rumah terdampak pada saat kejadian tersebut. Pada Maret 2026, gelombang tinggi dan rob juga dilaporkan merusak enam rumah warga di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung. Sementara itu, pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menjalankan program rumah adaptif bagi masyarakat terdampak rob. Pada 2026,

Pemprov Jawa Tengah menyatakan akan membangun 20 unit rumah apung bagi warga terdampak di Demak, termasuk di Timbulsloko dan Bedono, Sayung. Fakta tersebut menunjukkan satu hal: Rumah di Demak tidak seluruhnya dapat dibaca hanya sebagai aset properti.

Di kawasan tertentu, rumah juga merupakan bagian dari persoalan adaptasi bencana. Ketika Rumah Tidak Lagi Sama dengan Nilai Ekonominya Bayangkan dua rumah dengan luas bangunan dan nilai nominal aset yang sama. Rumah pertama berada di kawasan yang aman dari rob, dekat kawasan industri, jalan utama dan pusat ekonomi. Rumah kedua berada di kawasan pesisir yang berulang kali mengalami genangan. Secara administrasi, keduanya sama-sama: rumah. Namun secara ekonomi, keduanya belum tentu sama.

Rumah pertama mungkin mudah disewakan. Rumah kedua bisa kehilangan penyewa karena akses terganggu rob. Bahkan pemiliknya mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk meninggikan bangunan, memperbaiki kerusakan atau melakukan adaptasi. Karena itu, apabila pemerintah ingin mengoptimalkan penerimaan dari penghasilan sewa properti, pendekatan berbasis pendapatan aktual menjadi jauh lebih masuk akal daripada sekadar berbasis jumlah rumah.

Demak: Jangan Hanya Menghitung Aset, Hitung Juga Risiko

Di sinilah perspektif Demak menjadi penting.

Kebijakan fiskal berbasis properti seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan:

Berapa banyak rumah yang dimiliki?

Tetapi berkembang menjadi:

Berapa rumah yang produktif?
Berapa yang benar-benar menghasilkan pendapatan?
Berapa yang kosong?
Berapa yang berada di kawasan risiko bencana?
Berapa yang kehilangan fungsi ekonomi akibat rob?
Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan pemilik untuk mempertahankan rumah tersebut agar tetap dapat digunakan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan di wilayah pesisir.

Pemerintah Demak dan Jawa Tengah bahkan sudah mengembangkan pendekatan rumah apung dan rumah amfibi sebagai respons terhadap kondisi lingkungan pesisir.

Program rumah apung di Timbulsloko, misalnya, secara eksplisit diarahkan sebagai solusi adaptif bagi warga yang menghadapi rob.

Ini menunjukkan bahwa nilai sebuah rumah di wilayah pesisir tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan tempat rumah tersebut berdiri.

Pajak Harus Berbasis Penghasilan, Bukan Sekadar Label Kepemilikan

Secara prinsip, memperluas basis pajak dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat penerimaan negara.

Namun kualitas kebijakan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mendefinisikan sasaran.

Jika yang diburu adalah penghasilan yang selama ini belum dilaporkan, maka kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai upaya meningkatkan kepatuhan.

Tetapi jika masyarakat menangkapnya sebagai:

“punya rumah kedua berarti kena pajak baru,”

maka masalah komunikasi kebijakan akan muncul.

Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka:

siapa yang menjadi sasaran;
apa yang menjadi objek pajak;
apakah tarif berubah;
bagaimana rumah kosong diperlakukan;
bagaimana properti warisan diperlakukan;
bagaimana rumah yang tidak menghasilkan pendapatan diperlakukan;
bagaimana data kepemilikan akan digunakan;
bagaimana perlindungan terhadap penyalahgunaan data dilakukan.

Semakin jelas jawabannya, semakin kecil ruang spekulasi.

Fakta Utama

Pemerintah membuka wacana perluasan basis pajak pada 2027, termasuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari penghasilan properti yang disewakan.
Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan bukan objek pajak baru. Penghasilan tersebut telah memiliki ketentuan PPh Final tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia.
PPh Final atas persewaan tanah dan/atau bangunan secara umum sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Memiliki rumah kedua tidak otomatis berarti memperoleh penghasilan sewa. Rumah dapat ditempati sendiri, kosong, menjadi rumah warisan, atau memiliki fungsi lain.
Tantangan utama perluasan basis pajak adalah data. Pemerintah perlu membedakan antara kepemilikan properti, pemanfaatan properti, transaksi sewa, dan penghasilan yang benar-benar diterima pemilik.
Demak memiliki karakter properti yang berbeda dengan kawasan perkotaan yang relatif aman dari rob. Di sejumlah wilayah pesisir, rumah dan aset properti menghadapi tekanan lingkungan serta gangguan fungsi akibat rob.
Kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi kawasan. Rumah yang menghasilkan pendapatan sewa tidak dapat disamakan begitu saja dengan rumah yang tidak produktif atau berada di kawasan dengan tekanan lingkungan tinggi.
Belum tepat menyimpulkan bahwa setiap pemilik rumah kedua akan dikenai pajak baru pada 2027. Detail mengenai desain dan mekanisme kebijakan 2027 tetap menunggu ketentuan resmi pemerintah.

Dari Demak Kita Bisa Melihat Persoalan yang Lebih Besar

Persoalan pajak properti sebenarnya memperlihatkan perubahan besar dalam tata kelola negara.

Negara semakin membutuhkan data aset dan aktivitas ekonomi yang terintegrasi. Rumah bukan lagi sekadar alamat. Tanah bukan sekadar sertifikat.

Properti bisa menjadi aset investasi, tempat tinggal, sumber pendapatan, jaminan kredit, tempat usaha, atau bahkan aset yang kehilangan nilai ekonominya karena perubahan lingkungan.

Maka ketika pemerintah berbicara tentang perluasan basis pajak, pertanyaan yang seharusnya muncul bukan sekadar: “Pajak apa lagi?” Tetapi: “Data apa yang sedang dibangun negara untuk mengetahui siapa memperoleh penghasilan dari asetnya?” Itulah pertanyaan yang jauh lebih strategis.

Insight InfoPublikID

Pemerintah memang mempunyai kepentingan memperluas basis penerimaan negara. Namun keadilan pajak tidak hanya ditentukan oleh siapa yang dikenai pajak. Keadilan juga ditentukan oleh apa yang menjadi dasar pengenaan pajak. Rumah kedua tidak otomatis menghasilkan uang. Rumah kontrakan kecil tidak sama dengan portofolio properti puluhan unit. Rumah di kawasan ekonomi tumbuh tidak sama dengan rumah di wilayah yang menghadapi rob. Dan rumah yang menghasilkan pendapatan tidak sama dengan rumah yang hanya tercatat sebagai aset. Karena itu, apabila optimalisasi pajak properti benar-benar diarahkan untuk 2027, pemerintah seharusnya memastikan satu hal:

Yang dibaca adalah kemampuan ekonomi dan penghasilan, bukan sekadar jumlah rumah di atas kertas. Dan bagi Demak, persoalan ini menjadi semakin menarik. Sebab di satu sisi negara ingin membaca rumah sebagai aset ekonomi yang berpotensi menghasilkan penerimaan. Di sisi lain, sebagian masyarakat pesisir sedang berhadapan dengan persoalan bagaimana mempertahankan rumahnya agar tetap bisa dihuni. Di antara dua realitas itulah kebijakan fiskal harus bekerja secara adil.

Catatan Penting

Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa setiap pemilik rumah kedua akan dikenai pajak baru pada 2027.

Yang tersedia saat ini adalah pernyataan pemerintah mengenai upaya memperluas dan mengoptimalkan basis perpajakan, termasuk potensi penghasilan dari properti yang disewakan. Sementara itu, PPh atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan sendiri sudah memiliki ketentuan perpajakan yang berlaku.

Karena itu, detail mengenai desain kebijakan 2027—termasuk mekanisme, sasaran, dan apakah ada perubahan ketentuan—tetap perlu menunggu regulasi resmi.

✓ Penulis Terverifikasi

A. Bintang

Chief Editorial Strategist • InfoPublikID.Online

Berfokus pada literasi hukum, investigasi kebijakan publik, transparansi pemerintahan, serta isu pesisir Sayung–Demak. Mengedepankan jurnalisme berbasis data, dokumen resmi, verifikasi fakta, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap publikasi.

Media: InfoPublikID.Online • Redaksi: Chief Editorial Strategist

Artikel ini disusun berdasarkan regulasi, dokumen resmi, serta sumber yang dapat diverifikasi. Jika terdapat pembaruan informasi atau koreksi, redaksi akan melakukan penyesuaian sesuai Pedoman Media Siber.

Bukan Perda Rob? Membaca Ulang Regulasi Demak 2026 dari Sistem Drainase hingga Penanganan Bencana

By INFOPUBLIKID Agustus 10, 2026 No comments

Perda Rob Demak 2026 dan verifikasi Perda Sistem Drainase berdasarkan dokumen resmi JDIH Kabupaten Demak

Informasi mengenai adanya “Perda Pencegahan Banjir Rob Demak 2026” perlu diperiksa kembali.

Bukan karena persoalan rob tidak penting. Justru sebaliknya, rob merupakan persoalan nyata di kawasan pesisir Demak.

Namun dalam membaca produk hukum daerah, ada satu prinsip sederhana:

Nama yang beredar bukan selalu nama resmi produk hukum.

Karena itu, InfoPublikID melakukan pengecekan terhadap katalog produk hukum resmi Kabupaten Demak.

Hasilnya, JDIH Kabupaten Demak mencatat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagai salah satu Perda yang telah tercantum resmi. Tidak ditemukan judul Perda 2026 yang secara khusus bernama “Pencegahan Banjir Rob” dalam daftar Perda tersebut.

Persoalannya kemudian menjadi lebih menarik:

Apakah informasi mengenai “Perda Rob” sebenarnya merupakan penyederhanaan dari substansi Perda Sistem Drainase?

Atau terdapat dokumen lain pada tahap Raperda, naskah akademik, risalah pembahasan, atau produk hukum berbeda yang menjadi sumber penyebutan tersebut?

Itulah yang perlu dibedakan.

Fakta Utama

1. Ada Perda Sistem Drainase

JDIH Kabupaten Demak secara resmi mencantumkan:

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Perda tersebut tercatat sebagai produk hukum daerah dengan pemrakarsa legislatif. JDIH Demakkab

2. Raperda Sistem Drainase memang dibahas DPRD

Pada 11 Mei 2026, DPRD Kabupaten Demak mencatat persetujuan bersama terhadap empat Raperda.

Salah satunya adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase. dprd.demakkab.go.id

Jadi, ada dasar kuat untuk menyatakan bahwa regulasi drainase memang menjadi salah satu agenda legislasi Demak 2026.

3. Tetapi judul resmi “Perda Pencegahan Banjir Rob” belum ditemukan

Ini bagian yang harus digarisbawahi.

Dalam daftar Perda Kabupaten Demak 2026 yang tersedia di JDIH, judul tersebut tidak muncul. JDIH Demakkab

Karena itu, untuk sementara kita tidak boleh menulis seolah-olah Perda khusus pencegahan rob tersebut sudah terbit.

Bedakan: Informasi Awal vs Dokumen Resmi

Jangan menyamakan istilah populer, Raperda, dan Perda yang telah tercatat sebagai produk hukum.

Informasi	Hasil Verifikasi	Status
“Perda Pencegahan Banjir Rob Demak 2026”	Tidak ditemukan dengan judul tersebut dalam daftar Perda Kabupaten Demak 2026 pada JDIH.	Perlu diluruskan
Perda Nomor 1 Tahun 2026	Penyelenggaraan Sistem Drainase	Tercatat resmi
Raperda Sistem Drainase	Mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati pada 11 Mei 2026.	Tahap pembentukan
“Perda Rob mengatur anggaran”	Harus dibuktikan dengan pasal pendanaan dalam dokumen Perda.	Belum boleh disimpulkan
“Dana Desa dapat digunakan untuk rob”	Harus diuji dengan ketentuan Perda, regulasi Desa, dan aturan pengelolaan keuangan Desa.	Perlu verifikasi

Geser tabel ke kiri/kanan untuk melihat seluruh kolom.

Mengapa Kesalahan Judul Bisa Menjadi Masalah? Bagi pembaca umum, mungkin perbedaannya terlihat kecil. “Perda Rob” dan “Perda Sistem Drainase” sama-sama terdengar berkaitan dengan banjir. Tetapi secara hukum, keduanya bukan hal yang sama.

Sebuah Peraturan Daerah mempunyai: nomor; tahun; judul resmi; konsideran; dasar hukum; ruang lingkup; pasal-pasal; ketentuan pendanaan; kewenangan; sanksi atau ketentuan lain; serta status keberlakuan. Karena itu, mengubah judul produk hukum dapat mengubah cara publik memahami kewenangan pemerintah. Misalnya, jika sebuah berita menyebut: “Perda Rob memberi kewenangan penggunaan anggaran tertentu.” Maka pertanyaan berikutnya harus: Pasal berapa? Bukan: “Katanya Perda Rob.”

Referensi Resmi

JDIH Kabupaten Demak — Daftar Peraturan Daerah — rujukan utama untuk memeriksa status dan judul resmi Perda Kabupaten Demak.
DPRD Kabupaten Demak — Persetujuan Empat Raperda Strategis — termasuk Raperda Penyelenggaraan Sistem Drainase, 11 Mei 2026.
JDIH DPRD Kabupaten Demak — penelusuran dokumen pembentukan, risalah dan produk hukum DPRD.
JDIH Kabupaten Demak — Kodefikasi Produk Hukum — rujukan tambahan untuk penelusuran regulasi daerah.
Perda Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2016 — Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Catatan: Referensi digunakan untuk membedakan antara Raperda, persetujuan bersama, dan Perda yang telah tercatat sebagai produk hukum resmi.

Bedah Pantura Demak: Ketika Peta LSD Bertemu Rob, Sawah dan Perubahan Kawasan

By INFOPUBLIKID Agustus 09, 2026 No comments

Demak - Pemerintah sedang memperkuat perlindungan lahan sawah melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Kebijakan tersebut menempatkan data, peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), verifikasi, sinkronisasi dan tata ruang sebagai bagian penting dari pengendalian alih fungsi lahan.

Tetapi ketika kebijakan nasional tersebut dibawa ke Pantura Demak, persoalannya menjadi lebih kompleks.

Di kawasan pesisir Demak, lahan pertanian tidak hanya berhadapan dengan tekanan alih fungsi. Sebagian kawasan juga menghadapi rob, banjir, perubahan kondisi fisik lahan, persoalan drainase dan tekanan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Demak sendiri pernah melaporkan bahwa rob berdampak pada lahan pertanian produktif di wilayah pesisir. Pada Juni 2025, Pemkab Demak menyebut rob telah berdampak pada 22 desa di empat kecamatan dan tidak hanya mengganggu permukiman serta infrastruktur, tetapi juga merusak lahan pertanian produktif.

Sementara itu, di Kecamatan Sayung, pemerintah daerah masih melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi pertanian. Pada November 2025, misalnya, tercatat 51 hektare lahan padi terdampak banjir di sejumlah desa Sayung.

Pada Januari 2026, bahkan dilakukan pemantauan budidaya padi apung di Desa Tambakroto sebagai salah satu inovasi menghadapi lahan tergenang. Demak Kab.

Di sinilah pertanyaan penting muncul:

Bagaimana sistem perlindungan lahan sawah nasional bekerja ketika lahan yang harus dilindungi berada di kawasan yang secara fisik terus mengalami perubahan?

Fakta Utama

Ada beberapa fakta yang perlu diletakkan berdampingan.

1. Pemerintah sedang memperkuat perlindungan lahan sawah

Perpres 4/2026 menjadi kerangka baru pengendalian alih fungsi lahan sawah dan menggantikan Perpres 59/2019. Pemerintah kemudian mempercepat penetapan dan pemutakhiran peta LSD. Kemenkop UKM + 1

2. Kebijakan nasional menekankan pemutakhiran data

Kemenko Pangan menyebut penetapan LSD dilakukan melalui verifikasi dan sinkronisasi data lintas kementerian/lembaga, dengan tujuan menghasilkan data lahan sawah yang akurat dan terintegrasi. Kemenkop UKM

3. Pantura Demak menghadapi tekanan ekologis

Pemkab Demak menyebut rob telah berdampak pada lahan pertanian produktif di kawasan pesisir. Demak Kab.

4. Sayung masih memiliki aktivitas pertanian

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah masih melakukan pendampingan produksi padi. Pada Desember 2025, bantuan benih padi dialokasikan untuk sekitar 420 hektare lahan tanam di tujuh desa Kecamatan Sayung. Demak Kab.

5. Artinya, persoalan Pantura bukan sekadar kehilangan sawah

Ada wilayah yang masih produktif, ada yang terdampak banjir, ada yang menghadapi genangan, dan ada pula yang membutuhkan inovasi adaptasi. Kawasan tidak seragam.

Dan justru karena itu, pendekatan berbasis data menjadi penting.

Referensi Resmi

Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah — Database Peraturan BPK.
Permenko Pangan Nomor 2 Tahun 2026 — Tata Kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Kemenko Pangan — Implementasi Perpres Nomor 4 Tahun 2026 — Pemutakhiran dan sinkronisasi data lahan sawah.
Kemenko Pangan — Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Pemutakhiran Peta LSD
Pemkab Demak — Dampak Rob terhadap Wilayah Pesisir dan Lahan Pertanian
Pemkab Demak — Monitoring Lahan Padi Terdampak Banjir di Kecamatan Sayung
Pemkab Demak — Monitoring Budidaya Padi Apung di Desa Tambakroto

Dari Peta Nasional ke Pantura Demak

Kemenko Pangan pada Maret 2026 menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya mempercepat penetapan peta LSD, tetapi juga melakukan pemutakhiran data lahan sawah. Dalam Rakortas 30 Maret 2026, pemerintah menyebut peta LSD untuk 12 provinsi mencapai 2.739.650,36 hektare dan pada saat yang sama menyiapkan peta LSD untuk 17 provinsi lainnya. Kemenkop UKM + 1

Ini menunjukkan satu hal: data bukan produk yang selesai sekali dibuat. Ada proses pemutakhiran. Dan bagi kawasan seperti Pantura Demak, prinsip tersebut menjadi sangat penting. Sebab ketika kondisi fisik kawasan berubah, data spasial juga harus mampu memberikan gambaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan Pantura Demak Tidak Bisa Dibaca Hanya dari Alih Fungsi Jika berbicara tentang perlindungan sawah, pembahasan biasanya berhenti pada: Sawah → jangan dialihfungsikan. Tetapi di Pantura Demak kita memiliki persoalan tambahan: Sawah → terdampak banjir/rob → produktivitas terganggu → membutuhkan adaptasi. Contohnya terlihat di Kecamatan Sayung. Pemkab Demak mencatat pada akhir Oktober 2025 terdapat 51 hektare lahan padi terdampak banjir di Desa Prampelan, Sidorejo, Kalisari, Karangasem dan Jetaksari. Di Prampelan, tanaman padi sekitar 30 HST bahkan dilaporkan masih terendam air setinggi sekitar 30 cm. Demak Kab.

Ini bukan sekadar persoalan tata ruang. Ini sudah menjadi persoalan: fungsi lahan + air + produksi pangan + adaptasi kawasan.

Ketika Sawah Harus Beradaptasi

Ada fakta menarik dari Tambakroto.

Pada Januari 2026, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak bersama PPL BPP Sayung memantau budidaya padi apung yang dikembangkan kelompok tani setempat.

Budidaya tersebut dilakukan pada lahan tergenang dan diposisikan sebagai inovasi untuk mempertahankan aktivitas pertanian dalam kondisi genangan. Demak Kab.

Ini memberikan perspektif penting.

Ketika kita melihat lahan yang tergenang, kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan:

“Sudah bukan sawah.”

Karena faktanya, masyarakat dan pemerintah masih dapat melakukan upaya agar fungsi pertanian tetap berjalan.

Dengan kata lain:

Kondisi fisik lahan yang berubah tidak selalu berarti fungsi pertaniannya langsung hilang.

Inilah alasan mengapa verifikasi data harus dilakukan secara hati-hati.

Empat Lapisan yang Harus Dibaca Bersamaan

Untuk membaca Pantura Demak secara objektif, InfoPublikID menggunakan empat lapisan.

Lapisan 1 — Peta LSD

Pertanyaan:

Di mana lokasi lahan yang masuk dalam peta LSD?

Ini harus dijawab menggunakan data spasial resmi.

Lapisan 2 — Tata Ruang

Kemudian kita bandingkan dengan:

RTRW;
RDTR jika tersedia;
LP2B;
peruntukan ruang;
serta kebijakan daerah lainnya.

Pertanyaannya:

Apa fungsi ruang yang ditetapkan secara resmi?

Lapisan 3 — Kondisi Fisik

Kemudian kita melihat:

citra satelit;
tutupan lahan;
genangan;
perubahan penggunaan;
jaringan irigasi;
dan kondisi lapangan.

Pertanyaannya:

Apa yang benar-benar terlihat di lapangan?

Lapisan 4 — Tekanan Kawasan

Baru kemudian kita masukkan:

rob;
banjir;
amblesan;
pembangunan infrastruktur;
kawasan industri;
permukiman;
tambak;
jalan;
dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Pertanyaannya:

Mengapa perubahan tersebut terjadi?

Jangan Terjebak Kesimpulan “Rob = Bukan Sawah”

Ini penting sekali.

Jika sebuah lahan sawah mengalami rob, status LSD tidak otomatis hilang.

Begitu pula: lahan tergenang ≠ otomatis bukan sawah.

Contoh padi apung di Tambakroto menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu aktivitas pertanian masih dapat diupayakan meskipun terdapat genangan. Demak Kab.

Karena itu, perubahan status lahan membutuhkan verifikasi dan mekanisme administratif yang berlaku, bukan sekadar kesimpulan berdasarkan satu foto lapangan.

Tetapi Sebaliknya, Jangan Juga Menganggap Peta Sudah Pasti Menggambarkan Kondisi Hari Ini, Ini sisi lainnya.

Peta adalah instrumen penting untuk memberikan kepastian.

Tetapi kawasan bisa berubah.

Karena itulah pemerintah sendiri memasukkan pemutakhiran data sebagai bagian penting implementasi Perpres 4/2026. Kemenko Pangan menyebut proses verifikasi dan sinkronisasi data diperlukan untuk mengurangi tumpang tindih dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Kemenkop UKM

Jadi dua hal harus berjalan bersamaan:

Kepastian peta dan akurasi kondisi aktual.

Bukan memilih salah satunya.

Moratorium Alih Fungsi Sawah dan LSD: Membaca Arah Baru Kebijakan Lahan Pangan Nasional

By INFOPUBLIKID Agustus 09, 2026 No comments

Demak- Pemerintah memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Pada September 2025, Menteri ATR/BPN menyampaikan kebijakan moratorium alih fungsi lahan sawah, termasuk terhadap lahan yang secara fisik masih berupa sawah meskipun peruntukan tata ruangnya telah berubah. Kebijakan tersebut muncul di tengah upaya pemerintah menahan laju perubahan sawah menjadi penggunaan nonpertanian.

Namun, perkembangan kebijakan tidak berhenti pada istilah "moratorium".

Sejak 4 Februari 2026, pemerintah memberlakukan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang mencabut dan menggantikan Perpres Nomor 59 Tahun 2019. Regulasi baru tersebut mengatur lebih luas mengenai tim terpadu, penetapan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), pengendalian alih fungsi, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pendanaan. Peraturan BPK

Dengan demikian, publik perlu membedakan antara kebijakan moratorium yang diumumkan pada 2025 dan kerangka pengendalian alih fungsi sawah yang kini diatur melalui Perpres 4/2026.

Fakta Utama

Pertama, moratorium alih fungsi sawah diumumkan pemerintah pada 2025 sebagai langkah menahan perubahan lahan sawah menjadi non-sawah dan menjaga ketahanan pangan.
Kedua, Perpres 4/2026 sekarang menjadi dasar utama pengendalian alih fungsi lahan sawah dan berlaku sejak 4 Februari 2026. Perpres tersebut mencabut Perpres 59/2019. Peraturan BPK + 1
Ketiga, LSD tidak identik dengan seluruh sawah di Indonesia. LSD merupakan bagian dari lahan sawah yang masuk dalam mekanisme peta lahan sawah yang dilindungi.
Keempat, penetapan peta LSD tidak hanya mengandalkan satu sumber data. Perpres 4/2026 membangun proses verifikasi, sinkronisasi, dan penetapan peta.
Kelima, pengendalian dilakukan secara lintas sektor melalui Tim Terpadu yang melibatkan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah.
Keenam, tata kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana kemudian diatur melalui Permenko Pangan Nomor 2 Tahun 2026, yang berlaku sejak 24 April 2026. Peraturan BPK

Alih fungsi sawah bukan sekadar persoalan perubahan penggunaan sebidang tanah.

Ketika sawah berubah menjadi kawasan permukiman, industri, perdagangan, infrastruktur, atau penggunaan lainnya, negara harus mempertimbangkan dampaknya terhadap produksi pangan dan ketersediaan lahan pertanian.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika terjadi perbedaan antara kondisi fisik suatu lahan dengan dokumen tata ruang.

Pada September 2025, pemerintah bahkan menyatakan moratorium diarahkan terhadap lahan yang secara fisik merupakan sawah meskipun tata ruangnya sudah tidak lagi diperuntukkan sebagai sawah. Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pengendalian alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan. �

Di titik inilah muncul persoalan penting:

Mana yang harus dibaca lebih dahulu: kondisi fisik lahan, dokumen tata ruang, atau data spasial perlindungan sawah?

Jawabannya tidak sesederhana memilih salah satunya.

Justru kebijakan terbaru pemerintah bergerak ke arah sinkronisasi berbagai data tersebut.

Referensi Resmi

Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah — Database Peraturan BPK.
Permenko Pangan Nomor 2 Tahun 2026 — Tata Kerja Tim Terpadu dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.
Perpres Nomor 59 Tahun 2019 — Regulasi sebelumnya mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah.

✓ Penulis Terverifikasi

A. Bintang

Chief Editorial Strategist • InfoPublikID.Online

Sungai Dikeruk, Tanggul Dibangun, Pompa Dipasang: Apakah Rob Demak Bisa Berhenti?

By INFOPUBLIKID Agustus 08, 2026 No comments

Thumbnail Rubrik Sabtu InfoPublikID membahas normalisasi sungai, tanggul laut, pompa, dan sistem pengendalian banjir rob di pesisir Demak.

Ketika warga bertanya, pemerintah tidak cukup hanya menjawab dengan satu proyek

DEMAK — Ada satu pertanyaan sederhana yang belakangan muncul di tengah perdebatan tentang penanganan banjir rob di pesisir Demak:

Kalau sungai sudah dinormalisasi, apakah rob akan selesai?

Pertanyaan itu muncul setelah kondisi sejumlah sungai di kawasan pesisir kembali menjadi perhatian masyarakat. Di satu sisi, normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran. Di sisi lain, warga juga melihat persoalan yang jauh lebih besar: air laut yang masuk saat pasang, pompa yang harus terus bekerja, tanggul yang harus dibangun dan dirawat, serta kondisi tanah pesisir yang terus mengalami tekanan.

Maka, mungkin persoalannya bukan memilih normalisasi atau tanggul laut.

Pertanyaannya justru:

Apakah semua sistem itu sudah bekerja sebagai satu kesatuan?

Rob Tidak Datang dari Satu Arah

Banjir di kawasan Sayung memberikan gambaran bahwa persoalan air di pesisir tidak sesederhana sungai yang dangkal.

Pada Januari 2026, BPBD Demak mencatat banjir limpasan di Kecamatan Sayung terjadi ketika curah hujan tinggi membuat sungai tidak mampu menampung debit air. Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya air rob sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik.

Artinya, ada dua tekanan yang bertemu:
air dari daratan
dan
air dari laut.

Ketika keduanya datang bersamaan, kapasitas sungai, saluran drainase, pintu air, pompa, dan perlindungan pesisir menjadi saling berkaitan.

Di sinilah normalisasi sungai memiliki fungsi penting.

Tetapi normalisasi sungai bukan tanggul laut.

Dan tanggul laut bukan pompa.

Masing-masing memiliki fungsi berbeda.

Normalisasi: Membuka Jalan Air

Secara sederhana, sungai yang mengalami sedimentasi dan penyempitan alur akan memiliki kapasitas aliran yang berbeda dibanding sungai dengan kondisi alur yang lebih terjaga.

Karena itu, pengerukan sedimentasi dapat menjadi bagian dari pemeliharaan sungai.

Pemerintah Kabupaten Demak sendiri pada 2025 menyampaikan bahwa normalisasi sungai diperlukan sebagai bagian dari penanganan rob. Dalam penjelasan Pemkab, normalisasi disebut sebagai solusi jangka pendek untuk mempercepat aliran air di wilayah Sayung

Namun ada satu hal yang perlu digarisbawahi:

mempercepat aliran air tidak otomatis menghentikan air laut masuk.

Kalau laut sedang pasang tinggi, air dari sungai tetap menghadapi kondisi hilir yang berbeda.

Maka pertanyaan berikutnya muncul:

Air yang sudah dipercepat mengalir itu mau dibuang ke mana ketika laut sedang tinggi?

📚 Artikel Terkait InfoPublikID

Peta Normalisasi Sungai Demak 2026: Siapa Diprioritaskan, Bagaimana Nasib Kali Sayung?
Melihat program normalisasi sejumlah sungai di Demak dan mempertanyakan posisi Kali Sayung dalam strategi pengendalian banjir.
Kali Sayung Dangkal, Warga Tagih Janji Normalisasi Pemda dan Pemprov Jateng
Kondisi Kali Sayung saat kemarau dan tuntutan warga agar normalisasi dilakukan sebelum musim hujan kembali.
Pantau Birokrasi: Normalisasi Sungai Wulan Sayung Demak
Menelusuri normalisasi Sungai Wulan dan kaitannya dengan pengendalian banjir di kawasan Sayung.
Pantau Birokrasi: Normalisasi Kali Onggorawe Desa Tugu Demak 2026
Mengulas pekerjaan normalisasi Kali Onggorawe serta relevansinya terhadap persoalan banjir kawasan Demak.
Hak Masyarakat Melakukan Kontrol Sosial dan Melaporkan Dugaan Penyimpangan
Panduan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kebijakan dan pembangunan secara legal.
Cara Mengawasi Tender dan Proyek Pemerintah Secara Legal
Mengenal cara publik memantau proses tender, proyek, dan penggunaan anggaran pemerintah.

Tanggul Laut: Menahan Air dari Sisi Pesisir Di sisi lain, pemerintah juga mengembangkan infrastruktur perlindungan pesisir. Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1 Kaligawe–Sayung dirancang terintegrasi dengan tanggul laut dan menjadi bagian dari sistem pengendalian rob. Pemerintah menyebut infrastruktur tersebut sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir dan rob kawasan Pantura.

Ini memberi pelajaran penting:

Membangun pompa saja belum cukup.

Pompa membutuhkan listrik atau bahan bakar, operator, pemeliharaan, kapasitas yang sesuai, serta sistem yang terhubung dengan saluran dan kawasan yang harus dikeringkan.

Dengan kata lain:

Infrastruktur fisik membutuhkan sistem operasi.

Lalu, Mana yang Paling Penting?

Mungkin pertanyaan ini sebenarnya kurang tepat.

Sebab bagi kawasan seperti Sayung, jawabannya bukan:

normalisasi ATAU tanggul laut ATAU pompa.

Melainkan:

normalisasi + tanggul + pompa + drainase + pengendalian hulu + pemeliharaan.

Pemerintah Kabupaten Demak bahkan pernah menegaskan bahwa penanganan banjir dan rob tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan penanganan menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Yang Perlu Ditanyakan Publik Bukan Hanya "Kapan Dikeruk?"

Warga tentu berhak bertanya:

Kapan sungai dinormalisasi?

Tetapi pertanyaan publik sebenarnya bisa dinaikkan satu tingkat:

1. Sungai mana yang menjadi prioritas?

Apakah berdasarkan tingkat sedimentasi?

Jumlah warga terdampak?

Kapasitas aliran?

Atau tingkat risiko banjir?

2. Berapa kapasitas sungai setelah dinormalisasi?

Bukan sekadar berapa meter sungai dikeruk.

Tetapi:

berapa tambahan kapasitas aliran yang dihasilkan?

3. Ke mana air akan dialirkan?

Jika laut sedang pasang, apakah sistem pompa dan pintu air mampu membuang air dari daratan?

4. Bagaimana pemeliharaannya?

Sungai yang hari ini dikeruk bisa kembali mengalami sedimentasi.

Maka yang dibutuhkan bukan hanya proyek pengerukan, tetapi pemeliharaan berkala.

5. Bagaimana dengan penurunan muka tanah?

Ini pertanyaan yang jauh lebih besar.

Sebab jika permukaan tanah terus turun, maka persoalan pesisir tidak berhenti ketika satu proyek selesai.

Sayung dan Persoalan yang Tidak Bisa Diselesaikan Satu Proyek

Pada Februari 2026, pemerintah pusat juga meninjau pengendalian rob melalui pembangunan Tol Semarang–Demak yang terintegrasi dengan tanggul laut. Pada saat yang sama, infrastruktur lain seperti kanal, drainase, dan pompa juga menjadi bagian dari upaya mempercepat surutnya genangan.

Ini memperlihatkan satu hal:

pemerintah sebenarnya sedang membangun banyak komponen.

Tantangannya adalah memastikan komponen-komponen tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

Sebab warga tidak membutuhkan daftar proyek.

Warga membutuhkan air yang benar-benar surut.

Insight InfoPublikID

Perdebatan mengenai rob sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan:

"Sungainya sudah dikeruk atau belum?"

Begitu pula tidak cukup hanya mengatakan:

"Bangun tanggul laut."

Keduanya adalah bagian dari sistem yang lebih besar.

Sungai adalah jalur air.

Tanggul adalah perlindungan.

Pompa adalah alat pembuangan.

Drainase adalah jaringan distribusi.

Jika salah satu komponen tidak bekerja, sistem secara keseluruhan bisa kehilangan efektivitas.

Karena itu, ukuran keberhasilan penanganan rob seharusnya tidak hanya dilihat dari berapa kilometer tanggul yang dibangun atau berapa kilometer sungai yang dinormalisasi, tetapi dari indikator yang dirasakan masyarakat:

seberapa cepat genangan surut, berapa luas wilayah yang terlindungi, berapa lama infrastruktur mampu berfungsi, dan apakah risiko banjir benar-benar menurun.

Di situlah publik dapat mengawasi kebijakan berdasarkan hasil, bukan sekadar proyek.

Meja Rakyat: Pertanyaan yang Tersisa

Mungkin warga yang berkomentar soal Kali Onggorawe sebenarnya sedang menyampaikan satu hal sederhana:

Jangan sampai kita sibuk membangun bagian-bagian sistem, tetapi lupa memastikan semuanya tersambung.

Karena ketika hujan turun dan laut pasang bersamaan, warga tidak akan bertanya:

"Ini kewenangan siapa?"

Warga hanya ingin tahu:

"Kapan airnya surut?"

Dan pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi ukuran paling sederhana dari keberhasilan kebijakan penanganan banjir dan rob.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sebagai kerangka pengelolaan sumber daya air.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, termasuk pendekatan pengurangan risiko bencana.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang mengatur pengelolaan dan pemeliharaan sungai.
Ketentuan teknis Kementerian Pekerjaan Umum mengenai pengelolaan sungai, drainase, pengendalian banjir, dan perlindungan kawasan pesisir.

FAQ

Apakah normalisasi sungai bisa menghilangkan rob?

Tidak otomatis. Normalisasi dapat membantu meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran sungai, tetapi rob juga dipengaruhi pasang laut dan kondisi kawasan pesisir.

Apakah tanggul laut saja cukup?

Belum tentu. Air dari daratan tetap membutuhkan sistem drainase, sungai, pintu air, dan pompa agar dapat dikeluarkan ketika kondisi laut tidak memungkinkan pembuangan secara gravitasi.

Mengapa pompa penting di kawasan rob?

Pompa dapat membantu mengeluarkan air dari kawasan ketika muka air di luar kawasan lebih tinggi atau ketika aliran gravitasi tidak mencukupi.

Apakah normalisasi dan tanggul laut harus dipertentangkan?

Tidak. Keduanya memiliki fungsi berbeda dan dapat menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang terintegrasi.

Apa yang bisa diawasi masyarakat?

Masyarakat dapat mengawasi rencana, anggaran, lokasi pekerjaan, volume pekerjaan, progres, kualitas pekerjaan, serta dampaknya terhadap genangan di lapangan.

Catatan Redaksi

Rubrik Meja Rakyat merupakan ruang edukasi dan refleksi publik InfoPublikID yang mengangkat persoalan sehari-hari masyarakat dari sudut pandang kebijakan dan kepentingan publik.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa satu jenis infrastruktur merupakan satu-satunya solusi penanganan rob. Normalisasi sungai, tanggul laut, pompa, drainase, dan infrastruktur pengendalian banjir memiliki fungsi masing-masing dan perlu dilihat dalam konteks sistem yang terintegrasi.

InfoPublikID membuka ruang koreksi, klarifikasi, dan informasi tambahan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BBWS Pemali Juana, maupun pihak terkait apabila terdapat data terbaru mengenai program pengendalian banjir dan rob di Demak.

Rubrik Sabtu — Meja Rakyat

Bukan mencari siapa yang paling salah. Kita mencari bagaimana persoalan bisa dipahami dengan lebih terang.

✓ Penulis Terverifikasi

A. Bintang

Chief Editorial Strategist • InfoPublikID.Online

Rumah Kedua Dibidik Pajak 2027, Bagaimana dengan Properti di Demak yang Tertekan Rob?

Referensi Resmi

Fakta Utama

Bukan Perda Rob? Membaca Ulang Regulasi Demak 2026 dari Sistem Drainase hingga Penanganan Bencana

Bedakan: Informasi Awal vs Dokumen Resmi

Referensi Resmi

Artikel Terkait

Bedah Pantura Demak: Ketika Peta LSD Bertemu Rob, Sawah dan Perubahan Kawasan

Referensi Resmi

Artikel Terkait

Moratorium Alih Fungsi Sawah dan LSD: Membaca Arah Baru Kebijakan Lahan Pangan Nasional

Artikel Terkait

Referensi Resmi

Sungai Dikeruk, Tanggul Dibangun, Pompa Dipasang: Apakah Rob Demak Bisa Berhenti?

📚 Artikel Terkait InfoPublikID

HEADLINE POST

Rumah Kedua Dibidik Pajak 2027, Bagaimana dengan Properti di Demak yang Tertekan Rob?

Mungkin Anda Suka

🛒 Rekomendasi Produk Pilihan

Suara Warga

Pengikut

Mungkin Anda Suka

🛒 Rekomendasi Produk Pilihan

Papan Buletin Advokasi

Pantauan Kawasan Dampak Sosial Tol Semarang–Demak

Update Monitoring Case

PROMO CENTER

Postingan Populer

Update Terbaru

INFOPUBLIKID.Online

Kontak & Pengaduan Publik