DEMAK, INFOPUBLIKID.ONLINE — Perdebatan mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan desil kesejahteraan memasuki babak baru.
Badan Pusat Statistik (BPS) melalui keterangan resmi yang dipublikasikan 22 Agustus 2026 menegaskan bahwa desil bukan angka pendapatan, bukan ukuran tunggal kemiskinan, dan bukan penentu otomatis seseorang menerima bantuan sosial.
Pada saat yang sama, BPS juga menegaskan sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat: data sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat diperbarui melalui sejumlah kanal resmi.
Klarifikasi tersebut menjadi penting, terutama ketika di lapangan masih ditemukan persoalan warga yang merasa kondisi kehidupannya tidak tercermin secara tepat dalam data kesejahteraan.
Bagi InfoPublikID, persoalannya kemudian bukan sekadar:
“Berapa desil seorang warga?”
Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar:
“Apakah data yang menjadi dasar pemeringkatan tersebut benar-benar menggambarkan kondisi warga pada saat data digunakan?”
BPS Tegaskan: Desil Bukan Gaji
BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.
Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok.
Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sementara Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Dengan demikian, seseorang yang berada pada Desil 3, misalnya, tidak dapat langsung dimaknai memiliki pendapatan tertentu.
BPS bahkan menegaskan bahwa desil bukan ukuran absolut mengenai kemiskinan, pendapatan maupun kekayaan.
Keluarga yang berada dalam desil yang sama pun belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran dan kondisi sosial ekonomi yang identik.
Artinya, anggapan sederhana seperti:
“Desil 4 berarti gajinya sekian.”
adalah pemahaman yang keliru.
Lalu Apa yang Menentukan Desil?
Menurut BPS, pemeringkatan tidak hanya melihat satu indikator.
Berbagai karakteristik sosial ekonomi dipertimbangkan secara bersama-sama.
Di antaranya:
- kondisi perumahan;
- sumber air minum;
- bahan bakar dan energi untuk memasak;
- kepemilikan aset;
- daya dan konsumsi listrik;
- komposisi keluarga;
- pendidikan;
- pekerjaan;
- kesehatan; dan
- kondisi disabilitas.
BPS menjelaskan bahwa proses tersebut menggunakan pendekatan statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Di sinilah persoalan akurasi data menjadi sangat penting.
Sebab semakin banyak indikator yang digunakan, semakin penting pula memastikan bahwa indikator tersebut benar-benar menggambarkan kondisi aktual keluarga.
🔎 BACA JUGA | DATA SOSIAL & KEBIJAKAN PUBLIK
Satu Perubahan Tidak Otomatis Mengubah Desil
Ada satu bagian penting dari penjelasan BPS yang perlu dipahami masyarakat.
Perubahan pada satu indikator tidak otomatis menyebabkan perubahan desil.
Mengapa?
Karena desil merupakan hasil pemeringkatan relatif berdasarkan kombinasi berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Dengan kata lain, apabila sebuah keluarga mengalami perubahan kondisi pada satu aspek, misalnya pekerjaan atau kepemilikan aset, perubahan tersebut belum tentu langsung menggeser posisi desilnya.
Posisi desil dapat berubah apabila keseluruhan informasi yang relevan dan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan berubah berdasarkan metode yang berlaku.
Ini sekaligus menjelaskan mengapa persoalan DTSEN tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat satu angka.
Tetapi Ada Pertanyaan yang Lebih Penting: Bagaimana Jika Datanya Tidak Sesuai?
Di sinilah klarifikasi terbaru BPS menjadi sangat penting.
BPS menyatakan bahwa masyarakat yang menemukan informasi mengenai dirinya atau keluarganya yang belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia.
BPS menyebut sedikitnya tiga jalur:
1. Cek Bansos Kemensos
Masyarakat dapat menggunakan kanal Cek Bansos Kemensos, baik melalui situs maupun aplikasi yang tersedia.
2. SIKS-NG
Masyarakat juga dapat datang melalui desa/kelurahan atau dinas sosial untuk menyampaikan pembaruan melalui mekanisme SIKS-NG.
3. Cek DTSEN BPS
BPS juga menyediakan kanal Cek DTSEN melalui:
dtsen-form.bps.go.id
BPS menempatkan partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data sebagai salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas DTSEN.
Penting: Mengajukan Pembaruan Bukan Berarti Desil Langsung Berubah
Ini bagian yang tidak boleh disalahpahami.
Pengajuan pembaruan data bukan tiket otomatis untuk turun atau naik desil.
Data yang disampaikan masyarakat menjadi bagian dari proses pemutakhiran.
Setelah itu, posisi desil tetap ditentukan berdasarkan data dan metode pemeringkatan yang berlaku.
BPS secara tegas menjelaskan bahwa pengajuan pembaruan tidak otomatis mengubah posisi desil.
Maka masyarakat sebenarnya memiliki dua hak yang berbeda:
Pertama, hak untuk memastikan informasi tentang dirinya benar.
Kedua, menerima hasil pemeringkatan berdasarkan metodologi yang berlaku.
Dua hal tersebut tidak boleh dicampuradukkan.
DTSEN Bukan Data yang Sekali Jadi
BPS juga menjelaskan bahwa DTSEN terus diperbarui.
DTSEN dibangun dari integrasi sejumlah basis data, termasuk DTKS, P3KE dan Regsosek, kemudian diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan dengan data kependudukan.
Per 10 Juli 2026, BPS menyebut DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup sekitar:
290,13 juta record individu
dan
95,98 juta record keluarga.
Jumlah tersebut terus dimutakhirkan agar data semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.
Angka tersebut menunjukkan betapa besar skala pekerjaan pemutakhiran data nasional.
Tetapi sekaligus memperlihatkan tantangan yang tidak kecil.
Semakin besar basis data, semakin penting mekanisme untuk memastikan bahwa data individu dan keluarga tidak tertinggal dari perubahan kondisi nyata.
Dari Data ke Lapangan: Di Sinilah Ujian Sesungguhnya
Persoalan data sosial ekonomi tidak berhenti pada aplikasi.
Tidak berhenti pada angka.
Dan tidak berhenti pada pemeringkatan.
Karena kehidupan masyarakat bergerak jauh lebih cepat daripada sebuah database.
Seseorang bisa kehilangan pekerjaan.
Kondisi rumah dapat berubah.
Anggota keluarga dapat bertambah atau berkurang.
Seseorang dapat mengalami disabilitas.
Kondisi kesehatan keluarga dapat berubah.
Sumber penghasilan dapat hilang.
Aset dapat berpindah.
Atau sebaliknya, kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat membaik.
Semua perubahan tersebut memiliki konsekuensi terhadap gambaran sosial ekonomi keluarga.
Karena itu, kualitas DTSEN pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem pengolahan data.
Kualitas DTSEN juga ditentukan oleh seberapa akurat data tersebut menggambarkan manusia yang berada di balik angka.
Kasus Warga Disabilitas Demak Menjadi Cermin
Persoalan ini menjadi semakin relevan jika ditempatkan dalam konteks temuan lapangan yang sebelumnya diberitakan InfoPublikID mengenai warga disabilitas di Demak.
Dalam kasus tersebut, persoalan utama bukan sekadar mempertanyakan angka desil.
Yang perlu diuji adalah:
Apakah kondisi sosial ekonomi warga yang sebenarnya sudah tercermin dalam data?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena BPS sendiri memasukkan aspek kesehatan dan disabilitas sebagai salah satu karakteristik yang diperhitungkan dalam pemeringkatan.
Dengan demikian, ketika ditemukan kondisi warga yang secara faktual berbeda dengan informasi yang tercatat, maka persoalannya harus diarahkan pada mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data, bukan semata-mata menyimpulkan bahwa algoritma atau desilnya salah.
Ini merupakan perbedaan penting dalam membaca persoalan.
Pemerintah Desa dan Pemda Punya Peran Penting
BPS tidak bekerja sendirian dalam menjaga kualitas DTSEN.
Dalam pelaksanaannya, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempunyai peran sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk sebagai penyedia sumber data serta mendukung pemutakhiran secara berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah desa dan kelurahan bukan sekadar tempat warga bertanya soal bantuan.
Mereka juga menjadi bagian penting dari rantai pemutakhiran informasi masyarakat.
Ketika seorang warga menyampaikan perubahan kondisi sosial ekonominya, proses tersebut seharusnya tidak berhenti pada:
“Silakan cek aplikasi.”
Tetapi perlu ada mekanisme yang memastikan informasi tersebut masuk ke dalam proses pemutakhiran sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Peraturan BPS Sudah Mengatur Kerangka Pengelolaan DTSEN
Pengelolaan DTSEN juga memiliki dasar regulasi.
BPS telah menetapkan Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Peraturan tersebut ditetapkan pada 12 Desember 2025 dan diundangkan pada 18 Desember 2025 serta berstatus berlaku.
Dengan demikian, DTSEN bukan sekadar proyek pendataan biasa.
Ia merupakan bagian dari tata kelola data nasional yang memiliki kerangka regulasi.
Karena itu pula, kualitas data seharusnya menjadi perhatian bersama: BPS, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.
Data Boleh Nasional, Tetapi Kondisi Warga Tetap Lokal
Ini mungkin menjadi pelajaran terpenting dari polemik Desil dan DTSEN.
Data nasional diperlukan agar pemerintah memiliki satu basis rujukan.
Tetapi kondisi sosial ekonomi masyarakat terjadi di tingkat keluarga dan lingkungan.
Seorang warga tidak hidup sebagai “record individu”.
Ia hidup di rumah.
Di kampung.
Di desa.
Di tengah kondisi ekonomi, kesehatan, pekerjaan dan lingkungan yang nyata.
Karena itu, pemutakhiran data harus mampu menjembatani dua dunia tersebut:
database nasional dan realitas lokal.
Jika keduanya berjalan beriringan, DTSEN dapat menjadi instrumen yang kuat untuk membantu pemerintah menetapkan sasaran program secara lebih tepat.
Namun apabila data tertinggal dari realitas, maka kualitas keputusan yang menggunakan data tersebut juga berpotensi ikut terdampak.
Jangan Salah Memahami Desil
Dari penjelasan BPS terbaru, masyarakat setidaknya perlu memahami lima hal:
Pertama, desil bukan angka gaji.
Kedua, desil bukan ukuran tunggal kemiskinan.
Ketiga, desil bukan daftar otomatis penerima bantuan.
Keempat, desil dihitung berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama.
Kelima, masyarakat dapat mengusulkan pembaruan apabila informasi mengenai kondisi dirinya atau keluarganya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Namun setelah pembaruan diajukan, perubahan desil tetap mengikuti proses pengolahan dan pemeringkatan berdasarkan data serta metode yang berlaku.
Insight InfoPublikID: Jangan Hanya Uji Angkanya, Uji Datanya
Bagi InfoPublikID, perkembangan terbaru ini justru membuka ruang pengawasan publik yang lebih sehat.
Kita tidak perlu mempertentangkan:
“Data pemerintah” versus “cerita warga.”
Keduanya justru harus dipertemukan.
Jika data pemerintah menunjukkan suatu kondisi, sementara kondisi lapangan menunjukkan hal berbeda, maka yang harus dilakukan adalah verifikasi.
Jika terdapat perubahan kondisi keluarga, maka tersedia mekanisme pemutakhiran.
Jika setelah proses pemutakhiran posisi desil tetap sama, maka pemerintah perlu dapat menjelaskan bahwa hasil tersebut merupakan konsekuensi dari metode pemeringkatan relatif berdasarkan berbagai indikator.
Dan jika ada persoalan dalam proses pengusulan atau pemutakhiran, masyarakat juga perlu mengetahui di mana harus menyampaikan keberatan atau informasi tambahan.
Dengan cara itu, kritik terhadap DTSEN tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Sebaliknya, sistem juga tidak boleh berlindung di balik angka ketika kondisi lapangan menunjukkan adanya informasi yang belum sesuai.
Dari Angka ke Akurasi
DTSEN dirancang sebagai rujukan bersama pemerintah.
Tujuannya jelas: membantu perencanaan, penetapan sasaran dan evaluasi program agar lebih tepat sasaran.
Tetapi ketepatan sasaran selalu dimulai dari satu hal:
data yang tepat.
Dan data yang tepat tidak hanya berarti database yang besar.
Data yang tepat berarti:
orangnya benar, keluarganya benar, kondisinya benar, dan informasinya diperbarui ketika keadaan berubah.
Karena itu, pembaruan DTSEN bukan hanya pekerjaan pemerintah.
Masyarakat juga memiliki peran untuk memeriksa informasi tentang dirinya dan menyampaikan pembaruan melalui kanal resmi ketika terdapat ketidaksesuaian.
Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan informasi tersebut masuk dalam mekanisme pemutakhiran sesuai ketentuan.
Kesimpulan
Klarifikasi BPS pada 22 Agustus 2026 memberikan satu pesan penting:
Desil harus dibaca sebagai posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai angka pendapatan seseorang.
Namun klarifikasi tersebut sekaligus membuka pintu pengawasan publik yang lebih konkret.
Jika kondisi warga berubah atau informasi yang tercatat tidak sesuai, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui kanal yang disediakan.
Maka mulai sekarang, pertanyaan publik terhadap DTSEN seharusnya tidak berhenti pada:
“Saya masuk Desil berapa?”
Tetapi bergerak satu langkah lebih jauh:
“Apakah data yang digunakan untuk menentukan posisi saya benar-benar menggambarkan kondisi saya dan keluarga saya?”
Sebab pada akhirnya, keberhasilan DTSEN bukan diukur dari seberapa besar jumlah record yang tersimpan.
Melainkan dari seberapa akurat manusia di balik record tersebut benar-benar terwakili oleh data.
Data boleh menjadi angka. Tetapi kebijakan publik selalu berdampak kepada manusia.
Sumber Resmi
- Badan Pusat Statistik, “DTSEN Jadi Rujukan Bersama, BPS Jelaskan Arti Desil”, 22 Agustus 2026.
- Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- Materi infografis BPS tentang Cara Pembaruan Data Sosial Ekonomi di DTSEN, sebagaimana materi yang digunakan dalam pemberitaan ini.
0 Comments: