Secara persentase, komposisinya sekitar:
- S1: 26,72 persen
- S2: 20,52 persen
- SMA/sederajat: 10,86 persen
- S3: 5 persen
- D3: 0,52 persen
- Tidak mencantumkan pendidikan: 36,38 persen
Artinya, angka yang paling besar justru bukan lulusan SMA.
Yang paling besar adalah kelompok 211 anggota DPR yang data pendidikan terakhirnya tidak tercantum, yakni sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR.
Dan angka inilah yang semestinya menjadi perhatian utama dari sisi transparansi data.
211 Orang Bukan Berarti 211 Orang Tidak Sekolah
Ini merupakan titik paling penting dalam membaca informasi tersebut.
BPS tidak menyatakan bahwa 211 anggota DPR tersebut tidak pernah bersekolah.
BPS juga tidak menyatakan bahwa 211 orang tersebut tidak memiliki ijazah.
Yang tercatat adalah bahwa 211 anggota DPR tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data pendaftaran yang menjadi sumber statistik tersebut.
Dengan kata lain, status datanya adalah tidak tercantum, bukan tidak berpendidikan.
Dua istilah tersebut memiliki makna yang sangat berbeda.
Seseorang yang data pendidikannya kosong masih mungkin memiliki pendidikan SMA, diploma, sarjana, magister, doktor, atau latar belakang pendidikan lainnya.
Tanpa dokumen atau data tambahan, publik tidak memiliki dasar untuk menentukan pendidikan sebenarnya dari 211 orang tersebut.
Karena itu, mengubah kalimat “tidak mencantumkan pendidikan” menjadi “tidak sekolah” merupakan lompatan kesimpulan yang tidak didukung oleh data.
Lalu, Mengapa Data Pendidikan Bisa Tidak Tercantum?
Pertanyaan berikutnya justru lebih menarik.
Mengapa dari 580 anggota DPR terpilih, sebanyak 211 orang tidak memiliki informasi pendidikan terakhir yang tercantum dalam statistik tersebut?
Data yang tersedia tidak memberikan dasar yang cukup untuk menuduh penyebab tertentu.
Karena itu, tidak tepat pula jika langsung menyimpulkan bahwa seluruhnya terjadi akibat kelalaian, dokumen palsu, atau persoalan administratif tertentu tanpa bukti.
Namun secara prinsip, ketidaklengkapan informasi mengenai pejabat publik tetap merupakan persoalan transparansi yang sah untuk dipertanyakan.
Publik memilih wakilnya melalui pemilu.
Maka informasi dasar mengenai profil wakil rakyat—termasuk latar belakang pendidikan yang memang dikumpulkan dalam proses pencalonan—merupakan bagian dari informasi yang memiliki kepentingan publik.
Pertanyaannya bukan:
«“Apakah 211 anggota DPR itu tidak sekolah?”»
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
«“Mengapa data pendidikan 211 anggota DPR tidak tercantum dalam sumber statistik tersebut, dan sejauh mana informasi itu dapat dibuka kepada publik?”»
Itulah pertanyaan yang lebih berbasis data.
63 Lulusan SMA: Apakah Melanggar Hukum?
Jawabannya: tidak.
Lulusan SMA atau sederajat tetap memenuhi persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi calon anggota DPR.
Ketentuan mengenai persyaratan calon anggota DPR dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan KPU mengenai persyaratan pencalonan juga merujuk pada standar pendidikan tersebut.
Dengan demikian, keberadaan 63 anggota DPR yang pendidikan terakhirnya SMA/sederajat bukan pelanggaran hukum.
Mereka memenuhi syarat pendidikan minimal yang berlaku.
Ini penting ditegaskan karena kritik terhadap pendidikan anggota DPR tidak boleh berubah menjadi tuduhan bahwa lulusan SMA otomatis tidak layak menjadi anggota DPR.
Secara hukum, persoalannya jelas: SMA masih merupakan batas pendidikan minimal yang sah.
Tetapi, Apakah Standar Minimal Itu Masih Layak Diperdebatkan?
Di sinilah ruang perdebatan publik terbuka.
Memenuhi syarat hukum tidak otomatis berarti suatu standar tidak boleh dievaluasi.
Pertanyaan tentang apakah calon anggota DPR seharusnya memiliki pendidikan minimal S1 merupakan perdebatan kebijakan dan politik hukum, bukan persoalan yang dapat disimpulkan hanya dari keberadaan 63 lulusan SMA.
Apalagi pekerjaan legislator berkaitan dengan pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan fungsi anggaran.
Di sisi lain, pendidikan formal juga bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang dalam menjalankan fungsi politik.
Pengalaman organisasi, pengalaman pemerintahan, pengalaman sosial, kemampuan memahami persoalan masyarakat, integritas, serta kemampuan memperjuangkan kepentingan konstituen juga merupakan faktor yang tidak bisa begitu saja diukur melalui ijazah.
Karena itu, perdebatan yang sehat seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan:
“SMA atau sarjana?”
Melainkan berkembang menjadi:
“Standar kompetensi seperti apa yang seharusnya dimiliki seorang pembuat undang-undang?”
Pernah Ada Gugatan ke Mahkamah Konstitusi
Perdebatan mengenai standar pendidikan calon anggota DPR juga pernah masuk ke Mahkamah Konstitusi.
Pada 2025, perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025 menguji ketentuan pendidikan minimal calon anggota DPR dalam UU Pemilu. Perkara tersebut antara lain mempersoalkan standar pendidikan calon anggota legislatif dan mendorong peningkatan persyaratan pendidikan.
Namun ada satu hal yang perlu diluruskan dari sejumlah narasi yang beredar.
Mahkamah Konstitusi tidak pernah memutus bahwa syarat pendidikan anggota DPR harus dinaikkan menjadi S1 dalam perkara tersebut.
Pada 16 Oktober 2025, MK menetapkan bahwa permohonan perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali. Dengan demikian, perkara tersebut berakhir karena pencabutan permohonan, bukan karena MK mengabulkan permintaan untuk mengubah standar pendidikan calon anggota DPR.
Artinya, sampai sekarang, ketentuan pendidikan minimal tersebut tetap berlaku.
Jangan Campurkan Kritik Transparansi dengan Penilaian Kompetensi
Ada dua persoalan berbeda yang sering tercampur dalam diskusi media sosial.
Pertama, persoalan transparansi data.
Sebanyak 211 dari 580 anggota DPR tidak tercantum latar belakang pendidikannya dalam data yang menjadi sumber Statistik Politik 2024.
Ini merupakan fakta statistik yang dapat dipertanyakan dari sisi keterbukaan informasi.
Kedua, persoalan kompetensi anggota DPR.
Kompetensi seseorang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan ijazah.
Karena itu, 63 anggota DPR lulusan SMA tidak otomatis berarti mereka tidak mampu menjalankan fungsi legislasi.
Sebaliknya, gelar S1, S2, atau S3 juga tidak otomatis menjadi jaminan seseorang akan menjadi legislator yang berkualitas.
Gelar akademik dan kualitas seorang wakil rakyat adalah dua hal yang berbeda.
Angka 211 Justru Mengajarkan Pentingnya Membaca Data
Fenomena ini sebenarnya memberikan pelajaran sederhana tetapi penting dalam era informasi digital.
Sebuah angka bisa benar, tetapi narasi yang dibangun dari angka tersebut belum tentu benar.
Angka 211 benar.
Angka 63 juga benar.
Tetapi kalimat:
«“Ada 211 anggota DPR yang tidak sekolah.”»
tidak dapat ditarik dari data tersebut.
Begitu pula kalimat:
«“211 anggota DPR tidak memiliki ijazah.”»
juga tidak memiliki dasar yang cukup dari tabel tersebut.
Yang dapat dikatakan berdasarkan data adalah:
«“Sebanyak 211 anggota DPR RI terpilih tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data yang digunakan BPS.”»
Itu jauh lebih presisi.
Dan dalam jurnalisme berbasis data, presisi semacam ini bukan sekadar permainan kata.
Ini menyangkut reputasi orang, kualitas informasi publik, dan kemampuan masyarakat mengambil kesimpulan secara rasional.
Publik Berhak Bertanya
Pada akhirnya, kritik terhadap data pendidikan anggota DPR tetap sah.
Bahkan seharusnya tidak berhenti pada viralnya sebuah infografis.
Publik dapat mempertanyakan:
1. Mengapa data pendidikan 211 anggota DPR tidak tercantum?
2. Apakah informasi tersebut sebenarnya tersedia dalam dokumen pencalonan?
3. Jika tersedia, mengapa tidak muncul dalam statistik?
4. Apakah mekanisme keterbukaan data profil calon legislatif perlu diperbaiki?
5. Apakah masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap profil pendidikan calon wakil rakyat?
6. Apakah standar pendidikan minimal SMA untuk calon legislator masih relevan untuk dipertahankan atau perlu dievaluasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih produktif dibanding sekadar menyebut seseorang “tidak sekolah”.
Data Boleh Viral, Tetapi Kesimpulan Harus Tetap Dikawal
Dalam politik, angka sangat mudah menjadi bahan perdebatan.
Apalagi ketika angka tersebut menyangkut wakil rakyat.
Tetapi justru karena itulah publik perlu lebih berhati-hati.
63 anggota DPR lulusan SMA adalah fakta.
211 anggota DPR yang tidak mencantumkan pendidikan dalam data tersebut juga fakta.
Tetapi 211 anggota DPR tidak sekolah bukan fakta yang dapat disimpulkan dari data BPS tersebut.
Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar.
Kritik yang dibangun dari data yang tepat akan lebih kuat daripada kritik yang dibangun dari kesimpulan yang dilebihkan.
Bagi masyarakat, persoalan sebenarnya bukan sekadar berapa banyak anggota DPR yang memiliki gelar sarjana.
Persoalan yang lebih besar adalah apakah wakil rakyat memiliki kompetensi, integritas, kapasitas legislasi, keterbukaan informasi, dan keberpihakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hanya memilih ijazah.
Rakyat memilih wakil.
Dan wakil tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan mandatnya kepada rakyat.
---
INSIGHT INFOPUBLIKID
Data yang kosong bukan bukti ketiadaan pendidikan.
Namun data yang kosong pada profil pejabat publik juga tidak boleh dianggap sepele.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan dua hal sekaligus: transparansi dari penyelenggara negara dan disiplin dalam membaca data.
Jangan mengubah data kosong menjadi “tidak sekolah”.
Tetapi jangan pula membiarkan data kosong tanpa pertanyaan.
Di antara dua sikap itulah literasi publik bekerja.
Sumber dan Referensi
- Badan Pusat Statistik, Statistik Politik 2024, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum.
- Komisi Pemilihan Umum, ketentuan persyaratan calon anggota DPR.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Mahkamah Konstitusi RI, Perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025, mengenai pengujian syarat pendidikan calon anggota DPR.
Catatan Redaksi: Artikel ini membedakan secara tegas antara data pendidikan yang tidak tercantum dengan tidak memiliki pendidikan. InfoPublikID tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa 211 anggota DPR tersebut tidak sekolah atau tidak memiliki ijazah.
0 Comments: