Pilkades kembali menjadi pembicaraan nasional.
Pada Rabu, 9 September 2026, pimpinan DPR RI menerima audiensi Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ). Mereka membawa aspirasi mengenai kepastian masa jabatan kepala desa yang akan berakhir mulai 2027, termasuk usulan agar tahapan Pilkades dipertimbangkan kembali dengan melihat kondisi anggaran, stabilitas pemerintahan desa, dan keberlanjutan program pembangunan.
Jumlah yang disebut bukan kecil: sekitar 36.000 kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada 2027, 2028, dan 2029.
Usulannya juga bukan semata-mata meminta jabatan diperpanjang.
Perwakilan Kades AMJ menyampaikan gagasan agar pemerintah dan DPR mempertimbangkan skema keberlanjutan masa jabatan tanpa pelaksanaan Pilkades dalam periode tertentu, dengan batas waktu yang jelas dan tetap berdasarkan mekanisme hukum.
Di titik inilah persoalannya menjadi menarik.
Sebab bagi desa, Pilkades bukan hanya kegiatan administratif. Ia menyangkut pergantian kepemimpinan, legitimasi politik lokal, pelayanan publik, pembangunan, dan hak masyarakat untuk menentukan siapa yang memimpin pemerintahan desa.
Dari Senayan ke Desa
Audiensi tersebut diterima tiga pimpinan DPR RI: Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa.
Dasco mengatakan DPR menerima aspirasi tersebut dan akan melakukan koordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait. Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah kondisi ekonomi dan keuangan yang dinilai dapat memengaruhi pelaksanaan Pilkades.
Sementara Saan Mustopa menyoroti pentingnya stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan desa.
Artinya, belum ada keputusan DPR bahwa Pilkades dihapus atau seluruh 36 ribu kepala desa otomatis diperpanjang masa jabatannya.
Yang ada saat ini adalah sebuah aspirasi politik yang sedang masuk ke ruang pembahasan kebijakan.
Ini penting dibedakan.
Sebab antara “DPR menerima dan mengkaji usulan” dengan “DPR menyetujui perpanjangan masa jabatan” terdapat jarak hukum dan politik yang cukup jauh.
Masa Jabatan Kepala Desa Sudah Delapan Tahun
Ada satu konteks hukum yang tidak boleh dilewatkan.
UU Nomor 3 Tahun 2024 telah mengubah Pasal 39 UU Desa. Kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan, berturut-turut atau tidak berturut-turut.
Jadi, perdebatan hari ini bukan lagi sekadar soal mengubah masa jabatan enam tahun menjadi delapan tahun.
Pertanyaannya lebih spesifik:
Bagaimana mengatur desa-desa yang kepala desanya akan berakhir masa jabatan, sementara penyelenggaraan Pilkades sedang dipertimbangkan dari sisi anggaran, teknis, dan stabilitas pemerintahan?
Di sinilah usulan Kades AMJ mendapatkan relevansinya.
Mereka menyatakan perpanjangan atau keberlanjutan masa jabatan dapat mengurangi biaya penyelenggaraan Pilkades dan memberi kesempatan kepada kepala desa menyelesaikan program pembangunan serta mengawal program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Argumen efisiensinya ada.
Tetapi pertanyaan publik juga ada.
Jawa Tengah Tidak Bisa Hanya Menunggu
Bagi Jawa Tengah, isu ini bukan sekadar persoalan Jakarta.
Jawa Tengah memiliki ribuan desa dengan karakter yang berbeda-beda. Ada desa agraris, desa pesisir, desa industri, desa yang berhadapan dengan persoalan banjir dan rob, hingga desa yang sedang mengejar transformasi ekonomi dan digitalisasi pelayanan.
Karena itu, ketika kebijakan nasional mengenai Pilkades berubah atau ditunda, dampaknya akan langsung terasa di tingkat kabupaten dan desa.
Termasuk di Demak.
Bagi wilayah seperti Demak, pergantian kepala desa bukan sekadar pergantian figur.
Kepala desa berhadapan langsung dengan urusan pelayanan masyarakat, administrasi kependudukan, pembangunan desa, pengelolaan anggaran, perlindungan sosial, ketahanan pangan, persoalan lingkungan, sampai berbagai program pemerintah pusat yang masuk ke desa.
Di kawasan Pantura, persoalan bahkan lebih kompleks.
Desa harus menghadapi tekanan rob, perubahan penggunaan lahan, persoalan infrastruktur, ekonomi nelayan dan petani, hingga kebutuhan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.
Dalam situasi seperti itu, stabilitas pemerintahan desa memang penting.
Tetapi stabilitas tidak otomatis berarti tidak boleh ada pergantian kepemimpinan.
Demak dan Pertanyaan tentang Keberlanjutan
Perspektif wilayah justru membuat kita perlu berhati-hati.
Misalnya, sebuah desa sedang menjalankan program penanganan rob, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, atau program sosial. Pergantian kepala desa memang berpotensi membawa perubahan prioritas.
Tetapi sebaliknya, pemerintahan yang terlalu lama tanpa mekanisme pemilihan juga memiliki risiko.
Program bisa berlanjut.
Namun apakah akuntabilitas politiknya juga berlanjut?
Ini dua hal yang berbeda.
Keberlanjutan pembangunan dapat dijaga melalui dokumen perencanaan, APBDes, RPJMDes, pengawasan BPD, regulasi daerah, dan mekanisme administrasi pemerintahan.
Artinya, pembangunan desa seharusnya tidak bergantung sepenuhnya kepada satu figur kepala desa.
Justru di sinilah kualitas tata kelola desa diuji.
Apakah sebuah program dapat terus berjalan karena sistemnya kuat, atau karena figur yang sama harus terus berada di kursi kepala desa?
Efisiensi Anggaran: Masuk Akal, tetapi Tidak Gratis
Argumen efisiensi tidak boleh langsung ditolak.
Pilkades memang membutuhkan anggaran dan tahapan administratif. Dalam kondisi fiskal tertentu, pemerintah tentu harus menghitung prioritas.
Namun demokrasi juga mempunyai biaya.
Pemilu nasional mempunyai biaya.
Pilkada mempunyai biaya.
Pilkades juga mempunyai biaya.
Pertanyaannya bukan apakah demokrasi membutuhkan anggaran.
Jawabannya jelas: iya.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
berapa biaya yang harus dibayar untuk memastikan masyarakat tetap memiliki mekanisme memilih pemimpinnya?
Dan jika Pilkades ditunda karena alasan efisiensi, harus ada jawaban yang sama jelasnya:
- sampai kapan ditunda?
- siapa yang menentukan waktunya?
- bagaimana mekanisme evaluasi kepala desa selama masa penundaan?
- bagaimana memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan?
- bagaimana posisi BPD dan masyarakat dalam melakukan kontrol?
- apa indikator yang digunakan untuk menentukan bahwa kondisi sudah memungkinkan Pilkades dilaksanakan?
Tanpa jawaban tersebut, kata “efisiensi” terlalu mudah berubah menjadi alasan administratif yang panjang umur.
Ada Persoalan Lain: Siapa Mengisi Pj Kepala Desa?
Audiensi Kades AMJ juga membawa persoalan mengenai pengisian jabatan penjabat kepala desa.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar kepala desa aktif dapat mengisi posisi Pj kepala desa ketika dibutuhkan, antara lain karena keterbatasan ASN yang dapat ditugaskan. Usulan tersebut juga dikaitkan dengan efisiensi anggaran dan stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat desa.
Ini memperlihatkan bahwa persoalannya sebenarnya lebih luas daripada sekadar Pilkades.
Ada tiga lapisan yang sedang bertemu:
masa jabatan → pengisian jabatan → keberlanjutan pemerintahan desa.
Kalau pemerintah memilih menunda Pilkades, maka desain pengisian jabatan sementara juga harus jelas.
Sebab jangan sampai persoalan pertama selesai, tetapi melahirkan ketidakpastian baru.
Hak Warga Tidak Boleh Hilang dari Meja Kebijakan
Ada satu hal yang harus tetap diletakkan di tengah perdebatan.
Kepala desa bukan hanya pejabat administratif.
Ia memperoleh legitimasi melalui mekanisme yang diatur dalam hukum desa.
Karena itu, ketika mekanisme pemilihan ditunda, masyarakat harus tetap mendapatkan kepastian mengenai bagaimana legitimasi pemerintahan desa dijaga.
Di sinilah istilah “stabilitas” harus diperlakukan hati-hati.
Stabilitas bukan berarti tidak ada pergantian.
Stabilitas seharusnya berarti pelayanan publik tetap berjalan, pembangunan tidak berhenti, konflik dapat dikelola, anggaran tetap diawasi, dan masyarakat mengetahui siapa yang bertanggung jawab.
Dengan kata lain:
Stabilitas pemerintahan desa seharusnya dibangun oleh sistem, bukan semata-mata oleh lamanya seseorang berada di kursi kepala desa.
Perspektif Pantura: Jangan Sampai Desa Hanya Menjadi Objek Kebijakan
Bagi desa-desa di Demak dan Pantura Jawa Tengah, isu ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat posisi masyarakat desa dalam setiap perubahan kebijakan.
Desa tidak boleh hanya menjadi objek dari keputusan pusat.
Jika Pilkades akan ditunda, masyarakat perlu mengetahui alasan, dasar hukum, batas waktunya, serta mekanisme pengawasan.
Jika Pilkades tetap dilaksanakan, pemerintah juga harus memastikan prosesnya efisien, transparan, dan tidak membebani desa secara tidak proporsional.
Dengan begitu, perdebatan tidak berhenti pada:
“Kades ingin diperpanjang atau tidak?”
Tetapi naik satu tingkat menjadi:
“Model pemerintahan desa seperti apa yang paling menjamin pelayanan, pembangunan, akuntabilitas, dan hak warga?”
Itulah pertanyaan yang lebih penting.
Editorial Tension
Ada dua kepentingan yang sama-sama masuk akal.
Di satu sisi:
Pemerintahan desa membutuhkan stabilitas dan efisiensi.
Di sisi lain:
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kekuasaan tetap memiliki batas dan mekanisme pertanggungjawaban.
Keduanya tidak harus dipertentangkan.
Pemerintah bisa mencari cara menghemat biaya Pilkades tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.
DPR bisa mengkaji penundaan tanpa memberikan cek kosong.
Pemerintah daerah bisa mempersiapkan skenario transisi tanpa membuat masyarakat kehilangan kepastian.
Dan desa dapat memastikan bahwa pembangunan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
Pertanyaan untuk Jawa Tengah dan Demak
Jika Pilkades memang perlu ditunda karena efisiensi, berapa lama penundaan yang masih dapat dianggap wajar?
Jika kepala desa tetap menjabat, mekanisme evaluasi publiknya apa?
Jika alasan utamanya adalah keberlanjutan pembangunan, mengapa keberlanjutan itu harus bergantung pada satu orang?
Dan yang paling penting:
Apakah kita sedang menghemat biaya penyelenggaraan Pilkades—atau tanpa sadar sedang menunda biaya demokrasi yang seharusnya dibayar oleh negara?
Insight InfoPublikID
InfoPublikID.Online melihat persoalan ini bukan sebagai pertarungan antara kepala desa dan masyarakat.
Persoalannya jauh lebih sederhana:
kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan pemerintahan sekaligus menjaga hak warga.
Efisiensi anggaran adalah alasan yang sah untuk diperhitungkan.
Stabilitas pemerintahan juga penting.
Tetapi keduanya tidak boleh membuat prinsip akuntabilitas menjadi korban.
Jika Pilkades ditunda, maka harus ada batas waktu, dasar hukum, mekanisme pengawasan, dan kepastian kapan masyarakat kembali menentukan pemimpinnya.
Karena desa bukan hanya tempat program pemerintah dilaksanakan.
Desa adalah ruang tempat warga menjalankan demokrasi paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Data boleh dingin. Analisis boleh tajam.
Tetapi keputusan tentang desa tetap harus kembali kepada kepentingan warga desa.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pasal 39 mengatur masa jabatan kepala desa selama 8 tahun sejak tanggal pelantikan dan paling banyak 2 kali masa jabatan, berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Pemerintah juga sebelumnya telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, yang antara lain mengatur tindak lanjut bagi desa yang sudah melaksanakan Pilkades, perpanjangan masa jabatan kepala desa yang belum melaksanakan Pilkades, serta pendataan dan pelaporan masa jabatan oleh bupati/wali kota.
Artinya, persoalan masa jabatan kepala desa memang sudah memiliki dinamika hukum dan kebijakan sebelum audiensi 9 September 2026.
Referensi Resmi
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPR RI — audiensi Kepala Desa AMJ dengan pimpinan DPR RI, 9 September 2026.
- UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ Tahun 2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.
- ANTARA — DPR RI tampung aspirasi kepala desa soal Pilkades 2027.
- Detik — audiensi Koordinator Nasional Kepala Desa AMJ dengan pimpinan DPR RI.
Catatan Redaksi
Status isu: masih dalam tahap aspirasi dan pembahasan.
InfoPublikID.Online tidak menyimpulkan bahwa DPR telah menyetujui perpanjangan masa jabatan 36 ribu kepala desa. Yang terkonfirmasi adalah adanya audiensi pada 9 September 2026, penyampaian aspirasi mengenai keberlanjutan masa jabatan dan penjadwalan Pilkades, serta komitmen pimpinan DPR untuk melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
