SK Disebut Sudah Terbuka, Kami Uji: Berapa Dokumen yang Benar-Benar Bisa Diakses Publik?
DEMAK — Inspektorat Daerah Kabupaten Demak mengumumkan bahwa dokumen SK Penetapan sudah dapat diakses dan diunduh secara mandiri oleh masyarakat melalui website resminya.
Pernyataan tersebut menarik untuk diuji dari perspektif keterbukaan informasi publik.
Sebab, ukuran transparansi bukan hanya apakah sebuah website tersedia atau sebuah dokumen bisa diunduh. Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Dokumen apa saja yang tersedia? Apakah lengkap? Tahun berapa? Apa dasar penetapannya? Dan apakah masyarakat dapat menemukan dokumen tersebut tanpa harus memiliki pengetahuan teknis tentang birokrasi?
InfoPublikID mencoba menelusuri jejak dokumen publik Inspektorat Kabupaten Demak.
TEMUAN AWAL: DOKUMEN MEMANG ADA
Penelusuran menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Demak memiliki portal publikasi resmi yang memuat berbagai dokumen dan peraturan. Portal tersebut antara lain menampilkan bagian publikasi/peraturan yang dapat diakses masyarakat.
Namun, pencarian publik juga menemukan sumber lain yang lebih terstruktur, yakni Open Data Kabupaten Demak.
Pada portal tersebut, organisasi Inspektorat Kabupaten Demak tercatat memiliki 117 dataset. Dataset tersebut tidak hanya berupa SK, tetapi juga laporan, data pengawasan, evaluasi, dokumen kinerja, hingga dokumen perencanaan.
BEBERAPA SK YANG TERIDENTIFIKASI
| No | Dokumen Keputusan | Tahun | Status Database |
|---|---|---|---|
| 1 | Keputusan Inspektur tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak, No. 485.1/030/2019 | 2019 | |
| 2 | Keputusan Inspektur tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak, No. 700/026/2019 | 2019 | |
| 3 | Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Prioritas dan Risiko Inspektorat Kabupaten Demak, No. 700/22/2019 | 2019 | |
| 4 | Keputusan Bupati tentang Penetapan Pedoman Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Demak, No. 700/61/2017 | 2017 | |
| 5 | Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat, No. 841.4/9/2016 | 2016 | |
| 6 | Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal WBK/WBBM | 2019 | |
| 7 | Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak | 2019 | |
| 8 | Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi | 2019 |
Tabel di atas merupakan temuan awal berdasarkan dokumen yang teridentifikasi pada database Open Data Kabupaten Demak. Status “PDF” menunjukkan bahwa dokumen tercatat/tersedia dalam database, bukan berarti seluruh dokumen tersebut masih berlaku atau merupakan SK terbaru.
ADA SATU DOKUMEN YANG SANGAT MENARIK
Dari seluruh temuan awal, salah satu dokumen yang layak mendapat perhatian publik adalah:
Keputusan Inspektur Kabupaten Demak Nomor 485.1/030/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Demak.
Dokumen ini penting karena menyangkut langsung bagaimana informasi di lingkungan Inspektorat diklasifikasikan.
Artinya, masyarakat tidak hanya perlu mengetahui apa yang dibuka, tetapi juga dapat mempertanyakan:
Informasi apa yang dikategorikan terbuka, informasi apa yang dikecualikan, dan apa dasar pengecualiannya?
Ini merupakan bagian penting dari pengujian transparansi.
MASALAHNYA BUKAN SEKADAR ADA ATAU TIDAK ADA
Temuan awal justru menunjukkan bahwa dokumen publik Inspektorat Demak tersebar pada beberapa kanal.
Ada portal resmi Inspektorat, sementara sebagian dokumen juga tercatat dalam Open Data Kabupaten Demak.
Bagi masyarakat biasa, kondisi seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan sederhana:
Kalau masyarakat ingin mencari SK tertentu, harus mulai dari mana?
Apakah melalui website Inspektorat?
Apakah melalui Open Data?
Apakah harus mengetahui nomor SK terlebih dahulu?
Atau cukup mengetik kata kunci tertentu?
TRANSPARANSI HARUS BISA DIPAKAI PUBLIK
Keterbukaan informasi bukan hanya persoalan menyediakan dokumen dalam format PDF.
Ada setidaknya empat indikator sederhana yang bisa diuji:
1. FINDABLE — mudah ditemukan
Masyarakat harus bisa menemukan dokumen tanpa harus mengetahui struktur internal birokrasi.
2. ACCESSIBLE — mudah diakses
Dokumen tidak seharusnya memerlukan proses teknis yang rumit apabila memang ditetapkan sebagai informasi publik.
3. UNDERSTANDABLE — mudah dipahami
Judul, nomor, tanggal, dan jenis dokumen harus jelas.
4. TRACEABLE — dapat ditelusuri
Masyarakat harus bisa mengetahui apakah dokumen tersebut masih berlaku, telah diganti, atau merupakan keputusan lama.
- Membaca Arah Kebijakan Publik Demak 2026: Ketika Data dan Realisasi Harus Diuji
- HOT CASE: Desa Butuh SDM, Bukan Sekadar Kursi
- Normalisasi Sungai Onggorawe: Menguji Proses, Anggaran, dan Pelaksanaan
- Raperda Rob Demak Disetujui DPRD: Seberapa Jauh Kebijakan Menjawab Krisis?
- Naik Desil Belum Tentu Naik Sejahtera: Menguji Data dan Realitas Warga
PERTANYAAN PUBLIK BERIKUTNYA
Pengumuman Inspektorat bahwa SK Penetapan sudah dapat diakses tentu patut diapresiasi sebagai langkah keterbukaan.
Tetapi justru karena sudah dinyatakan terbuka, ruang pengawasan publik menjadi lebih besar.
Pertanyaannya sekarang:
Berapa jumlah SK Penetapan yang tersedia?
SK tahun 2026 apa saja yang sudah dibuka?
Apakah SK tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya juga tersedia?
Apakah terdapat daftar induk seluruh SK yang dapat diakses publik?
Dan yang paling penting:
Apakah masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mana dokumen yang masih berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku?
INFO PUBLIK ID AKAN LANJUTKAN UJI
Penelusuran ini baru tahap awal.
InfoPublikID akan melanjutkan audit dokumen publik Inspektorat Demak dengan membandingkan:
Daftar SK → Nomor SK → Tahun → Judul → Dokumen PDF → Status akses → Keterbaruan.
Tujuannya bukan mencari kesalahan.
Tujuannya sederhana:
memastikan keterbukaan informasi benar-benar bekerja dari layar masyarakat, bukan hanya dari sisi pengelola website.
Karena transparansi yang baik bukan sekadar:
“Dokumen sudah kami upload.”
Tetapi:
“Masyarakat bisa menemukan, membaca, memahami, dan mengawasinya.”
HOT CASE | PANTAU BIROKRASI
InfoPublikID — Rujukan Kondisi Kawasan Berdasarkan Data, Investigasi, dan Fakta.
