DEMAK — Persoalan nelayan Pandansari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, memasuki tahap baru.
Setelah sebelumnya menjadi sorotan karena surat permohonan penyelesaian dampak sosial dan pemulihan ekonomi nelayan telah disampaikan sejak 6 Juli 2026, kini pembahasan mulai diarahkan pada ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam pertemuan tindak lanjut bersama Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Demak Arief Sudaryanto dan Kabid Setio, persoalan nelayan Pandansari kembali disampaikan secara langsung oleh Paralegals Official Demak, Khoirudin dan A. Bintang.
Pesan yang dibawa sederhana.
Nelayan Pandansari tidak hanya berharap persoalannya dibahas di meja birokrasi. Mereka berharap pemerintah datang dan berdialog langsung dengan masyarakat.
Bukan Sekadar Membicarakan Nelayan, Tetapi Mengajak Nelayan Bicara
Dalam pertemuan tersebut, Paralegals Official Demak menyampaikan bahwa masyarakat nelayan Pandansari tetap berharap adanya ruang dialog mengenai pemberdayaan nelayan, khususnya masyarakat yang terdampak pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak.
Permintaan ini penting karena persoalan yang dihadapi nelayan tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui bantuan atau kompensasi.
Ada persoalan yang lebih panjang: bagaimana mereka tetap dapat memperoleh penghasilan, bagaimana usaha perikanan dapat dikembangkan, dan bagaimana masyarakat terdampak memiliki pilihan ekonomi yang realistis ketika kondisi ruang penghidupannya berubah.
Sebelumnya, surat Paralegals Official Demak tertanggal 6 Juli 2026 telah meminta penyelesaian dampak sosial dan pemulihan ekonomi nelayan Pandansari yang terdampak pembangunan proyek Jalan Tol Semarang–Demak. Surat tersebut juga merujuk pada tanggapan Direktorat Jenderal Bina Marga terkait dampak sosial terhadap nelayan Pandansari.
Kini persoalannya bergerak dari pertanyaan “kapan ditindaklanjuti?” menuju pertanyaan yang lebih substantif:
“Pemberdayaan seperti apa yang paling mungkin dilakukan untuk masyarakat?”
Paralegals: DKP Diharapkan Segera Dialog dengan Masyarakat
Khoirudin dan A. Bintang dari Paralegals Official Demak menekankan bahwa masyarakat tidak ingin persoalan ini berhenti pada komunikasi antarinstansi.
Mereka berharap DKP Kabupaten Demak secepatnya melakukan dialog langsung dengan masyarakat Pandansari.
Dialog tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mendengar sendiri kondisi warga, memetakan kebutuhan, sekaligus menguji apakah program yang selama ini dimiliki pemerintah memang sesuai dengan kondisi masyarakat terdampak.
«“Kami dari Tim Paralegals berharap DKP secepatnya bisa melakukan dialog dengan masyarakat.”»
Harapan tersebut bukan sekadar meminta pemerintah datang ke desa.
Dialog diharapkan menjadi ruang untuk membicarakan secara terbuka:
- siapa saja nelayan yang benar-benar terdampak;
- seperti apa perubahan kondisi penghidupan mereka;
- kebutuhan ekonomi keluarga nelayan;
- akses dan sarana usaha;
- peluang pengembangan usaha perikanan;
- bentuk pemberdayaan yang realistis;
- serta mekanisme tindak lanjut yang dapat dipantau bersama.
Program Pemerintah Jangan Berhenti sebagai Daftar Program
Di titik ini, sebenarnya terdapat ruang yang cukup luas untuk dibicarakan.
Pemerintah Kabupaten Demak memiliki program pengelolaan perikanan budidaya yang antara lain diarahkan pada pembinaan kelompok petani/nelayan. Dalam dokumen perencanaan daerah, pengelolaan perikanan budidaya juga ditempatkan sebagai bagian dari upaya peningkatan keberdayaan dan perlindungan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga memiliki program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, termasuk pembinaan kelompok nelayan serta pengembangan usaha mikro dan kecil sektor perikanan.
Artinya, sebenarnya sudah tersedia sejumlah instrumen kebijakan yang dapat menjadi bahan pembicaraan.
Tinggal pertanyaannya:
Apakah instrumen tersebut bisa diterjemahkan menjadi program yang benar-benar cocok untuk nelayan Pandansari?
Budidaya Tematik Bisa Menjadi Salah Satu Pilihan
Salah satu gagasan yang dapat dibawa dalam dialog adalah pengembangan budidaya tematik.
Namun perlu digarisbawahi: ini bukan berarti pemerintah sudah menetapkan program budidaya tematik untuk Pandansari.
Justru gagasan tersebut perlu dibahas dan diuji bersama masyarakat.
Budidaya tematik dapat diarahkan berdasarkan kondisi lokal, kemampuan masyarakat, ketersediaan lahan atau ruang, karakter perairan, akses pasar, serta kemampuan kelompok dalam mengelola usaha.
Misalnya, pemerintah dan masyarakat dapat mengkaji kemungkinan:
budidaya ikan atau komoditas perikanan yang sesuai dengan kondisi kawasan, pembentukan kelompok usaha, penguatan sarana produksi, pendampingan teknis, hingga pemasaran hasil.
Dengan demikian, pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian sarana.
Ada rantai usaha yang harus dipikirkan sejak awal:
Bibit/benih → budidaya → pendampingan → panen → pengolahan → pemasaran → pendapatan masyarakat.
Tanpa rantai tersebut, program pemberdayaan berisiko hanya menjadi kegiatan sesaat.
Jangan Memaksa Nelayan Beralih Tanpa Memahami Kondisinya
Namun ada satu hal yang juga harus hati-hati.
Tidak semua nelayan harus diarahkan menjadi pembudidaya.
Nelayan memiliki keterampilan, pengalaman, pola kerja, aset, dan ketergantungan ekonomi yang berbeda.
Karena itu, program pemberdayaan harus dimulai dari pemetaan masyarakat, bukan dari keputusan program yang sudah jadi.
Jika ada nelayan yang masih dapat bertahan dengan usaha tangkap, maka yang dibutuhkan mungkin penguatan sarana dan akses usaha.
Jika ada kelompok yang membutuhkan alternatif penghasilan, barulah budidaya atau usaha pengolahan dapat dipertimbangkan.
Jika anggota keluarga nelayan memiliki keterampilan berbeda, pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan juga dapat menjadi pilihan.
Dengan kata lain:
Program harus mengikuti kebutuhan masyarakat, bukan masyarakat dipaksa mengikuti program.
Pemerintah Sendiri Sudah Memiliki Contoh Pemberdayaan Perikanan
DKP Demak sebelumnya juga telah menjalankan berbagai bentuk pembinaan.
Pada 2025, DKP Demak misalnya menyalurkan bantuan kepada sejumlah kelompok nelayan dan memperkenalkan aplikasi ADIPTa untuk data dan informasi produksi perikanan tangkap.
Pada 2026, pembinaan juga terlihat pada sektor pengolahan hasil perikanan melalui pendampingan Unit Pengolahan Ikan binaan DKP Demak.
Bahkan pada Agustus 2026 terdapat kegiatan edukasi budidaya ikan dalam galon atau BUDIKDALON di Margohayu yang melibatkan DKP Demak bersama sejumlah pihak. Program tersebut diarahkan antara lain untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis perikanan bukan sesuatu yang asing bagi pemerintah.
Karena itu, pertanyaan untuk Pandansari bukan lagi apakah pemerintah mempunyai program.
Pertanyaannya:
Program mana yang relevan, siapa penerimanya, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah program tersebut benar-benar mampu menjawab persoalan nelayan terdampak?
Tolong Jangan Jadikan Dialog sebagai Formalitas
Di sinilah pentingnya pertemuan langsung dengan masyarakat.
Dialog jangan hanya menjadi forum untuk menyampaikan program pemerintah.
🔎 BACA JUGA | PANDANSARI & KEBIJAKAN PESISIR DEMAK
👉 PERUBAHAN YANG NYATA | Pandansari dan Penghidupan Warga yang Ikut Berubah
👉 SAYUNG DALAM TEKANAN | Krisis Lingkungan, Tanah, dan Kehidupan yang Tidak Lagi Bisa Diabaikan
👉 Normalisasi Sungai Onggorawe | Menguji Proses, Anggaran, dan Pelaksanaan
Masyarakat juga harus diberi ruang untuk mengatakan:
“Ini yang kami alami.”
“Ini yang kami butuhkan.”
“Ini yang bisa kami lakukan.”
Dan pemerintah kemudian menjawab:
“Ini program yang bisa kami lakukan.”
Kalau terdapat kewenangan yang berada di luar DKP, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan siapa pihak yang harus dilibatkan.
Sebab persoalan dampak pembangunan jalan tol bisa bersinggungan dengan banyak aspek: perikanan, lingkungan, akses, ekonomi, infrastruktur, hingga hubungan dengan pihak pelaksana pembangunan.
Dari Dialog Harus Ada Peta Jalan
Pertemuan dengan masyarakat idealnya tidak berakhir dengan foto bersama.
Setidaknya harus ada beberapa keluaran yang dapat ditindaklanjuti.
Pertama, pendataan.
Siapa nelayan yang terdampak dan seperti apa kondisi ekonominya?
Kedua, pemetaan kebutuhan.
Apakah membutuhkan sarana usaha, akses, pelatihan, budidaya, pengolahan, pemasaran, atau bentuk pemulihan lain?
Ketiga, pemetaan program.
Program pemerintah mana yang dapat masuk dan program mana yang tidak relevan?
Keempat, pembagian kewenangan.
Mana yang menjadi kewenangan DKP, pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pihak lain?
Kelima, jadwal tindak lanjut.
Kapan verifikasi dilakukan, kapan program dibahas, dan kapan masyarakat memperoleh jawaban?
Dengan begitu, dialog menghasilkan peta jalan, bukan hanya notulensi.
Infrastruktur Maju, Masyarakat Juga Harus Punya Masa Depan
Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak merupakan bagian penting dari pembangunan konektivitas kawasan.
Namun pembangunan infrastruktur tidak boleh dibaca hanya dari panjang jalan, nilai investasi, atau waktu penyelesaian proyek.
Ada dimensi sosial yang juga harus diperhatikan.
Ketika ruang hidup masyarakat berubah, bagaimana mereka mempertahankan penghidupan?
Pertanyaan ini semakin penting di kawasan pesisir seperti Sayung, yang menghadapi tekanan lingkungan dan ekonomi secara bersamaan.
Karena itu, pemulihan ekonomi masyarakat terdampak seharusnya tidak dipandang sebagai penghambat pembangunan.
Justru sebaliknya.
Pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari kualitas pembangunan itu sendiri.
Sekarang Bola Ada di DKP
Pertemuan bersama Plt. Kadis DKP Demak Arief Sudaryanto dan Kabid Setio menjadi perkembangan penting setelah persoalan nelayan Pandansari sebelumnya memasuki penantian panjang.
Tetapi InfoPublikID melihat pertemuan ini sebagai awal dari proses, bukan akhir.
Paralegals Official Demak telah menyampaikan harapan agar DKP segera berdialog langsung dengan masyarakat.
Dan masyarakat nelayan Pandansari pada dasarnya juga tidak meminta sesuatu yang rumit:
mereka ingin didengar, dilibatkan, dan mendapatkan kepastian mengenai masa depan penghidupan mereka.
Jika tersedia program budidaya tematik, mari dibahas.
Jika ada program pengolahan hasil perikanan, mari dilihat kesesuaiannya.
Jika dibutuhkan penguatan usaha tangkap, mari dipetakan.
Jika diperlukan program lain, mari dirumuskan berdasarkan kondisi lapangan.
Karena pemberdayaan yang baik bukan tentang seberapa banyak program yang dimiliki pemerintah.
Tetapi tentang seberapa tepat program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
Editorial Tension
Setelah 59 hari menunggu, kini ruang dialog mulai terbuka.
Pertanyaannya tinggal satu:
Apakah DKP Demak akan datang berdialog langsung dengan nelayan Pandansari dan bersama-sama menyusun solusi yang benar-benar bisa dijalankan?
Karena bagi nelayan, waktu bukan sekadar angka.
Setiap hari adalah biaya hidup.
Dan bagi pemerintah, setiap aspirasi masyarakat seharusnya bukan sekadar surat masuk.
Ia adalah bahan untuk membuat kebijakan yang lebih tepat.
Catatan Redaksi
InfoPublikID menempatkan perkembangan ini sebagai bagian dari pemantauan kebijakan publik dan dampak sosial pembangunan di kawasan pesisir Demak.
Penyebutan program budidaya tematik dalam artikel ini merupakan gagasan/opsi yang dapat dibahas dalam dialog pemberdayaan, bukan klaim bahwa DKP Kabupaten Demak telah menetapkan program tersebut khusus bagi nelayan Pandansari.
InfoPublikID tetap membuka ruang klarifikasi dan informasi tambahan dari DKP Demak, pemerintah desa, masyarakat nelayan, maupun pihak terkait lainnya.
InfoPublikID
Media Observasi Kebijakan Publik Berbasis Kawasan
A. Bintang
Redaksi
Chief Editorial Strategist — InfoPublikID.Online
Mengulas kebijakan publik, transparansi pemerintahan, dan isu sosial-pesisir Demak. Berpegang pada verifikasi fakta, keberimbangan informasi, dan asas praduga tak bersalah.
Referensi:
Dokumen resmi & sumber terverifikasi.
Pedoman Media Siber →
