Desil Naik, Kemiskinan Turun? Menguji Ketika Angka Statistik Bertemu Tekanan Anggaran
Perspektif Analisis InfoPublikID: kemiskinan tidak cukup dilihat dari perpindahan posisi dalam desil, tetapi harus diuji melalui perubahan kehidupan nyata masyarakat.
Ada sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar sederhana, bahkan sedikit nakal:
Kalau ingin angka kemiskinan turun, apakah cukup membuat lebih banyak keluarga naik desil?
Tentu jawabannya tidak sesederhana itu.
Desil bukan tombol untuk menghapus kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan peringkat relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran tunggal kemiskinan, pendapatan, atau kekayaan.
Namun justru karena desil menjadi salah satu instrumen penting dalam penentuan sasaran berbagai program pemerintah, perubahan posisi desil menjadi sangat penting untuk diawasi.
Di sinilah pertanyaan kebijakan publik mulai muncul:
Ketika seorang warga berpindah dari desil 2 ke desil 3, apakah kehidupannya benar-benar membaik—atau hanya posisi statistiknya yang berubah?
Dari persoalan kemiskinan menuju persoalan klasifikasi
Secara statistik, sebuah keluarga dapat mengalami perubahan posisi desil karena perubahan karakteristik sosial-ekonomi maupun perubahan posisi relatifnya terhadap keluarga lain.
BPS menjelaskan bahwa pemeringkatan DTSEN menggunakan berbagai karakteristik, antara lain kondisi tempat tinggal, air minum, energi untuk memasak, aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan disabilitas.
Artinya, desil memang bukan sekadar angka pendapatan.
Dua Angka, Satu Negara: Membaca Perbedaan Data Kemiskinan BPS dan World Bank
Karena kehidupan keluarga tidak hanya terdiri dari sebuah angka pada database.
Ada harga pangan.
Ada biaya sekolah.
Ada biaya transportasi.
Ada biaya kesehatan.
Ada kehilangan pekerjaan.
Ada rumah yang rusak.
Ada anggota keluarga dengan disabilitas.
Ada pendapatan yang tidak tetap.
Dan ada daya beli.
Maka persoalan yang perlu diuji bukan sekadar:
«“Berapa banyak keluarga yang naik desil?”»
Tetapi:
«“Apa yang berubah dalam kehidupan keluarga setelah mereka naik desil?”»
Ketika perlindungan sosial bertemu tekanan fiskal
Di sinilah dimensi anggaran menjadi relevan.
APBN 2026 menempatkan berbagai program prioritas dalam satu ruang fiskal. Pemerintah mengalokasikan antara lain Rp28,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Rp43,8 triliun untuk Kartu Sembako, Rp69 triliun untuk bantuan iuran jaminan kesehatan, Rp335 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Rp83 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Angka-angka tersebut tidak berarti MBG atau KDMP mengambil anggaran PKH atau bansos secara langsung.
Itu harus ditegaskan.
Namun semuanya berada dalam ekosistem pengelolaan APBN yang sama.
Karena itu, ketika pemerintah memiliki semakin banyak program prioritas, pertanyaan tentang efisiensi, ketepatan sasaran, dan prioritas perlindungan sosial menjadi sah untuk diajukan secara publik.
Apalagi DTSEN sekarang menjadi rujukan bersama untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program pemerintah.
Maka kualitas data bukan lagi persoalan administratif semata.
Data menentukan siapa yang terlihat oleh negara.
Dan pada akhirnya, data juga ikut menentukan siapa yang mendapatkan intervensi negara.
Hipotesis yang perlu diuji
Dari sinilah InfoPublikID mengajukan sebuah hipotesis—bukan tuduhan.
Hipotesis:
Apabila jumlah keluarga pada kelompok kesejahteraan rendah menurun dan jumlah penerima program perlindungan sosial ikut menurun, apakah penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan kesejahteraan riil atau perubahan klasifikasi dalam DTSEN?
Ini bisa diuji secara kuantitatif.
Misalnya pemerintah memiliki data:
- jumlah keluarga per desil;
- perpindahan keluarga antar-desil;
- jumlah penerima PKH;
- jumlah penerima bantuan pangan;
- jumlah penerima bantuan lainnya;
- pendapatan atau pengeluaran rumah tangga;
- status pekerjaan;
- kondisi rumah;
- akses air dan sanitasi;
- kondisi kesehatan;
- kepemilikan aset;
- serta indikator kemiskinan daerah.
Kemudian seluruh data tersebut dibandingkan antarperiode.
Tiga angka harus bergerak bersama
Secara sederhana, ada tiga kelompok indikator yang perlu diperhatikan.
1. Desil
Apakah posisi kesejahteraan relatif keluarga meningkat?
2. Perlindungan sosial
Apakah jumlah keluarga yang membutuhkan PKH, BLT, bantuan pangan atau program perlindungan lainnya berubah?
3. Kesejahteraan riil
Apakah pendapatan/pengeluaran, pekerjaan, daya beli, kondisi rumah, kesehatan, pendidikan, dan akses layanan dasar benar-benar membaik?
Kalau ketiganya bergerak searah, maka ada indikasi yang lebih kuat bahwa perbaikan sosial-ekonomi memang terjadi.
Tetapi apabila desil meningkat sementara indikator kesejahteraan riil stagnan atau memburuk, maka perubahan tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
Bukan berarti datanya pasti salah.
Bukan berarti ada manipulasi.
Tetapi ada red flag statistik yang layak diperiksa.
Contoh sederhana
Bayangkan sebuah wilayah memiliki 2.000 rumah tangga dalam kelompok miskin.
Setahun kemudian, jumlah tersebut menjadi 1.600.
Di atas kertas:
kemiskinan turun 20 persen.
Tetapi kemudian ditemukan:
- 600 keluarga berpindah posisi desil;
- penerima bantuan turun 600 keluarga;
- pendapatan rata-rata tidak berubah;
- harga kebutuhan pokok meningkat;
- jumlah keluarga dengan pekerjaan rentan tidak berubah.
Maka pertanyaan berikutnya bukan:
“Mengapa kemiskinan turun?”
Melainkan:
“Apa yang menyebabkan 400 keluarga keluar dari kelompok tersebut?”
Apakah karena mereka benar-benar sejahtera?
Ataukah karena perubahan klasifikasi?
Atau kombinasi keduanya?
Itulah pekerjaan analisis data.
Jangan salah memahami desil
Di sini BPS memberikan catatan penting.
Desil adalah posisi relatif.
Desil 3 tidak otomatis berarti sebuah keluarga memiliki pendapatan tertentu. Dua keluarga yang berada dalam desil yang sama juga belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang identik.
Karena itu, mengatakan:
«“Desil naik berarti keluarga sudah tidak miskin.”»
adalah penyederhanaan yang keliru.
Begitu pula sebaliknya:
«“Desil naik berarti pemerintah sedang menghapus orang miskin dari data.”»
juga merupakan kesimpulan yang tidak bisa dibuat tanpa bukti.
Yang perlu dilakukan adalah menghubungkan perubahan data dengan kondisi nyata.
Pertanyaan yang justru lebih penting
Kalau pemerintah ingin menunjukkan bahwa kemiskinan benar-benar turun, publik sebenarnya tidak membutuhkan sekadar angka desil.
Publik membutuhkan jawaban:
Apakah pendapatan meningkat?
Apakah pekerjaan menjadi lebih stabil?
Apakah daya beli meningkat?
Apakah rumah menjadi lebih layak?
Apakah akses kesehatan membaik?
Apakah anak-anak tetap mendapatkan pendidikan?
Apakah keluarga rentan masih mampu memenuhi kebutuhan pangan ketika bantuan dihentikan?
Dan yang tidak kalah penting:
Apakah keluarga yang keluar dari daftar bantuan memang sudah cukup kuat untuk berdiri tanpa perlindungan sosial?
Dari “berapa orang keluar dari bansos?” menjadi “mengapa mereka keluar?”
Ini pergeseran cara berpikir yang penting.
Penurunan penerima bantuan bisa menjadi kabar baik.
Jika masyarakat sudah mandiri secara ekonomi, maka berkurangnya ketergantungan pada bansos merupakan keberhasilan.
Tetapi penurunan penerima bantuan juga harus diperiksa apabila terjadi bersamaan dengan:
- pendapatan yang stagnan;
- pekerjaan yang semakin rentan;
- kenaikan biaya hidup;
- memburuknya kondisi rumah;
- atau meningkatnya beban pengeluaran keluarga.
Karena mengurangi penerima bantuan bukanlah tujuan akhir kebijakan pengentasan kemiskinan.
Tujuan akhirnya adalah membuat masyarakat tidak lagi membutuhkan bantuan karena kehidupan mereka benar-benar membaik.
Maka ukuran keberhasilan harus dibalik
Jangan hanya bertanya:
«“Berapa banyak yang naik desil?”»
Tetapi:
«“Berapa banyak yang naik kesejahteraan?”»
Jangan hanya bertanya:
«“Berapa penerima bansos yang berkurang?”»
Tetapi:
«“Berapa keluarga yang benar-benar mampu hidup tanpa bansos?”»
Dan jangan hanya bertanya:
«“Berapa persen kemiskinan turun?”»
Tetapi:
«“Apa yang berubah dalam kehidupan keluarga yang disebut sudah keluar dari kemiskinan?”»
Perspektif InfoPublikID
Bagi InfoPublikID, persoalan ini bukan tentang mempertentangkan data melawan pemerintah.Justru sebaliknya.
Pendataan Desil Warga dan Persoalan Ketepatan Sasaran Bansos di Demak
DTSEN yang semakin terintegrasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran. BPS sendiri menegaskan bahwa DTSEN terus dimutakhirkan melalui berbagai sumber, termasuk data administratif, survei, pemutakhiran pemerintah daerah, ground check, dan mekanisme usul-sanggah masyarakat.
Karena itu, semakin besar peran DTSEN dalam menentukan sasaran program, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi perubahan datanya.
Publik perlu bisa mengetahui:
berapa yang naik desil,
berapa yang turun,
berapa yang keluar dari program perlindungan sosial,
mengapa mereka keluar,
dan yang paling penting:
apakah kondisi ekonominya benar-benar membaik.
Kemiskinan tidak hilang hanya karena sebuah angka berpindah kolom.
Desil dapat berubah.
Daftar penerima bantuan dapat berubah.
Anggaran dapat berubah.
Tetapi ukuran terakhir tetap berada pada kehidupan masyarakat.
Jika keluarga benar-benar lebih sejahtera, maka kenaikan desil adalah kabar baik.
Jika mereka benar-benar mandiri, maka berkurangnya bansos adalah keberhasilan.
Tetapi jika yang berubah hanya posisi statistik sementara kehidupan mereka tetap rapuh, maka publik berhak bertanya.
Bukan untuk menuduh.
Untuk memastikan bahwa angka yang membaik memang menggambarkan kehidupan yang membaik.
«Kemiskinan tidak cukup diukur dari posisi warga di dalam tabel. Yang harus berubah adalah kehidupannya.»
Catatan metodologi
Tulisan ini merupakan perspektif analisis dan pengajuan hipotesis untuk diuji dengan data. Tidak ada kesimpulan bahwa pemerintah menaikkan desil untuk mengurangi penerima bansos. Perubahan desil dapat terjadi karena perubahan kondisi sosial-ekonomi maupun perubahan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan DTSEN. Pembuktian memerlukan analisis data longitudinal dan indikator kesejahteraan yang relevan.
Sumber rujukan: BPS, Kementerian Keuangan, DTSEN, dokumen APBN 2026, serta data resmi program perlindungan sosial.
0 Comments: