Ketika Desa Prampelan Jadi Tempat Buang Sampah dari Luar Desa: Data Lapangan Menuntut Pemerintah Desa Bertindak

 

PERSPEKTIF INFOPUBLIKID | DATA, FAKTA & KEPENTINGAN PUBLIK

PRAMPELAN, DEMAK — Ada persoalan lingkungan yang tidak boleh dianggap sebagai pemandangan biasa.

Tumpukan sampah yang berada di wilayah Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, kembali memperlihatkan satu persoalan yang lebih besar: ketika suatu kawasan desa mulai diperlakukan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat dari luar wilayah desa.

Persoalannya bukan semata-mata tentang sampah.

Ini menyangkut pengawasan wilayah, perlindungan lingkungan, kesehatan masyarakat, ketertiban, dan respons Pemerintah Desa terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.

Dokumentasi lapangan yang diterima InfoPublikID memperlihatkan adanya timbunan sampah di area Desa Prampelan. Dari kondisi tersebut muncul dugaan bahwa lokasi tersebut tidak hanya menerima sampah dari aktivitas masyarakat setempat, tetapi juga dimanfaatkan oleh pihak dari luar desa.

Pada titik inilah pemerintah tidak cukup hanya menunggu warga mengeluh.

Harus ada tindakan.

Bukan Sekadar Tumpukan Sampah

Sampah yang dibuang sembarangan memang mudah dilihat sebagai persoalan kebersihan.

Tetapi jika pola tersebut berlangsung berulang dan lokasi yang sama terus digunakan, masalahnya berubah menjadi persoalan tata kelola.

Hari ini mungkin hanya satu atau dua kantong sampah.

Besok bertambah.

Kemudian muncul tumpukan.

Setelah masyarakat melihat bahwa tidak ada tindakan yang berarti, lokasi tersebut berpotensi berubah menjadi tempat pembuangan informal.

Inilah pola yang harus diputus sejak awal.

Karena ketika sebuah lokasi sudah dianggap sebagai “tempat biasa membuang sampah”, mengembalikannya menjadi lingkungan yang bersih justru membutuhkan biaya, tenaga dan pengawasan yang lebih besar.

Pencegahan jauh lebih murah daripada membersihkan kerusakan yang sudah menjadi kebiasaan.

Data Lapangan Tidak Boleh Diabaikan

InfoPublikID menempatkan persoalan ini sebagai temuan lapangan yang perlu ditindaklanjuti, bukan sebagai tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu.

Sebab, dari dokumentasi yang tersedia, yang dapat dipastikan adalah adanya kondisi timbunan sampah di wilayah Desa Prampelan.

Sementara mengenai siapa saja yang membuang, dari mana asal sampah tersebut, sejak kapan aktivitas itu berlangsung, serta apakah terdapat pola pembuangan secara rutin, semuanya masih membutuhkan verifikasi lapangan lebih lanjut.

Di sinilah pentingnya pemerintah desa hadir.

Pemerintah Desa memiliki posisi paling dekat dengan masyarakat dan kondisi wilayahnya.

Maka ketika terdapat indikasi suatu titik dimanfaatkan sebagai lokasi pembuangan sampah dari luar wilayah, langkah pertama seharusnya bukan saling menyalahkan.

Tetapi memeriksa.

Siapa yang membuang?

Dari wilayah mana?

Kapan biasanya aktivitas tersebut terjadi?

Apakah lokasi itu berada pada tanah desa, tanah milik warga, badan jalan, tepi saluran, atau ruang lainnya?

Apakah sudah pernah ada laporan masyarakat?

Apakah sudah pernah dilakukan pembersihan?

Dan yang paling penting:

Apa langkah Pemerintah Desa setelah mengetahui persoalan tersebut?

Ini Bukan Hanya Urusan Warga

Ada kecenderungan ketika persoalan sampah muncul, masyarakat langsung diminta menjaga kebersihan.

Tentu saja itu benar.

Masyarakat mempunyai kewajiban untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Namun pemerintah juga mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berjalan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menempatkan pengelolaan sampah dalam kerangka pelayanan publik dan membagi kewenangan pemerintah serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya.

Pada tingkat kabupaten/kota, UU tersebut antara lain mengatur kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan, serta penetapan lokasi fasilitas pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.

Artinya, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan slogan:

«“Masyarakat harus sadar kebersihan.”»

Kesadaran masyarakat penting.

Tetapi sistem juga harus hadir.

Prampelan Punya Rekam Persoalan Lingkungan yang Tidak Ringan

Persoalan lingkungan di Desa Prampelan sebenarnya bukan cerita baru.

Data pengaduan publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada Oktober 2023 pernah terdapat laporan mengenai pendangkalan dan penyempitan sungai di wilayah Desa Prampelan yang dikhawatirkan menyebabkan luapan dan banjir pada musim hujan. Aduan tersebut diteruskan kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang untuk dicek dan dikoordinasikan.

Sebelumnya, pada Desember 2022, warga Prampelan juga terdampak banjir akibat luapan Sungai Pucang Gading/Seruni. Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinkominfo mencatat adanya warga yang harus dievakuasi karena rumah mereka terendam.

Artinya, kondisi lingkungan Prampelan memiliki konteks yang lebih luas.

Sungai, banjir, sanitasi dan sampah bukan persoalan yang berdiri sendiri.

Ketika sampah dibuang ke lahan terbuka, dekat saluran air atau kawasan yang memiliki fungsi drainase, risikonya dapat berkembang menjadi persoalan baru.

Sampah dapat menyumbat aliran.

Sampah dapat terbawa air ketika hujan.

Dan pada kawasan yang memang memiliki sejarah persoalan banjir, pengelolaan lingkungan seharusnya justru dilakukan dengan lebih ketat.

Pemerintah Desa Jangan Menunggu Sampai Menjadi “TPA Liar”

Ini bagian yang perlu ditegaskan.

Pemerintah Desa Prampelan tidak harus menunggu sampai tumpukan sampah menjadi besar untuk bertindak.

Justru kondisi seperti yang terlihat dalam dokumentasi lapangan merupakan momentum untuk melakukan pencegahan.

Langkah sederhana sebenarnya dapat dilakukan.

Pertama, cek lokasi secara langsung.

Kedua, petakan titik pembuangan dan kondisi sampahnya.

Ketiga, bersihkan lokasi apabila memang memungkinkan dilakukan segera.

Keempat, pasang papan larangan membuang sampah sembarangan pada titik yang rawan.

Kelima, lakukan pengawasan dan identifikasi pola pembuangan dari luar wilayah.

Keenam, apabila membutuhkan kewenangan atau sarana yang lebih besar, koordinasikan dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Demak, khususnya perangkat daerah yang menangani persampahan dan lingkungan.

Dan ketujuh, apabila ditemukan pelaku yang membuang sampah sembarangan, tindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bukan untuk mencari siapa yang harus dipermalukan.

Tetapi untuk menghentikan kebiasaan yang salah.

APBDes dan Perencanaan Lingkungan Juga Harus Diuji

Persoalan berikutnya adalah perencanaan.

Pengelolaan keuangan desa memiliki kerangka regulasi tersendiri melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang sampai saat ini tercatat berstatus berlaku.

Karena itu, apabila persoalan sampah di suatu wilayah desa sudah berulang, masyarakat berhak mempertanyakan:

Apakah masalah persampahan sudah masuk dalam perencanaan desa?

Apakah terdapat kegiatan kebersihan lingkungan?

Apakah ada penganggaran untuk sarana persampahan?

Apakah terdapat sistem pengangkutan?

Apakah ada kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah?

Atau persoalan tersebut selama ini hanya diselesaikan ketika sudah menumpuk?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk serangan kepada pemerintah desa.

Sebaliknya, ini merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa.

Jangan Sampai Desa Menanggung Sampah dari Luar Wilayah

Ada persoalan lain yang justru lebih serius.

Jika benar terdapat masyarakat dari luar Desa Prampelan yang sengaja membawa sampah dan membuangnya di wilayah Prampelan, maka persoalannya tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada masyarakat Desa Prampelan.

Warga desa tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung akibat dari perilaku orang lain.

Karena itu, Pemerintah Desa perlu memastikan terlebih dahulu fakta lapangannya.

Jika memang ditemukan pola tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi lintas wilayah.

Jangan sampai Prampelan berubah menjadi lokasi pembuangan sampah informal hanya karena aksesnya mudah dan pengawasannya lemah.

Sekali pola itu terbentuk, persoalannya akan jauh lebih sulit dihentikan.

Teguran Publik: Pemerintah Desa Perlu Hadir

Melalui perspektif ini, InfoPublikID menyampaikan teguran sekaligus permintaan kepada Pemerintah Desa Prampelan untuk segera menindaklanjuti kondisi tersebut.

Bukan karena pemerintah desa harus disalahkan atas setiap sampah yang dibuang seseorang.

Tetapi karena ketika kondisi lingkungan di wilayah pemerintahan desa sudah terlihat bermasalah, diam bukanlah solusi.

Pemerintah Desa Prampelan perlu turun ke lokasi.

Periksa.

Dokumentasikan.

Identifikasi sumber persoalan.

Bersihkan bila diperlukan.

Pasang langkah pencegahan.

Dan koordinasikan dengan pemerintah di atasnya apabila persoalan tersebut berada di luar kapasitas desa.

Masyarakat juga perlu diberikan informasi mengenai ke mana sampah harus dibuang dan bagaimana mekanisme pengelolaannya.

Karena larangan tanpa menyediakan solusi sering kali hanya menghasilkan masalah yang sama dengan lokasi berbeda.

Yang Kami Minta Bukan Seremonial

InfoPublikID tidak sedang meminta kegiatan bersih-bersih yang kemudian selesai dalam satu hari.

Yang dibutuhkan adalah solusi yang berkelanjutan.

Jika lokasi tersebut memang menjadi titik pembuangan berulang, maka harus ada sistem agar persoalan tidak kembali terjadi.

Jika ternyata pelakunya berasal dari luar desa, harus ada pengawasan dan koordinasi.

Jika fasilitas persampahan belum tersedia, harus dibahas dalam perencanaan.

Jika kewenangan berada pada Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Desa perlu menyampaikan dan mengawal usulannya.

Dan jika terdapat aturan larangan membuang sampah sembarangan, masyarakat perlu mengetahui aturan tersebut sekaligus konsekuensinya.

Itulah tata kelola.

Bukan sekadar membersihkan akibat, tetapi memperbaiki penyebab.

InfoPublikID: Data Boleh Dingin, Analisis Boleh Tajam

Temuan ini sengaja kami angkat dengan pendekatan yang berbeda.

Kami tidak ingin menjadikan persoalan sampah sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah Desa Prampelan.

Justru sebaliknya.

Kami ingin pemerintah desa memiliki kesempatan untuk menjelaskan, memeriksa dan memperbaiki.

Jika lokasi tersebut memang sudah ditangani, silakan disampaikan kepada publik.

Jika sedang dalam proses penanganan, masyarakat berhak mengetahui langkahnya.

Jika persoalan tersebut membutuhkan intervensi Pemerintah Kabupaten Demak, mari dorong bersama.

Namun apabila belum ada tindakan, maka publik juga berhak mempertanyakan:

Sampai kapan kondisi ini dibiarkan?

Sebab lingkungan desa bukan hanya urusan pemerintah.

Tetapi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistemnya berjalan.

Kesimpulan

Tumpukan sampah di wilayah Desa Prampelan mungkin terlihat sebagai persoalan kecil.

Tetapi jika benar kawasan tersebut mulai digunakan sebagai tempat membuang sampah oleh masyarakat dari luar desa, maka masalahnya jauh lebih serius.

Ini menyangkut ketertiban wilayah, kesehatan lingkungan, pengawasan, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa.

Desa Prampelan tidak boleh menjadi tempat “buang sampah karena dianggap aman”.

Dan masyarakat Desa Prampelan tidak seharusnya menjadi pihak yang menanggung dampaknya.

Karena itu, InfoPublikID meminta Pemerintah Desa Prampelan segera turun tangan, melakukan verifikasi lapangan, menangani timbunan sampah, mencegah pembuangan berulang, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Demak apabila diperlukan.

Kami juga membuka ruang kepada Pemerintah Desa Prampelan untuk memberikan klarifikasi mengenai kondisi tersebut.

Sebab bagi kami, kritik bukan tujuan akhir. Perbaikan tata kelola adalah tujuannya.

Data boleh dingin. Analisis boleh tajam. Tetapi kepentingan masyarakat tetap harus menjadi napasnya.

Catatan Editorial

Artikel ini disusun berdasarkan dokumentasi kondisi lapangan dan sumber resmi yang dapat diverifikasi. Dugaan mengenai asal sampah dari luar Desa Prampelan perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui pemeriksaan lapangan. InfoPublikID tidak menuduh individu atau kelompok tertentu sebagai pelaku pembuangan sebelum terdapat bukti yang memadai.

Rujukan regulasi:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Artikel Terkait:

- Persoalan pendangkalan dan penyempitan sungai di Desa Prampelan yang pernah dilaporkan melalui kanal LaporGub Jawa Tengah pada 2023.

- Catatan banjir yang berdampak pada warga Desa Prampelan pada akhir 2022.

Baca Juga | Pantau Lingkungan & Kebijakan Publik

• Pola Seleksi Perangkat Desa di Prampelan: Menguji Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
• HOT CASE | Desil Bansos dan Warga Disabilitas Demak: Ketika Data Harus Diuji dengan Kondisi Lapangan
• Krisis Air di Demak: 13 Desa di 6 Kecamatan Menghadapi Persoalan Air
• Pantau Birokrasi | Normalisasi Kali Onggorawe Desa Tugu Demak

A. Bintang Redaksi

Chief Editorial Strategist — InfoPublikID.Online

Mengulas kebijakan publik, transparansi pemerintahan, dan isu sosial-pesisir Demak. Berpegang pada verifikasi fakta, keberimbangan informasi, dan asas praduga tak bersalah.

Referensi: Dokumen resmi & sumber terverifikasi. Pedoman Media Siber →