EDITORIAL TENSION | Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dibangun dengan satu semangat besar: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi tanpa melihat latar belakang maupun tempat mereka bersekolah.
Namun di sebuah sekolah kecil di puncak gunung Sulawesi Tengah, cerita tentang pemenuhan gizi justru dimulai dari seorang guru dan donasi masyarakat.
Namanya Riska Andriani. Ia mengajar di SD Kecil Terpencil Ogolau, Desa Tibu, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong.
Sekitar 40 anak belajar di sekolah tersebut.
Masalahnya sederhana, tetapi tidak ringan: program MBG resmi belum menjangkau mereka.
Riska tidak memilih menunggu.
Sejak awal Mei 2026, ia menggalang donasi melalui media sosial. Ketika dana terkumpul, para guru membeli bahan pangan dan memasaknya sendiri di dapur darurat sekolah.
Tidak ada fasilitas listrik. Jaringan telekomunikasi pun tidak tersedia.
Untuk menuju sekolah, Riska harus melewati jalan tanah yang terjal dan berlumpur.
Di tempat seperti inilah sebuah pertanyaan besar tentang pemerataan program pemerintah menjadi relevan.
Bukan Sekadar Sepiring Makanan
MBG sering kali terlihat dari angka: berapa juta penerima, berapa banyak dapur, berapa porsi makanan yang didistribusikan.
Tetapi bagi anak-anak di Ogolau, ukuran keberhasilan mungkin jauh lebih sederhana.
Apakah hari ini mereka mendapatkan makanan bergizi?
Dan ketika jawabannya belum bisa diberikan oleh sistem, seorang guru akhirnya bergerak dengan apa yang ia punya: kepedulian, tenaga, dan donasi masyarakat.
Ironisnya, justru dari keterbatasan itu perhatian mulai datang.
Akses jalan menuju sekolah perlahan diratakan. Bangunan lama sekolah juga mulai dibongkar untuk proses revitalisasi gedung baru yang lebih layak.
Tentu, satu kisah di Ogolau tidak bisa menjadi ukuran keseluruhan pelaksanaan MBG secara nasional.
Tetapi kisah ini cukup untuk menjadi cermin.
Sebab pemerataan bukan hanya tentang menjangkau wilayah yang mudah dijangkau.
Pemerataan diuji ketika negara harus hadir di tempat yang jalannya berlumpur, sekolahnya terpencil, listrik belum tersedia, dan sinyal telepon pun tidak ada.
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Jarak
Riska dan para guru mungkin tidak sedang berbicara tentang kebijakan nasional.
Mereka hanya ingin sekitar 40 anak didiknya makan dengan lebih baik.
Tetapi dari dapur sederhana sekolah di puncak gunung itu, ada pesan yang jauh lebih besar:
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya persoalan distribusi makanan, tetapi juga menyangkut bagaimana negara memastikan program tersebut berjalan aman, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baca juga: Keracunan MBG: Dua Jalur Pertanggungjawaban Hukum.
Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan publik juga perlu dilihat dari kesenjangan antara kebijakan di tingkat pusat dan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Simak analisis: Membaca Arah Kebijakan Publik Demak 2026.
Kisah SD Kecil Terpencil Ogolau mengingatkan bahwa pemerataan bukan sekadar angka penerima manfaat, tetapi tentang siapa yang masih belum terjangkau. Ikuti terus InfoPublikID untuk laporan berbasis data, investigasi, dan fakta kawasan.
Jangan sampai semangat gotong royong masyarakat justru menutupi ruang yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Guru boleh menjadi penggerak.
Masyarakat boleh membantu.
Donasi boleh menjadi jembatan sementara.
Tetapi pada akhirnya, anak-anak di pelosok tetap memiliki hak yang sama dengan anak-anak di kota.
Mereka juga bagian dari Indonesia.
Dan keberhasilan MBG seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak makanan yang telah dibagikan.
Ukur juga dari siapa yang masih belum mendapatkannya.
Karena anak yang tinggal jauh dari pusat kota tidak boleh menjadi anak yang paling jauh dari perhatian negara.
