PERSPEKTIF INFOPUBLIKID | ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Ada satu pertanyaan sederhana tetapi penting dalam membaca kebijakan kemiskinan hari ini:
Jika posisi sebuah keluarga naik dalam klasifikasi desil, apakah kehidupan keluarganya otomatis menjadi lebih sejahtera?
Jawabannya tidak sesederhana angka.
Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan bersama dalam perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Di dalamnya terdapat sistem desil yang mengelompokkan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan.
Namun, pada saat yang sama, muncul kritik bahwa perubahan klasifikasi tersebut jangan sampai diterjemahkan secara mekanis menjadi pengurangan perlindungan sosial.
Pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika dibawa ke daerah yang menghadapi tekanan ekonomi struktural seperti Demak, khususnya kawasan pesisir Sayung.
Sebab di sana, persoalan kesejahteraan tidak hanya berbicara tentang berapa rupiah pengeluaran sebuah keluarga.
Ada rob.
Ada kehilangan lahan.
Ada rumah yang harus ditinggikan.
Ada jalan yang rusak atau terendam.
Ada biaya transportasi tambahan.
Dan ada keluarga yang mungkin secara statistik terlihat lebih baik, tetapi secara nyata masih harus mengeluarkan biaya lebih besar hanya untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari.
Di titik inilah angka statistik perlu bertemu dengan realitas lapangan.
DESIL BUKAN VONIS KEMISKINAN
BPS sendiri pada Agustus 2026 memberikan penjelasan penting mengenai sistem desil.
Desil merupakan pemeringkatan relatif. Keluarga dibagi ke dalam 10 kelompok, masing-masing sekitar 10 persen keluarga. Desil 1 merupakan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi.
Artinya, desil bukan ukuran absolut kemiskinan dan bukan pula angka nominal pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga.
Penentuan desil juga tidak hanya melihat satu indikator.
BPS menjelaskan bahwa pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial-ekonomi, antara lain kondisi rumah, sumber air, bahan bakar dan energi memasak, kepemilikan aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan disabilitas.
Berbagai karakteristik tersebut kemudian diproses menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan posisi kesejahteraan relatif keluarga.
Ini penting ditegaskan.
Seseorang berada di desil tertentu bukan berarti pemerintah menyatakan orang tersebut “kaya” atau “miskin” secara mutlak.
Desil lebih tepat dibaca sebagai posisi relatif dalam suatu pemeringkatan.
Bahkan dua keluarga yang berada pada desil sama belum tentu mempunyai pendapatan, pengeluaran, aset maupun kondisi sosial-ekonomi yang sama.
Untuk memahami mengapa satu angka kemiskinan dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda, baca juga analisis InfoPublikID: Dua Angka, Satu Negara: Mengapa Kemiskinan Indonesia Bisa Terlihat Berbeda Menurut BPS dan World Bank?
LALU MENGAPA DESIL MENJADI PERDEBATAN?
Persoalannya muncul ketika klasifikasi statistik digunakan sebagai salah satu dasar menentukan siapa yang menjadi prioritas perlindungan sosial.
Sistem desil memang dibutuhkan.
Pemerintah membutuhkan basis data untuk mengurangi inclusion error, yaitu orang yang sebenarnya tidak berhak tetapi menerima bantuan.
Tetapi terdapat risiko kebalikannya:
exclusion error.
Yakni keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan justru keluar dari sasaran bantuan.
Kementerian Sosial melalui laman resmi Cek Bansos menjelaskan bahwa desil digunakan untuk penentuan sasaran bansos. Saat ini desil 1–4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK. Data dan desil bersifat dinamis serta dapat diperbarui melalui mekanisme yang tersedia.
Dengan demikian, perubahan desil seharusnya tidak dibaca sebagai “sekali naik, selamanya tidak berhak.”
Justru karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah, data juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut.
KETIKA KRITIK AKADEMISI MASUK
Perdebatan ini mendapat sorotan dari Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono.
Dalam wawancara dengan Suara.com pada 27 Agustus 2026, Subarsono menilai pengenalan sistem sepuluh desil berpotensi menjadi alasan pembenar untuk mempersempit penerima bansos di tengah keterbatasan fiskal.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi anggaran pemerintah dan mempertanyakan apakah keluarga yang bergeser ke desil lebih tinggi benar-benar mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan.
Kritik ini tentu merupakan pandangan akademik, bukan kesimpulan bahwa pemerintah memang menggunakan desil sebagai dalih pengurangan bansos.
Namun justru karena itulah kritik tersebut layak diuji.
Pertanyaannya bukan:
“Apakah pemerintah sedang mengurangi bansos?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apakah sistem klasifikasi yang digunakan sudah cukup sensitif untuk membedakan keluarga yang benar-benar telah mandiri dengan keluarga yang masih rentan tetapi secara statistik bergerak naik?
ANGKA KEMISKINAN TURUN, TETAPI APA YANG TERJADI DI BAWAHNYA?
Data BPS menunjukkan kemiskinan nasional memang membaik.
Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin Indonesia berada pada 8,07 persen, turun dari September 2025 dan Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin tercatat 22,93 juta orang.
Garis kemiskinan nasional pada periode yang sama mencapai Rp669.235 per kapita per bulan, terdiri dari Rp499.886 garis kemiskinan makanan dan Rp169.349 garis kemiskinan bukan makanan.
Di Jawa Tengah, persentase penduduk miskin Maret 2026 berada pada 9,21 persen, dengan garis kemiskinan Rp596.676 per kapita per bulan.
Secara statistik, ini merupakan perkembangan positif.
Tetapi angka tersebut tidak boleh langsung diterjemahkan menjadi:
“Semua keluarga miskin sekarang sudah jauh lebih sejahtera.”
Statistik kemiskinan memiliki fungsi dan batasannya sendiri.
BAGAIMANA BPS MENGHITUNG GARIS KEMISKINAN?
BPS menggunakan pendekatan Basic Needs Approach atau pendekatan kebutuhan dasar.
Kemiskinan dilihat dari kemampuan ekonomi memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur melalui pengeluaran.
Secara sederhana:
GK = GKM + GKNM
GKM adalah Garis Kemiskinan Makanan.
GKNM adalah Garis Kemiskinan Non-Makanan.
Untuk komponen makanan, BPS menggunakan kebutuhan energi setara 2.100 kilokalori per kapita per hari, dengan paket komoditas yang mewakili 52 jenis makanan.
Sementara kebutuhan non-makanan mencakup kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, dengan paket komoditas yang berbeda antara perkotaan dan perdesaan.
Pendekatan ini penting karena memberikan ukuran yang konsisten dan dapat dibandingkan antarwilayah maupun antarwaktu.
Tetapi di sinilah pertanyaan berikutnya muncul:
Apakah semua biaya untuk bertahan hidup di wilayah yang menghadapi bencana ekologis sudah sepenuhnya tercermin dalam angka pengeluaran tersebut?
DEMAK: ANGKA KEMISKINAN MASIH DI ATAS NASIONAL
Kabupaten Demak memberikan konteks yang menarik.
Berdasarkan data BPS, pada 2025 persentase penduduk miskin Demak berada pada 10,87 persen.
Jumlahnya sekitar 131,47 ribu jiwa.
Garis kemiskinan Demak pada 2025 tercatat Rp569.035 per kapita per bulan, naik dari Rp520.639 pada 2024.
Angka kemiskinan Demak tersebut masih lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan nasional Maret 2026 sebesar 8,07 persen.
Artinya, Demak belum bisa hanya membaca persoalan kemiskinan dari keberhasilan penurunan angka.
Masih ada kelompok masyarakat yang berada sangat dekat dengan batas kerentanan.
Dan salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah pesisir Sayung.
Persoalan ketepatan data dan implementasi kebijakan juga perlu dilihat dari bagaimana sebuah keputusan administratif dijalankan di tingkat desa. InfoPublikID sebelumnya menelusuri persoalan tersebut dalam: Sebelum Melangkah Lagi: Prampelan Perlu Kejelasan Nasib Pemenang Seleksi 2018 .
SAYUNG: KETIKA “BIAYA BERTAHAN HIDUP” MENJADI MASALAH
Di atas kertas, sebuah rumah mungkin tetap tercatat sebagai aset.
Sebuah kendaraan tetap tercatat sebagai kepemilikan.
Sebuah rumah masih memiliki sambungan listrik.
Tetapi bagaimana jika rumah tersebut berada di kawasan yang terus menghadapi rob?
Bagaimana jika lahan produktif sudah kehilangan nilai ekonominya?
Bagaimana jika rumah harus ditinggikan berkali-kali?
Bagaimana jika warga harus mengeluarkan uang untuk membuat akses jalan, jembatan, memperbaiki kendaraan, mengangkut barang, atau berpindah moda transportasi ketika air kembali masuk?
Di sinilah realitas Sayung menjadi penting dalam membaca data kemiskinan.
Kemiskinan tidak selalu hadir dalam bentuk rumah yang runtuh atau dapur yang benar-benar tidak mengepul.
Kadang kemiskinan hadir dalam bentuk:
penghasilan yang tidak bertambah, tetapi biaya untuk bertahan hidup terus meningkat.
ROB BUKAN SEKADAR BENCANA, TETAPI BEBAN EKONOMI
Bagi masyarakat pesisir, rob dapat menciptakan biaya adaptasi yang berulang.
Rumah perlu ditinggikan.
Lantai harus dinaikkan.
Akses jalan perlu diperbaiki.
Peralatan rumah tangga lebih cepat rusak.
Mobilitas menjadi lebih mahal.
Sebagian lahan kehilangan produktivitas.
Pekerjaan tertentu menjadi semakin sulit dilakukan.
Dan ketika kondisi lingkungan terus memburuk, keluarga tidak hanya kehilangan pendapatan.
Mereka juga kehilangan nilai aset dan kepastian masa depan.
Inilah yang membuat Sayung relevan sebagai studi kasus kebijakan.
Sebuah keluarga mungkin masih berada di atas garis kemiskinan secara statistik.
Namun jika setiap tahun harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk menghadapi rob, kemampuan ekonominya bisa jauh lebih rapuh dibandingkan keluarga dengan pengeluaran nominal yang sama di wilayah yang relatif aman.
DI SINI ADA DUA ANGKA YANG HARUS DIBEDAKAN
Kita perlu membedakan dua hal.
Pertama: posisi statistik.
Desil menunjukkan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan DTSEN.
Kedua: ketahanan ekonomi.
Apakah keluarga tersebut mampu mempertahankan kehidupannya ketika menghadapi guncangan?
Keduanya tidak selalu identik.
Keluarga dapat bergerak naik dalam peringkat relatif karena posisi keluarga lain berubah, sementara kondisi absolutnya tidak mengalami lompatan kesejahteraan yang berarti.
BPS sendiri menegaskan bahwa desil merupakan posisi relatif, bukan ukuran absolut kondisi ekonomi keluarga.
Maka kalimat:
“Desil naik berarti keluarga sudah sejahtera”
adalah penyederhanaan yang tidak tepat.
TEKANAN FISKAL JUGA TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Di sisi lain, pemerintah memang menghadapi kebutuhan anggaran yang besar.
APBN 2026 menetapkan belanja negara sekitar Rp3.842,7 triliun, dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tekanan fiskal juga perlu dibaca bersama perubahan prioritas belanja pemerintah, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). InfoPublikID sebelumnya telah membahas proses perombakan dan penataan program tersebut dalam: HOT CASE | Sudaryono Temui Purbaya, MBG Masuk Fase Bersih-Bersih .
Sementara perlindungan sosial secara keseluruhan tetap memperoleh alokasi besar, sekitar Rp508,2 triliun.
Artinya, diskusi mengenai ketepatan sasaran bansos tidak bisa dilepaskan dari persoalan efisiensi dan ruang fiskal.
Tetapi ada garis batas yang harus dijaga.
Efisiensi anggaran bukan berarti otomatis mengurangi perlindungan bagi keluarga yang masih rentan.
Sebaliknya, ketepatan sasaran justru harus memastikan uang negara benar-benar sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Karena itu, keberhasilan sistem desil seharusnya tidak hanya dinilai dari:
berapa penerima bansos yang berhasil dikeluarkan.
Tetapi juga:
berapa keluarga rentan yang berhasil tetap terlindungi dari risiko jatuh miskin kembali.
JANGAN SAMPAI DATA MENJADI “VONIS”
BPS sendiri menjelaskan bahwa DTSEN bersifat dinamis.
Pemutakhiran dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pemerintah daerah, pengecekan lapangan, serta informasi masyarakat.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Ini menunjukkan betapa besar sistem data yang sedang dibangun pemerintah.
Tetapi semakin besar sistemnya, semakin penting pula mekanisme koreksinya.
Sebab satu kesalahan data pada level keluarga bisa berarti satu keluarga kehilangan akses terhadap program yang sangat penting bagi kehidupannya.
Karena itu mekanisme usul dan sanggah menjadi bagian penting.
Kemensos menyediakan kanal Cek Bansos, sementara BPS juga menjelaskan mekanisme pembaruan melalui kanal yang tersedia, termasuk pemerintah desa/kelurahan dan sistem terkait DTSEN.
PERTANYAAN BESAR UNTUK DEMAK
Di sinilah InfoPublikID melihat ruang investigasi yang jauh lebih konkret.
Bukan sekadar bertanya:
“Berapa warga Demak yang naik desil?”
Tetapi:
Berapa keluarga yang naik desil tetapi masih menerima tekanan ekonomi akibat rob?
Berapa keluarga yang keluar dari prioritas bansos tetapi memiliki biaya adaptasi lingkungan yang tinggi?
Apakah data DTSEN sudah cukup menangkap hilangnya nilai ekonomi lahan dan rumah di kawasan terdampak rob?
Apakah mekanisme usul dan sanggah benar-benar berjalan efektif sampai tingkat desa?
Berapa lama proses koreksi data ketika kondisi ekonomi keluarga tiba-tiba memburuk?
Dan yang paling penting:
Apakah keluarga yang keluar dari bansos benar-benar sudah mampu berdiri sendiri?
Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah angka desil naik atau turun.
DESIL ADALAH ALAT, BUKAN TUJUAN
Sistem desil dibutuhkan.
Pemerintah memang perlu memperbaiki ketepatan sasaran bansos.
Anggaran negara juga harus digunakan secara efisien.
Dan DTSEN merupakan langkah penting menuju satu basis data sosial-ekonomi nasional.
Tetapi semua itu harus dibaca dengan satu prinsip:
Klasifikasi statistik tidak boleh menggantikan penilaian terhadap realitas kehidupan manusia.
Desil adalah alat.
Garis kemiskinan adalah alat ukur.
DTSEN adalah infrastruktur data.
Bansos adalah instrumen perlindungan.
Tujuan akhirnya tetap sama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu ukuran keberhasilan tidak cukup:
“berapa orang naik desil?”
Tidak cukup pula:
“berapa penerima bansos berkurang?”
Ukuran yang lebih substantif adalah:
Apakah pendapatan mereka meningkat?
Apakah pekerjaan mereka lebih stabil?
Apakah daya beli membaik?
Apakah rumah mereka lebih aman?
Apakah biaya kesehatan dan pendidikan lebih terkendali?
Dan untuk masyarakat pesisir Demak:
Apakah mereka mampu bertahan ketika rob kembali datang?
Sebab di Sayung, garis kemiskinan bukan hanya angka yang tercetak dalam tabel statistik.
Ia berada di antara pendapatan yang terbatas dan biaya bertahan hidup yang terus bertambah.
Dan ketika air terus naik, pertanyaan kebijakannya bukan lagi sekadar:
“Keluarga ini berada di desil berapa?”
Tetapi:
“Apakah keluarga ini benar-benar sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri?”
Itulah pertanyaan yang seharusnya terus diawasi publik.
Catatan Redaksi
Artikel ini merupakan analisis kebijakan publik, bukan tuduhan bahwa pemerintah menggunakan sistem desil semata-mata untuk mengurangi bansos.
InfoPublikID menempatkan kritik akademisi, penjelasan resmi pemerintah/BPS, data kemiskinan, dan realitas kawasan sebagai bahan untuk menguji kualitas implementasi kebijakan.
Data kemiskinan nasional dan Jawa Tengah mengacu pada publikasi BPS Maret 2026. Data Kabupaten Demak mengacu pada publikasi resmi BPS Kabupaten Demak 2025. Penjelasan mengenai desil mengacu pada BPS dan kanal resmi Cek Bansos Kemensos
Sumber utama: BPS RI, BPS Jawa Tengah, BPS Kabupaten Demak, Kementerian Sosial RI/Cek Bansos, Kementerian Keuangan RI, serta dokumentasi dan analisis InfoPublikID mengenai kemiskinan, bansos, DTSEN, rob dan kerentanan sosial-ekonomi kawasan pesisir Demak.
A. Bintang
Redaksi
Chief Editorial Strategist — InfoPublikID.Online
Mengulas kebijakan publik, transparansi pemerintahan, dan isu sosial-pesisir Demak. Berpegang pada verifikasi fakta, keberimbangan informasi, dan asas praduga tak bersalah.
Referensi:
Dokumen resmi & sumber terverifikasi.
Pedoman Media Siber →
