Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal hadir membawa harapan besar. Tujuannya sederhana namun sangat penting: memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang layak untuk mendukung tumbuh kembang, kesehatan, dan kualitas pendidikan.
Namun, dalam perjalanannya, muncul berbagai diskusi mengenai arah pelaksanaan program tersebut. Salah satunya disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI bersama MBG Watch, ketika Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, mengusulkan agar Badan Gizi Nasional mengembalikan MBG sebagai program sosial.
Usulan tersebut patut menjadi ruang refleksi bersama. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah program sosial seharusnya tidak berhenti pada besarnya anggaran, banyaknya mitra, atau jumlah dapur yang dibangun. Keberhasilan justru diukur dari pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah anak-anak yang membutuhkan benar-benar menerima manfaatnya?
Dalam kebijakan publik, tujuan awal sebuah program sering kali menjadi kompas yang tidak boleh hilang. Ketika orientasi pelaksanaan bergeser terlalu jauh ke aspek administratif, proyek, atau kepentingan ekonomi, masyarakat berhak bertanya apakah esensi program masih tetap terjaga.
Tentu saja, pelaksanaan program berskala nasional membutuhkan kemitraan, rantai pasok, dan sistem pengelolaan yang profesional. Namun, seluruh mekanisme tersebut semestinya menjadi alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri.
Karena itu, evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak semestinya dipandang sebagai bentuk penolakan. Sebaliknya, evaluasi merupakan bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, publik tidak hanya ingin mengetahui berapa banyak makanan yang telah dibagikan. Publik juga ingin melihat apakah angka stunting menurun, status gizi membaik, dan kualitas hidup anak-anak Indonesia meningkat.
Program sosial akan selalu memperoleh dukungan apabila manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, transparan, dan tepat sasaran. Di situlah ukuran keberhasilan sesungguhnya.
📖 Baca Juga
- MBG Diseret ke SDA: Analisis Kebijakan atau Sekadar Narasi yang Dipaksakan?
- Observasi Kawasan: Implementasi Koperasi Desa Merah Putih, Dari Polemik Nasional Menuju Pantauan Lokal di Demak
- Transparansi Seleksi Perangkat Desa Prampelan: Memahami Hak Masyarakat dan Mekanisme Pengawasan
- Newsroom Edukasi Hukum InfoPublikID.Online
