Di tengah polemik publik, muncul narasi yang mencoba mengaitkan program MBG dengan sektor SDA. Tapi pertanyaannya sederhana: di mana logika kebijakannya?
Belakangan ini, publik dibuat heran dengan munculnya pernyataan yang mengaitkan program MBG dengan sektor Sumber Daya Alam (SDA). Padahal, secara konsep, MBG lebih dekat dengan aspek distribusi sosial, kesejahteraan, atau bahkan ekonomi mikro—bukan eksploitasi atau pengelolaan SDA secara langsung.
Kritik pun bermunculan. Banyak yang menilai narasi ini terasa “dipaksakan”, seolah-olah semua sektor harus terlihat saling berhubungan demi kepentingan tertentu.
Secara logika kebijakan, korelasi itu harus jelas:
Teknologi ↔ Pendidikan → masuk akal (akses, inovasi, kualitas SDM)
Infrastruktur ↔ Ekonomi → jelas (mobilitas, distribusi barang)
Namun MBG ↔ SDA? Di sinilah publik mulai bertanya-tanya.
Apakah ini bentuk miskomunikasi? Atau justru ada agenda yang tidak dijelaskan secara transparan ke masyarakat?
Lebih jauh lagi, jika memang ada kaitan, seharusnya pemerintah atau pihak terkait mampu menjelaskan:
Apa mekanisme hubungan MBG dengan SDA?
Dampak konkret ke masyarakat?
Data pendukungnya di mana?
Tanpa itu, narasi ini berpotensi menjadi sekadar “bumbu politik” yang tidak berdasar.
Di sisi lain, publik juga menyoroti adanya klaim-klaim yang lebih fokus pada jumlah program atau struktur (seperti SPPG), tanpa menjawab inti persoalan.
Padahal yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar angka atau jargon, tapi kejelasan arah dan manfaat nyata.
Kalau memang ada hubungan, jelaskan secara terbuka.
Kalau tidak ada, jangan dipaksakan.
Karena publik hari ini tidak lagi mudah percaya pada narasi tanpa dasar.
Baca Juga