Home »
PANTAU BIROKRASI
» PANTAU BIROKRASI: WTP Bukan Akhir Cerita: Ketika Prestasi Administratif Berhadapan dengan Realitas Rob di Demak
PANTAU BIROKRASI: WTP Bukan Akhir Cerita: Ketika Prestasi Administratif Berhadapan dengan Realitas Rob di Demak
By INFOPUBLIKID Juni 12, 2026
Demak kembali meraih opini WTP ke-9 berturut-turut. Namun di tengah capaian administratif tersebut, warga pesisir masih menghadapi ancaman rob yang belum sepenuhnya teratasi. Di mana letak manfaat nyata bagi masyarakat?
Namun di saat yang sama, pertanyaan yang terus bergema dari pesisir utara Demak belum juga menemukan jawaban yang memuaskan: apakah prestasi administrasi itu telah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang setiap hari hidup berdampingan dengan rob?
Bagi masyarakat Sayung, Bedono, Timbulsloko, Surodadi dan sejumlah wilayah pesisir lainnya, ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya tercermin dalam laporan keuangan yang rapi. Keberhasilan juga diukur dari seberapa jauh negara mampu melindungi ruang hidup mereka yang terus tergerus air laut, memperbaiki akses jalan yang terendam, menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan, dan menghadirkan kepastian masa depan bagi generasi berikutnya.
Opini WTP adalah indikator tata kelola keuangan. Tetapi tata kelola yang baik seharusnya bermuara pada kualitas pelayanan publik dan penyelesaian persoalan masyarakat. Karena itu, mempertanyakan manfaat nyata dari belanja publik bukanlah bentuk penolakan terhadap prestasi pemerintah, melainkan bagian dari pengawasan demokratis yang sehat.
Demak boleh bangga dengan WTP kesembilan. Namun penghargaan tertinggi sesungguhnya bukanlah sertifikat dari auditor, melainkan ketika warga pesisir yang selama bertahun-tahun menjadi korban rob dapat mengatakan bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka.
Sebab pada akhirnya, laporan keuangan yang baik adalah sarana. Sedangkan tujuan akhirnya tetap sama: kesejahteraan rakyat.
Sumber : Portal Demak + 1
"Ketika laporan keuangan dinyatakan wajar, tetapi sebagian warga pesisir masih hidup dalam ketidakpastian akibat rob yang belum sepenuhnya tertangani
Karena secara teknis WTP hanya menyatakan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. WTP bukan sertifikat bahwa seluruh program pemerintah berhasil, bukan pula ukuran bahwa persoalan rob Sayung, Bedono, atau pelayanan publik telah tuntas. Bahkan BPK sendiri menjelaskan opini WTP adalah pernyataan profesional atas kewajaran penyajian laporan keuangan. �
Portal Demak + 1
Baca Juga
Redaksi InfoPublikId
♥ Suka artikelnya? Traktir Kopi
Dukung jurnalisme independen pesisir Sayung–Demak. Setiap apresiasi membantu kami tetap meliput.
Dukungan tidak mempengaruhi independensi redaksi. · S&K
📡 Respons Publik & Verifikasi Warga
Komentar pembaca, verifikasi lapangan, dan respons publik terkait krisis pesisir Sayung terdokumentasi secara terbuka.
Lihat Respons Publik →



