Rujukan Hukum dan Dasar Hukum Krisis Rob Sayung, Demak: Kepastian Hukum di Tengah Tanah yang Tenggelam
Oleh: [InfoPublikId/ Bintang]
Demak, Jawa Tengah – Krisis rob (banjir pasang air laut) di Kecamatan Sayung, Demak, tidak hanya menghadirkan bencana ekologis dan ekonomi, tetapi juga telah menciptakan krisis hukum yang kompleks. Ribuan hektare tanah milik warga yang tenggelam secara permanen menimbulkan pertanyaan mendasar: apa status hukum tanah yang telah berubah menjadi laut? dan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan negara kepada warga yang kehilangan hak atas tanahnya?
Pendahuluan: Dari Bencana Alam Menuju Kekosongan Hukum
Fenomena rob di Sayung telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Data terbaru menunjukkan 6.600 hektare wilayah Demak terdampak rob dan genangan permanen, dengan air laut telah merangsek 5 hingga 6 kilometer ke dalam daratan .
Akibatnya, tanah-tanah produktif dan pemukiman warga di desa-desa seperti Sidogemah, Timbulsloko, dan Bedono perlahan tenggelam. Namun, secara administratif dan yuridis, tanah-tanah tersebut masih tercatat aktif dalam sistem pertanahan nasional
Kondisi ini menciptakan jurang antara realitas fisik di lapangan dengan pengakuan hukum oleh negara. Kesenjangan ini menjadi sumber utama ketidakpastian hukum bagi masyarakat terdampak. Pertanyaan seperti "Apakah saya masih memiliki tanah saya?" dan "Dapatkah saya mengklaim ganti rugi?" menjadi persoalan yang belum terjawab secara tuntas hingga saat ini
Landasan Hukum Nasional yang Relevan
Sistem hukum pertanahan Indonesia telah mengatur secara normatif mengenai hapusnya hak atas tanah. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengantisipasi skenario musnahnya tanah akibat bencana alam kategoris seperti rob permanen. Beberapa fondasi hukum utama yang menjadi rujukan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) – Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
UUPA adalah konstitusi agraria Indonesia yang mengatur prinsip dasar hak atas tanah. Pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hak milik adalah "hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, hak ini dapat hapus karena beberapa sebab.
Dari interpretasi yuridis terhadap UUPA, hak milik atas tanah akan hapus jika:
· Tanahnya musnah
· Dicabut untuk kepentingan umum
· Ditelantarkan
· Tanah jatuh kepada negara karena ketentuan hukum
Dalam konteks rob Sayung, musnahnya objek tanah menjadi dasar hukum utama yang menyebabkan hapusnya hak milik secara yuridis formal .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
PP ini merupakan aturan teknis pelaksanaan dari UUPA. Dalam konteks bencana rob, PP No. 24/1997 mengatur tentang pemeliharaan data pendaftaran tanah. Prinsip fundamental yang diatur adalah bahwa data fisik dan data yuridis dalam sertifikat tanah harus sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
Problema yang muncul di Sayung adalah ketidaksesuaian (diskrepansi) antara data fisik (tanah yang sudah tenggelam) dan data yuridis (sertifikat yang masih aktif tercatat atas nama warga). PP ini menjadi dasar bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan koreksi atau penghapusan bidang tanah yang sudah tidak ada secara fisik .
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
UU ini mengatur siklus penanggulangan bencana, termasuk tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dalam UU ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
Pasal 5 dan Pasal 6 UU ini menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam praktiknya, amanat ini seringkali menghadapi tantangan implementasi, terutama terkait penyediaan lahan pengganti atau kompensasi bagi masyarakat korban rob .
4. Undang-Undang Dasar 1945 – Amanat Konstitusional
Tidak dapat diabaikan, krisis Sayung telah menyentuh hak konstitusional warga negara. Korelasi yuridisnya adalah sebagai berikut:
Pasal dalam UUD 1945 Isi dan Implikasi terhadap Kasus Sayung
Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Negara wajib melindungi warga dan wilayahnya, termasuk dari ancaman bencana rob yang terus menerus terjadi .
Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Genangan permanen telah mencabut hak atas tempat tinggal yang layak.
Pasal 33 ayat (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika tanah berubah menjadi laut, maka ia kembali ke penguasaan negara .
Problem Hukum Utama: Tanah Musnah vs Sertifikat Aktif
Penelitian akademis dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang dilakukan secara spesifik di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung (tahun 2026) mengidentifikasi adanya dualitas hukum yang tajam.
Kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan kontradiksi sebagai berikut:
Secara Fisik & Ekologis: Tanah telah tenggelam secara permanen, berubah menjadi genangan laut, tidak dapat difungsikan untuk sawah, tambak, atau pemukiman. Masyarakat kehilangan akses dan penguasaan fisik.
⬇ versus ⬇
Secara Yuridis Formal: Sertifikat Hak Milik (SHM) masih tercatat atas nama warga di Kantor BPN. Secara administrasi, tanah tersebut masih "aktif" dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti sebelum tenggelam.
Implikasi dari Dualitas Hukum
Ketegangan antara fakta fisik dan status hukum ini melahirkan tiga implikasi serius:
1. Ketidakpastian Hukum bagi Warga
Warga tidak bisa menjual tanahnya karena tidak ada pembeli yang mau membeli tanah yang sudah tenggelam. Namun, mereka juga tidak bisa menghapuskan haknya secara sukarela karena masih menyimpan harapan akan adanya kompensasi atau lahan pengganti .
2. Beban Administratif dan Pajak
Secara formal, warga masih tercatat sebagai pemilik tanah yang terkena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Meskipun secara fisik tidak ada lagi "bumi" yang bisa dipajaki, sistem administrasi perpajakan seringkali belum bisa melakukan koreksi secara otomatis tanpa adanya penetapan resmi dari BPN.
3. Potensi Konflik di Masa Depan
Jika suatu saat negara hendak memanfaatkan wilayah laut tersebut (misalnya untuk jalur pelayaran atau kawasan konservasi), maka siapakah yang berhak atas kompensasi? Pemilik sertifikat yang masih aktif, atau negara yang menguasai laut?
Gagasan dan Wacana Kebijakan Hukum (Policy Brief)
Menghadapi kompleksitas ini, muncul wacana dan tuntutan dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum yang terangkum dalam rekomendasi kebijakan hukum (policy brief) sebagai berikut:
1. Kewajiban Konstitusional Negara: Menetapkan Status Darurat Nasional
Para pegiat hukum dari PDBN (Pergerakan untuk Demokrasi dan Kedaulatan Bangsa) secara eksplisit menyerukan agar Presiden menetapkan Sayung sebagai kawasan terdampak bencana rob permanen yang memerlukan penanganan lintas sektor. Bukan sekadar status bencana lokal biasa, melainkan dalam kerangka "kewajiban konstitusional" negara untuk melindungi warganya .
Langkah ini menjadi prasyarat hukum bagi:
· Pengalokasian anggaran khusus dari APBN.
· Pelibatan lintas kementerian (Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Agraria, Sosial).
· Penyusunan masterplan adaptasi jangka panjang.
2. Perlindungan Hukum Substantif bagi Korban Rob
Penelitian UNISSULA merekomendasikan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya bersifat normatif (mengutip pasal), tetapi harus bersifat substantif (memberikan keadilan riil). Usulan konkretnya adalah :
Bentuk Perlindungan Penjelasan
Penetapan Tanah Musnah Peraturan teknis (misalnya Peraturan BPN) yang mengatur kriteria dan prosedur penetapan suatu bidang tanah dinyatakan musnah akibat bencana ekologis.
Mekanisme Kompensasi Negara memberikan kompensasi finansial kepada pemilik tanah yang haknya hapus, setara dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebelum tenggelam.
Tanah Pengganti Program relokasi dengan penyediaan lahan produktif baru di daerah aman yang diberikan hak milik kepada warga terdampak.
3. Moratorium Izin Air Tanah
Salah satu penyebab penurunan muka tanah (land subsidence) adalah eksploitasi air tanah berlebihan oleh industri dan perumahan di sekitar Semarang dan Demak. Hukum harus ditegakkan dengan memberlakukan moratorium total izin pengeboran air tanah baru di zona kritis Sayung, disertai sanksi tegas bagi pelanggar .
Antara Tanggul Raksasa dan Rumah Apung
Menghadapi ancaman eksistensial ini, penanganan dilakukan dari berbagai lini. Dari sisi infrastruktur besar, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah mendorong percepatan pembangunan Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa) di pesisir Pantura.
Targetnya, tanggul tersebut sudah fungsional pada tahun 2026
Namun, pembangunan fisik besar membutuhkan waktu dan biaya. Sambil menunggu, pendekatan adaptasi dilakukan. Pemprov Jateng, bersama CSR Bank Jateng, mulai membangun rumah apung bagi warga yang rumahnya sudah terendam.
Hingga akhir 2025, 15 unit telah dibangun, dan ditargetkan 20 unit tambahan pada 2026 untuk menggantikan rumah-rumah yang tenggelam .
Pemerintah Kabupaten Demak juga berupaya menyusun roadmap bersama lintas sektor, termasuk menggandeng dunia usaha untuk memperbaiki sistem drainase yang rusak di sepanjang jalur Pantura .
Krisis Ekonomi dan Sosial
Di balik genangan air, ada penderitaan ekonomi yang menganga. Sebagian besar masyarakat kehilangan lahan pertanian dan terpaksa beralih menjadi petani tambak tanpa pengetahuan yang memadai, atau masuk ke sektor informal dengan pendapatan tidak stabil.
"Transisi ini terjadi secara paksa, tanpa kesiapan dan tanpa dukungan sistemik," tegas Lestari Moerdijat .
Di Dukuh Pandansari, Desa Bedono, warga bahkan harus mengalokasikan dana besar tiap tahun hanya untuk meninggikan pondasi rumah mereka agar tidak tenggelam.
"Kondisi ini menguras pendapatan, sehingga kebutuhan pangan harian sering terabaikan," ungkap laporan bantuan sembako dari Lazis Sultan Agung yang disalurkan baru-baru ini .
Seluruh elemen sepakat: krisis Sayung adalah peringatan nasional. Ketua Komisi D DPRD Jateng, Nur Saadah, mendesak percepatan program karena masyarakat sudah menderita selama 20 tahun. "Ini sama saja kita menenggelamkan masyarakat yang ada di sana," tegasnya .
Yang hilang di Sayung bukan hanya tanah. Yang hilang adalah ruang hidup, kepastian, dan masa depan.
Panggilan Aksi
Krisis hukum di Sayung adalah cerminan kegagalan sistem dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Ratusan sertifikat yang masih tersimpan rapi oleh warga menjadi saksi bisu atas janji kepastian hukum yang mulai pudar ditelan rob.
Negara harus bergerak melewati narasi "banjir musiman". Seperti yang ditegaskan oleh akademisi dan aktivis, negara tidak boleh abai . Perlindungan hukum bagi korban rob adalah perintah konstitusi yang tidak bisa ditawar.
Sebagai penutup, sekali lagi ditegaskan bahwa "Yang hilang di Sayung bukan hanya tanah. Yang hilang adalah ruang hidup, kepastian, dan masa depan" .
Daftar Pustaka (Key References)
1. Said, Nurul Ardhi Umar. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah yang Musnah Akibat Bencana Rob di Desa Sidogemah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2026). Riset Abrasi Pantura 2000-2024.
3. Rahmawan, L.E., Yuwono, B.D., & Awaluddin, M. (2016). Survei Pemantauan Deformasi Muka Tanah Kawasan Pesisir Menggunakan Metode Pengukuran GPS di Kabupaten Demak.
4. Buchori, Imam, et al. (2021). Factors distinguishing the decision to migrate from the flooded and inundated community of Sayung, Demak. International Journal of Disaster Risk Reduction.
5. Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI. (2026). Pernyataan Reses di Kecamatan Sayung, Demak.
Artikel ini mengupas tuntas landasan hukum dan implikasi yuridis dari krisis rob di Sayung, yang disusun secara SEO-friendly agar mudah ditemukan dan dipahami oleh masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum.
