Wamen HAM RI Mugiyanto
Wawancara yang seharusnya menjadi titik terang bagi warga pesisir Demak justru berakhir sebagai deretan klarifikasi tanpa arah. Di tengah abrasi yang kian menggerus daratan dan kehidupan, publik hanya disuguhi penjelasan—tanpa satu pun langkah konkret yang menjawab krisis nyata di lapangan.
Dalam pernyataannya, pihak terkait lebih banyak menekankan bahwa kondisi yang terjadi sudah “dalam pengawasan” dan “menjadi perhatian pemerintah”. Namun, frasa yang berulang itu tak diikuti dengan rencana aksi yang jelas, apalagi timeline penyelesaian.
Padahal, masyarakat pesisir Demak saat ini tidak butuh sekadar klarifikasi. Mereka menghadapi realita pahit: rumah hilang, tambak rusak, dan mata pencaharian yang perlahan lenyap ditelan laut. Setiap hari tanpa solusi adalah kerugian nyata bagi warga.
Alih-alih menjawab keresahan tersebut, wawancara justru terjebak dalam narasi defensif—menjelaskan apa yang sudah terjadi, bukan apa yang akan dilakukan. Tidak ada detail kebijakan baru, tidak ada kepastian program penanganan, bahkan tidak ada target waktu yang bisa dipegang publik.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah pemerintah benar-benar hadir, atau sekadar merespons ketika sorotan publik meningkat?
Klarifikasi tanpa aksi pada akhirnya hanya menjadi formalitas komunikasi, bukan solusi. Dalam konteks krisis lingkungan seperti di pesisir Demak, pendekatan seperti ini justru memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Jika pola ini terus berulang, maka kepercayaan publik bisa terkikis. Warga tidak lagi menunggu penjelasan—mereka menunggu tindakan.
Pesisir Demak tidak butuh kata-kata yang rapi. Mereka butuh keberanian untuk bertindak. Karena di tengah gelombang yang terus datang, yang dipertaruhkan bukan sekadar narasi—melainkan masa depan ribuan warga.
Jika klarifikasi terus dijadikan tameng, maka yang terjadi bukan penanganan—melainkan penghindaran. Ini bukan lagi soal komunikasi yang kurang, tapi soal keberanian mengambil keputusan.
Pertanyaannya sederhana:
Jika bukan sekarang bertindak, lalu kapan? Jika bukan mereka yang berwenang, lalu siapa?
Pesisir Demak tidak butuh pejabat yang pandai menjelaskan.
Mereka butuh pemimpin yang berani bertindak.
Karena jika yang terus disajikan hanya klarifikasi, maka publik berhak curiga:
jangan-jangan yang diselamatkan bukan wilayahnya—tapi citranya