Ketika rakyat dituntut memenuhi kewajiban pajak, sudah seharusnya negara terbuka tentang bagaimana uang publik digunakan.
Sebuah gambar stiker berwarna merah dengan lambang Garuda dan tulisan "OBJEK INI DIBELI DENGAN UANG PAJAK RAKYAT" belakangan memunculkan percakapan di media sosial.
Gagasannya sederhana: setiap fasilitas yang dibeli atau dibiayai menggunakan uang publik, mulai dari kantor pemerintahan, kendaraan dinas, rumah jabatan, fasilitas aparat, hingga aset pelayanan publik, seharusnya diberi penanda bahwa semua itu berasal dari uang masyarakat.
Bahkan, muncul usulan agar gagasan tersebut diperluas hingga mencakup BUMN, bank milik negara, dan rumah sakit.
Sekilas, ini hanya persoalan stiker. Namun, jika dibaca lebih jauh, ada pesan yang jauh lebih besar: masyarakat ingin diingatkan bahwa fasilitas negara bukan milik pribadi pejabat, bukan hadiah dari pemerintah, dan bukan pula bentuk kemurahan hati penguasa kepada rakyat.
Fasilitas tersebut hadir karena ada sumber daya publik yang dikelola atas nama kepentingan bersama.
Rakyat Bukan Sekadar Sumber Penerimaan
Selama ini, masyarakat sangat akrab dengan berbagai pesan tentang kewajiban membayar pajak.
Pajak menjadi instrumen penting pembiayaan negara. Kepatuhan masyarakat terus didorong, penerimaan negara menjadi perhatian, dan optimalisasi pendapatan menjadi bagian dari agenda pemerintahan.
Namun, ada pertanyaan yang tidak boleh berhenti diajukan: apakah keterbukaan mengenai penggunaan uang publik mendapatkan perhatian yang sama seriusnya?
Ketika masyarakat diminta membayar pajak, mereka juga berhak mengetahui bagaimana uang tersebut dikelola.
Ketika pemerintah membeli kendaraan dinas, membangun gedung, menyediakan rumah jabatan, atau mengadakan fasilitas operasional, publik berhak mempertanyakan dasar kebutuhan, nilai pengadaan, tujuan penggunaan, serta manfaatnya.
Jangan sampai kewajiban masyarakat terlihat begitu jelas, sementara pertanggungjawaban pengelolaan uang publik justru terasa jauh dari jangkauan masyarakat.
Aset Negara Bukan Fasilitas Pribadi Kekuasaan
Ada persoalan mendasar yang perlu diluruskan dalam cara pandang terhadap aset negara.
Mobil dinas bukan mobil pribadi pejabat. Rumah dinas bukan hadiah jabatan. Gedung pemerintahan bukan simbol kemewahan birokrasi.
Semuanya merupakan fasilitas yang keberadaannya harus berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan kepentingan publik.
Karena itu, penggunaan fasilitas tersebut tidak boleh dilepaskan dari prinsip efisiensi, kepatutan, transparansi, dan pertanggungjawaban.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 3 ayat (1), menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Artinya, persoalan aset publik tidak selesai ketika barang sudah dibeli dan tercatat dalam administrasi pemerintah.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah aset itu benar-benar diperlukan, digunakan sebagaimana mestinya, dipelihara secara bertanggung jawab, dan memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaannya?
Transparansi Tidak Boleh Berhenti pada Tulisan
Gagasan stiker tersebut dapat dibaca sebagai simbol tuntutan keterbukaan.
Tetapi kita juga perlu jujur: menempelkan tulisan "Dibeli dengan Uang Pajak Rakyat" tidak otomatis membuat pengelolaan aset menjadi transparan.
Sebuah kendaraan dinas bisa saja memiliki stiker besar tentang uang rakyat, tetapi masyarakat tetap tidak mengetahui berapa harga pembeliannya, siapa yang menggunakannya, bagaimana biaya operasionalnya, dan apakah penggunaannya sesuai ketentuan.
Gedung pemerintahan bisa saja memasang tulisan bahwa pembangunannya dibiayai APBN atau APBD, tetapi tanpa informasi anggaran, dokumen pengadaan, dan laporan pertanggungjawaban, publik tetap kesulitan melakukan pengawasan.
Dengan kata lain, stiker bisa menjadi pengingat, tetapi transparansi membutuhkan sistem.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah memberikan landasan yang jelas.
Pasal 3 menempatkan keterbukaan informasi sebagai sarana untuk menjamin hak masyarakat mengetahui kebijakan publik, mendorong partisipasi, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel.
Pasal 9 juga mengatur kewajiban badan publik mengumumkan informasi mengenai kegiatan, kinerja, dan laporan keuangan secara berkala.
Bahkan, Pasal 14 mengatur informasi publik yang wajib disediakan oleh BUMN dan BUMD, termasuk laporan tahunan, laporan keuangan yang telah diaudit, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Jadi, tuntutan transparansi bukan sekadar ekspresi di media sosial. Ada prinsip dan kewajiban hukum yang menjadi fondasinya.
Bagaimana dengan BUMN, Bank, dan Rumah Sakit?
Perlu ada pembedaan agar gagasan ini tidak kehilangan ketepatan.
Aset kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memiliki karakter pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah.
Sementara itu, aset BUMN memiliki karakter tersendiri karena kekayaan negara yang dipisahkan dalam perusahaan negara tidak identik dengan seluruh aset kementerian atau lembaga pemerintah.
Begitu pula rumah sakit. Rumah sakit pemerintah, rumah sakit BUMN, dan rumah sakit swasta mempunyai karakter kepemilikan serta sumber pembiayaan yang berbeda.
Karena itu, tidak tepat jika semua fasilitas tersebut disamaratakan sebagai barang yang seluruhnya dibeli dari pajak masyarakat.
Namun, prinsip dasarnya tetap relevan: ketika terdapat penggunaan dana publik, penugasan pemerintah, subsidi, atau fasilitas negara, informasi mengenai sumber pembiayaan dan pertanggungjawabannya harus dapat dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Justru di sinilah pentingnya transparansi yang berbasis dokumen, bukan sekadar slogan.
Rakyat Jangan Hanya Menjadi Angka dalam Statistik
Ada kritik sosial lain yang terkandung dalam gagasan stiker tersebut.
Masyarakat merasa sering ditempatkan sebagai objek kebijakan: menjadi sasaran pungutan, penerima program, angka statistik, hingga bagian dari perhitungan keberhasilan pemerintahan.
Sementara itu, ruang partisipasi dan pengawasan publik tidak selalu terasa mudah dijangkau.
Demokrasi tidak seharusnya berhenti setelah rakyat memberikan suara dalam pemilu.
Kedaulatan rakyat juga harus tercermin dalam pengelolaan anggaran, proses pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan pengawasan terhadap fasilitas yang dibiayai negara.
Rakyat bukan hanya pihak yang diminta memenuhi kewajiban. Rakyat juga merupakan pemilik kepentingan yang berhak mengetahui bagaimana kekuasaan menjalankan mandatnya.
BACA JUGA: PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK
Membaca hubungan antara kewajiban pajak masyarakat dan pembiayaan program pemerintah.
Mengulas tekanan penerimaan daerah dan tanggung jawab pemerintah dalam membangun kesejahteraan.
Memahami kebijakan insentif pemerintah dan bagaimana kepentingan masyarakat ditempatkan dalam kebijakan anggaran.
Memahami hak masyarakat dan batasan hukum dalam aktivitas di ruang publik.
Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mengejar penerimaan dari masyarakat, tetapi belum cukup serius menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat.
Dari Stiker Menuju Gerakan Pengawasan Publik
Mungkin stiker itu tidak akan menyelesaikan persoalan transparansi negara.
Namun, percakapan yang lahir darinya dapat menjadi pintu masuk pendidikan pengawasan publik.
Bayangkan jika setiap fasilitas publik tidak hanya memiliki identitas kepemilikan, tetapi juga dilengkapi informasi yang mudah diakses mengenai sumber pembiayaan, nilai pengadaan, tahun perolehan, instansi penanggung jawab, dan mekanisme pengaduan.
Masyarakat tidak perlu menebak-nebak.
Informasi dapat diperiksa melalui sistem digital, dokumen pengadaan, laporan keuangan, dan kanal keterbukaan informasi publik.
Dengan demikian, pengawasan tidak bergantung pada viralnya sebuah persoalan di media sosial.
Negara juga tidak perlu memandang setiap pertanyaan masyarakat sebagai bentuk perlawanan. Pengawasan publik justru dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Penutup: Siapa yang Membayar dan Siapa yang Bertanggung Jawab?
Pada akhirnya, perdebatan tentang stiker tersebut membawa kita pada pertanyaan yang jauh lebih mendasar.
Jika uang publik digunakan untuk membeli kendaraan, membangun gedung, menyediakan fasilitas jabatan, dan membiayai berbagai program pemerintahan, siapa yang memastikan seluruhnya digunakan sesuai kepentingan masyarakat?
Jawabannya tidak cukup dengan mengatakan bahwa semuanya sudah tercatat dalam administrasi.
Harus ada keterbukaan yang bisa diperiksa, pertanggungjawaban yang bisa diuji, dan pengawasan yang bisa dilakukan masyarakat.
Sebab, fasilitas negara bukan milik penguasa. Anggaran negara bukan uang pribadi pejabat. Dan jabatan publik bukan hak istimewa untuk menikmati fasilitas tanpa pertanggungjawaban.
Stiker mungkin hanya selembar tulisan.
Tetapi pesan di baliknya layak menjadi pengingat bagi setiap penyelenggara negara:
Uang publik tidak hanya menuntut pengelolaan. Uang publik menuntut pertanggungjawaban.
— InfoPublikID.Online | Media Observasi Kebijakan Publik Berbasis Kawasan
Data, Dokumen, Fakta Lapangan, untuk Publik.


