Negara Memburu Pajak hingga Tukang Cukur: Siapa yang Sebenarnya Membiayai Ambisi Program Jumbo Pemerintah?
Perspektif Kebijakan Fiskal | Data, Dokumen, Fakta Lapangan
INFO PUBLIKID.ONLINE – Ketika negara mulai menghitung transaksi tukang cukur, tukang pijat, warteg, hingga usaha kecil lainnya sebagai potensi penerimaan pajak, publik patut mengajukan pertanyaan mendasar: ke mana arah kebijakan fiskal Indonesia, dan siapa yang pada akhirnya harus menanggung biaya ambisi besar pemerintah?
Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam Rapimnas Kadin pada 29 Oktober 2026, menyoroti besarnya aktivitas ekonomi masyarakat yang belum tercatat secara formal. Ia mencontohkan transaksi tukang cukur, tukang pijat, warung makan, hingga salon.
Hashim juga menyampaikan rencana pelaksanaan pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026 dengan melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), dan platform digital. Ia mengaitkan perluasan penerimaan tersebut dengan upaya memperkuat kapasitas fiskal negara untuk membiayai program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Gagasan memperluas basis penerimaan negara tentu dapat dibicarakan. Namun, persoalannya bukan semata-mata berapa besar potensi transaksi yang bisa dicatat dan dipajaki. Persoalan yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara memastikan kebijakan tersebut tidak justru membebani kelompok ekonomi yang paling rentan.
1. Ketika Transaksi Rakyat Kecil Mulai Menjadi Perhatian Negara
Tukang cukur, tukang pijat, pedagang warteg, penjual makanan rumahan, dan berbagai usaha mikro merupakan bagian penting dari denyut ekonomi masyarakat.
Mereka bukan perusahaan besar dengan modal kuat, jaringan distribusi luas, serta tenaga administrasi khusus. Sebagian besar menjalankan usaha dengan modal terbatas, keuntungan yang tidak selalu stabil, dan penghasilan yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, pendekatan perpajakan terhadap kelompok usaha tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada besarnya akumulasi transaksi ekonomi secara nasional.
Transaksi yang terlihat besar ketika dikumpulkan dari jutaan pelaku usaha belum tentu mencerminkan kemampuan masing-masing pelaku untuk menanggung beban pajak.
Negara harus mampu membedakan antara aktivitas ekonomi, omzet, keuntungan, dan kemampuan membayar pajak. Sebab, omzet bukanlah keuntungan bersih. Uang yang masuk ke warteg, misalnya, masih harus digunakan untuk membeli bahan baku, membayar pekerja, listrik, sewa tempat, dan kebutuhan operasional lainnya.
Menghitung seluruh perputaran uang sebagai gambaran kemampuan ekonomi tanpa memahami struktur biaya usaha berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak proporsional.
2. PPh, PPN, dan Pajak Daerah: Jangan Campuradukkan Aturan
Dalam persoalan ini, publik perlu memahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Pertama, Pajak Penghasilan UMKM.
Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 20 Tahun 2026, fasilitas PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen tetap tersedia bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan. Bagi wajib pajak orang pribadi, bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh.
Artinya, tidak seluruh omzet usaha mikro otomatis menjadi objek PPh. Ada fasilitas yang memang dirancang untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil agar dapat berkembang.
Kedua, Pajak Pertambahan Nilai.
PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa kena pajak. Tidak setiap pelaku usaha otomatis berkewajiban memungut PPN dari konsumennya.
Ketentuan pengusaha kecil menetapkan batas peredaran bruto atau penerimaan bruto Rp4,8 miliar setahun untuk kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dengan ketentuan tertentu. Pengusaha kecil juga dapat memilih menjadi PKP secara sukarela.
Dengan demikian, pernyataan bahwa setiap transaksi warteg, tukang cukur, atau tukang pijat akan langsung dikenai PPN 11 persen tidak tepat jika tidak disertai dasar aturan dan penjelasan teknis yang jelas.
Ketiga, Pajak Daerah.
Usaha makanan dan minuman tertentu dapat masuk dalam pengaturan PBJT berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta peraturan daerah masing-masing. Ketentuan objek dan pengecualiannya perlu diperiksa sesuai karakter usaha dan aturan daerah.
Namun, penjelasan hukum tersebut tidak menghilangkan pertanyaan yang lebih besar: sampai sejauh mana pemerintah akan memperluas pemantauan dan pemungutan pajak terhadap transaksi ekonomi masyarakat kecil?
3. Digitalisasi Pajak: Efisiensi Administrasi atau Perluasan Beban?
Digitalisasi perpajakan pada dasarnya dapat meningkatkan transparansi transaksi, mengurangi kebocoran penerimaan, dan memperbaiki administrasi negara.
Namun, ketika bank, fintech, dan marketplace mulai dilibatkan dalam mekanisme pemungutan pajak, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana sistem tersebut bekerja.
Apakah seluruh transaksi akan diperlakukan sebagai objek pajak? Bagaimana membedakan uang hasil penjualan dengan transfer keluarga, pengembalian pinjaman, atau perpindahan uang antarrekening milik orang yang sama?
Bagaimana perlindungan terhadap pelaku usaha yang belum memahami administrasi perpajakan digital? Bagaimana mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan?
Digitalisasi seharusnya membuat administrasi lebih mudah, bukan menciptakan ketakutan baru bagi masyarakat yang sedang berusaha mempertahankan penghidupannya.
Negara boleh mencatat aktivitas ekonomi. Tetapi pencatatan transaksi tidak boleh serta-merta disamakan dengan penetapan kewajiban pajak.
4. MBG dan Kopdes: Program Besar, Tanggung Jawab Fiskal Besar
Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program pemerintah yang membutuhkan perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang serius.
Tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat ekonomi desa tentu perlu diuji melalui hasil nyata. Akan tetapi, besarnya tujuan sebuah program tidak otomatis menjamin bahwa seluruh anggaran yang digunakan sudah efektif.
Setiap program pemerintah harus menjawab sejumlah pertanyaan mendasar:
- Berapa kebutuhan anggaran yang benar-benar diperlukan?
- Bagaimana perhitungan manfaat ekonomi dan sosialnya?
- Bagaimana pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa?
- Apakah pembangunan infrastruktur dan fasilitas telah sesuai kebutuhan masyarakat?
- Bagaimana pemerintah mengukur hasil program, bukan hanya jumlah anggaran yang telah dibelanjakan?
Khusus untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah bangunan yang selesai didirikan. Ukurannya harus mencakup aktivitas usaha, tata kelola koperasi, partisipasi anggota, keberlanjutan bisnis, dan manfaat ekonomi bagi warga desa.
Demikian pula MBG. Keberhasilannya tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, transparansi biaya, serta dampak nyata terhadap penerima manfaat.
Jika penerimaan negara hendak diperluas untuk mendukung program-program tersebut, maka transparansi dan evaluasi belanjanya harus berjalan seiring.
5. Ketika Pajak Bertemu dengan Daya Beli Masyarakat
Persoalan berikutnya adalah daya beli.
Ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan biaya hidup, kebijakan yang menambah beban administrasi maupun biaya usaha harus diperhitungkan secara hati-hati.
Pelaku usaha kecil yang menghadapi tambahan biaya kepatuhan, administrasi, atau kewajiban perpajakan berpotensi menyesuaikan harga jual, mengurangi margin keuntungan, menekan biaya operasional, atau bahkan mengurangi tenaga kerja.
Jika kenaikan biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, masyarakat juga dapat ikut menanggung dampaknya.
Memang, tidak setiap kebijakan perpajakan otomatis menyebabkan kenaikan harga. Namun, kemungkinan peralihan beban kepada konsumen merupakan risiko ekonomi yang harus diperhitungkan, terutama pada sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.
Di sinilah pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai kebijakan meningkatkan penerimaan negara justru mempersempit ruang gerak usaha kecil dan melemahkan konsumsi rumah tangga.
Ekonomi rakyat tidak bisa terus-menerus diperlakukan sebagai objek penerimaan. Ia juga harus dipandang sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
6. Persoalan Fiskal Bukan Hanya Soal Mencari Uang
Rendahnya rasio penerimaan pajak memang menjadi tantangan fiskal Indonesia. Memperbaiki kepatuhan dan memperluas basis pajak dapat menjadi bagian dari solusi.
Namun, kesehatan fiskal negara tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak uang yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat.
Kualitas belanja negara sama pentingnya dengan kualitas penerimaan negara.
Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya bagaimana uang akan dikumpulkan, tetapi juga bagaimana uang tersebut digunakan, siapa penerima manfaatnya, apa indikator keberhasilannya, dan bagaimana publik dapat mengawasi pelaksanaannya.
Jika setiap rupiah transaksi masyarakat dapat ditelusuri, maka setiap rupiah belanja negara juga seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Jangan sampai masyarakat kecil dituntut semakin tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sementara pengelolaan program besar tidak mendapatkan pengawasan yang sebanding.
7. Pertanyaan Publik yang Tidak Boleh Dihindari
Perluasan penerimaan negara harus disertai penjelasan yang terbuka. Setidaknya ada lima pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah:
- Apa sebenarnya ruang lingkup pemungutan pajak digital yang direncanakan mulai 9 November 2026?
- Apakah mekanisme tersebut hanya menyasar transaksi yang memang merupakan objek pajak atau juga berpotensi menyentuh transaksi pribadi yang bukan objek pajak?
- Bagaimana pemerintah melindungi usaha mikro dan pekerja informal dari beban administrasi yang tidak proporsional?
- Bagaimana transparansi penggunaan penerimaan negara untuk membiayai program MBG dan Kopdes Merah Putih?
- Bagaimana pemerintah memastikan perluasan penerimaan tidak mengganggu daya beli dan keberlangsungan usaha kecil?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kewajiban perpajakan. Justru itulah bagian dari pengawasan publik terhadap kebijakan negara.
Perspektif InfoPublikID: Jangan Hanya Menghitung Uang Rakyat
Negara memiliki hak untuk memungut pajak berdasarkan undang-undang. Masyarakat juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap pembiayaan negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, hubungan antara negara dan wajib pajak tidak boleh berhenti pada kewajiban membayar.
Ada tanggung jawab yang melekat pada pemerintah: memastikan pajak dipungut secara adil, digunakan secara efektif, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Jangan sampai negara begitu rajin menghitung transaksi tukang cukur, tukang pijat, pedagang warteg, dan usaha kecil lainnya, tetapi tidak memberikan penjelasan yang sama terperincinya mengenai efektivitas belanja program-program besar.
Jangan pula menjadikan keterbatasan penerimaan negara sebagai alasan untuk terus mempersempit ruang ekonomi masyarakat kecil tanpa terlebih dahulu mengevaluasi kualitas pengelolaan anggaran.
Negara tidak boleh hanya sibuk mencari sumber uang baru. Negara juga harus memastikan uang yang sudah dikumpulkan tidak terbuang sia-sia.
Karena pada akhirnya, pajak bukan sekadar angka dalam laporan penerimaan negara. Pajak berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat yang bekerja, berdagang, memproduksi, dan berusaha mempertahankan kehidupannya.
Rakyat bukan sekadar sumber penerimaan negara. Rakyat adalah alasan mengapa negara harus mengelola setiap rupiah anggaran dengan bertanggung jawab.
Artikel ini merupakan perspektif kebijakan fiskal dan pengawasan publik. Penyebutan rencana pemungutan pajak digital merujuk pada pernyataan Hashim Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin pada 29 Oktober 2026. Rencana tersebut tidak dengan sendirinya berarti seluruh transaksi masyarakat otomatis menjadi objek pajak. Ketentuan pajak harus tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar Hukum dan Referensi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang pemungutan PPh Pasal 22 oleh pihak lain melalui lokapasar.
- Direktorat Jenderal Pajak – Ketentuan Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak – Siapa Membayar Pajak Marketplace 0,5 Persen?.
- detikFinance – Pernyataan Hashim tentang Pemungutan Pajak Digital, 29 Oktober 2026.
Artikel Terkait InfoPublikID
Media Observasi Kebijakan Publik Berbasis Kawasan
Data, Dokumen, Fakta Lapangan, untuk Publik.

