InfoPublikID.Online — Kejaksaan Agung (Kejagung) RI resmi memerintahkan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perintah ini tertuang dalam surat bernomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026, tertanggal 10 Juli 2026, ditandatangani Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, selaku penyidik.
Surat bersifat "Biasa" ini merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya, Nomor B-2668/F.2/Fd.2/06/2026 tanggal 15 Juni 2026, yang justru memerintahkan para Kajati melakukan inventarisasi dan menyampaikan permasalahan pelaksanaan Program MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Perintah penghentian ini juga menindaklanjuti disposisi Jaksa Agung atas laporan pemberitaan media terkait aktivitas pendataan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah.
Poin utamanya: seluruh Kejaksaan Tinggi diminta menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan Program MBG di wilayah hukum masing-masing, untuk diteruskan kepada para Kajari dan Kacabjari di daerah.
Konfirmasi Kejagung
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan surat tersebut saat dikonfirmasi wartawan pada Senin malam (13/7/2026). Alasan yang disampaikan: batas waktu pengumpulan data telah selesai, dan surat itu diterbitkan agar kegiatan pendataan di lapangan tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya.
Anang menegaskan, data yang sudah terlanjur terkumpul tetap akan diproses karena berkaitan dengan perbuatan para tersangka yang sudah ditetapkan dan sedang disidik Kejaksaan Agung. Saat ini Kejagung menangani kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG dengan tujuh tersangka, termasuk tiga eks pejabat BGN.
Titik Sentuh dengan Demak
Sebagaimana pernah diulas InfoPublikID dalam Pantau Birokrasi: Kejati Jateng Sisir SPPG, Demak Sudah Petakan 157 Titik Program Makan Bergizi, Kepala Kejari Demak Milono Raharjo, S.H., M.H. sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menginventarisasi data administrasi 157 SPPG di wilayah Demak dan seluruhnya sudah diserahkan kepada penyidik Pidana Khusus Kejagung melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Kegiatan itu ditegaskan bersifat supporting data, bukan pemeriksaan atau penyidikan langsung.
Dengan terbitnya surat penghentian ini, ada beberapa indikator lanjutan yang relevan untuk terus dipantau, tanpa mendahului kesimpulan apa pun:
- Apakah penyerahan 157 data SPPG Demak ke Kejati Jateng sudah tuntas sebelum batas waktu pendataan resmi ditutup, sebagaimana disebut Kapuspenkum Kejagung.
- Bagian data mana yang akan dipakai untuk kepentingan penyidikan tujuh tersangka yang sudah ditetapkan, dan bagaimana status data yang belum terkait langsung dengan perkara tersebut.
- Mekanisme tindak lanjut di tingkat daerah bila di kemudian hari ditemukan indikasi permasalahan pada salah satu SPPG di Demak, mengingat kewenangan pendataan lapangan kini telah dihentikan.
Sesuai prinsip kerja Pantau Birokrasi: dokumen bukan sekadar arsip administratif, melainkan jejak proses pengambilan keputusan yang dapat diuji — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. InfoPublikID menempatkan perkembangan ini sebagai indikator pemantauan implementasi kebijakan, bukan sebagai kesimpulan adanya pelanggaran.
Sumber dokumen: Surat Kejaksaan Agung RI Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026, tertanggal 10 Juli 2026. Artikel ini bagian dari rubrik Pantau Birokrasi — Demak Crisis Monitor,
InfoPublikID.Online.
A.Bintang
[Chief Editorial Strategist]
♥ Suka artikelnya? Traktir Kopi
Dukung jurnalisme independen pesisir Sayung–Demak. Setiap apresiasi membantu kami tetap meliput.
Dukungan tidak mempengaruhi independensi redaksi. ·
S&K
📡 Respons Publik & Verifikasi Warga
Komentar pembaca, verifikasi lapangan, dan respons publik terkait krisis pesisir Sayung terdokumentasi secara terbuka.
Lihat Respons Publik →
0 Comments:
Posting Komentar