PANTAU: Klaim 56% Siswa Lapar Sebelum MBG Belum Dapat Diverifikasi Melalui Dokumen Publik
PANTAU BIROKRASI — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari, berulang kali menyampaikan klaim bahwa sebanyak 56 persen siswa Indonesia dulu masuk sekolah dalam keadaan lapar sebelum adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klaim ini pertama disampaikan pada 18 Juni 2026 dan diulang kembali dalam forum diskusi publik "Dua Sisi" bersama Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra pada 17 Juli 2026.
Apa yang Disampaikan Pejabat
Qodari menyebut data tersebut berasal dari hasil riset Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang ia klaim telah dibacanya pada laporan bulan November 2025. Menurutnya, sebelum MBG berjalan, 56 persen siswa mengikuti pelajaran dalam kondisi lapar dan tidak bisa berkonsentrasi mendengarkan guru. Setelah MBG diterapkan, angka tersebut disebut turun tajam menjadi 16 persen, sementara jumlah siswa yang merasa kenyang saat belajar naik dari 43 persen menjadi 84 persen. Qodari juga memaparkan sejumlah angka pendukung lain — kenaikan konsumsi buah dari 26 ke 84 persen dan protein hewani dari 65 ke 90 persen — yang seluruhnya ia atribusikan pada riset yang sama.
Yang Belum Bisa Diverifikasi Redaksi
Berdasarkan penelusuran, memang terdapat dokumen kajian Bappenas bertajuk isu gizi dan stunting yang diterbitkan pada Volume VIII No. 3, November 2025 — bulan yang sama dengan yang disebut Qodari. Dokumen tersebut menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 dan 2024 sebagai basis analisis. Namun, hingga artikel ini disusun, redaksi belum menemukan angka 56 persen, 16 persen, 43 persen, maupun 84 persen secara eksplisit tercantum dalam dokumen publik yang dapat diakses, termasuk dalam pemberitaan media nasional yang mengutip pernyataan Qodari — seluruhnya mengutip angka tersebut secara lisan dari pernyataan pejabat, tanpa menyertakan tautan atau lampiran dokumen sumber. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan data yang disampaikan keliru, melainkan menunjukkan bahwa dokumen sumber yang dirujuk belum dapat ditemukan atau diakses publik pada saat penelusuran redaksi dilakukan.
Sebagai pembanding, riset independen dari Nalar Institute yang dikutip median The Conversation — meski belum dipublikasikan secara resmi — justru menemukan persoalan berbeda: distribusi MBG di sejumlah sekolah dilaporkan mengganggu jadwal kegiatan belajar-mengajar akibat masalah regulasi dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program. Studi lain yang beredar bahkan menyebut angka awal siswa lapar sebesar 41 persen, berbeda dari angka 56 persen yang disampaikan Qodari — mengindikasikan kemungkinan perbedaan metodologi, sampel, atau sumber data yang belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Mengapa Ini Penting Dipantau
Sesuai kerangka Demak Crisis Monitor (DCM), redaksi tidak menyimpulkan bahwa klaim tersebut keliru maupun disengaja menyesatkan — pejabat berhak menyampaikan hasil kajian yang diyakininya benar. Namun, klaim kuantitatif yang digunakan untuk membenarkan efektivitas program bernilai anggaran besar semestinya bisa ditelusuri publik hingga ke dokumen sumbernya, bukan hanya berupa kutipan lisan berulang di berbagai forum. Ketiadaan akses terhadap dokumen riset yang dirujuk membuka ruang pertanyaan wajar: apakah publik, termasuk mahasiswa dan jurnalis yang mengkritisi MBG berbasis data — sebagaimana justru diserukan sendiri oleh Qodari kepada mahasiswa UI — dapat memperoleh salinan riset Bappenas dimaksud untuk diverifikasi secara independen?
InfoPublikID.Online akan memperbarui artikel ini apabila Bappenas maupun Badan Komunikasi Pemerintah RI menyampaikan dokumen, metodologi, atau penjelasan resmi yang dapat diverifikasi publik.
Baca Juga
- Pantauan Kawasan: Transparansi Seleksi Perangkat Desa Prampelan Jadi Sorotan, Daftar Bakal Calon Belum Terpantau Dipublikasikan
- Pantau Birokrasi: Menunggu Pendapat Ahli atas Proses Penyelidikan di Mojokerto
- 72 Hari Tanpa Jawaban: Surat Warga Terdampak Sumur Artetis Pandansari ke CRBC Masih Menggantung
A.Bintang / Chief Editorial Strategist
0 Comments:
Posting Komentar