⚖️ Dasar Hukum Pokir (Kunci Legitimasi)
Pokir bukan program liar. Ia punya dasar hukum kuat:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
→ Menegaskan fungsi penganggaran DPRD & kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
→ Banggar DPRD menyusun Pokir sebagai bahan perencanaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
→ Pokir jadi input resmi dalam RKPD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
→ Mengatur sistem (SIPD) untuk transparansi perencanaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3406 Tahun 2024
→ Teknis pelaksanaan Pokir dalam perencanaan daerah
👉 Kesimpulan hukum:
Pokir sah. Masalahnya bukan legalitas—tapi transparansi & implementasi.
Fakta dari Dokumen Resmi
Dari dokumen perencanaan Pemkab Demak:
OPD seperti Dinas Kominfo menerima usulan Pokir DPRD dalam penyusunan program kerja 2024 Kab. Demak
Pokir tersebut masuk dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebagai bagian dari perencanaan tahunan
👉 Artinya:
Pokir itu nyebar ke banyak dinas
Nilainya melebur dalam program OPD
Tidak selalu muncul sebagai “label Pokir DPRD” di publik
Secara aturan, Pokir harus berbasis aspirasi. Tapi di lapangan sering muncul pertanyaan:
Kenapa daftar usulan tidak mudah diakses publik?
Siapa mengusulkan proyek tertentu?
👉 Tidak ada transparansi granular publik:
Tidak ada daftar terbuka:
“Proyek A = Pokir anggota X = Rp sekian”
Publik hanya lihat:
“Program OPD”
bukan “asal usulan”
Berdasarkan pola nasional & struktur RKPD, Pokir biasanya masuk ke:
🛣️ Infrastruktur kecil-menengah
Pavingisasi jalan desa
Drainase lingkungan
Talud / normalisasi kecil
🏫 Fasilitas sosial
Rehab sekolah
Mushola / balai desa
Posyandu
🌊 Wilayah pesisir (relevan Demak – Sayung, dll)
Tanggul kecil
Jalan akses tambak
Penanganan rob skala mikro
👉 Nilai umumnya:
Rp100 juta – Rp2 miliar per kegiatan (estimasi pola umum daerah)
Kenapa proyek muncul tanpa warga merasa mengusulkan?
pola yang sering dipersoalkan publik:
Proyek tidak sesuai kebutuhan prioritas
Lokasi tidak berdampak luas
Minim partisipasi warga dalam verifikasi
Jika Pokir adalah aspirasi rakyat, maka:
Transparansi bukan pilihan—tapi kewajiban.
Padahal secara sistem:
Sudah ada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Harusnya bisa:
ditelusuri
diverifikasi publik
kalau datanya ada, kenapa detail Pokir tidak ditampilkan terbuka?
Sumber data
1️⃣ Dokumen Perencanaan Resmi (RKPD Demak)
Sumber: Portal resmi Pemkab
Isi: arah program, kegiatan OPD (termasuk yang bersumber dari usulan seperti Pokir)
“Programnya ada di dokumen resmi… tapi mana yang Pokir?”
2️⃣ Renja OPD (Dinas Kominfo Demak)
Sumber: dokumen kerja perangkat daerah
Isi: daftar kegiatan tahunan yang sering sudah “tercampur” antara usulan teknokratik & Pokir
“Usulan DPRD masuk ke sini… tapi tidak diberi label jelas ke publik”
3️⃣ Sistem Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Platform nasional untuk perencanaan & penganggaran
“Kalau sistemnya sudah digital, kenapa publik tidak bisa lihat detail Pokir per proyek?”
4️⃣ Regulasi Perencanaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
“Aturan sudah jelas mengatur integrasi & transparansi—tinggal implementasinya”
5️⃣ Isu Nyata Wilayah: Sayung (Rob & Banjir)
Banyak diliput media nasional
Masalah berulang & berdampak luas
“Wilayah krisis masih butuh penanganan besar…
tapi proyek kecil tetap muncul di tempat lain”
📄 Dokumen Perencanaan Daerah
RKPD Kabupaten Demak (dokumen resmi perencanaan tahunan)
👉 https://www.demakkab.go.id/storage/rkpd/708885567.pdf
Kenapa penting:
Di sini program pembangunan tercatat—tapi tidak selalu jelas mana yang berasal dari Pokir.
🗂️ Renja OPD (Dinas Kominfo Demak)
Dokumen Renja OPD
👉 https://dinkominfo.demakkab.go.id/asset/files/dokumentahun/e0dd7939e1ebfcb35f3d1d79948c07f1.pdf
Kenapa penting:
Usulan Pokir masuk ke program OPD—tapi sudah “bercampur” dengan usulan lain
Jangan bilang:
❌ “Ini proyek titipan”
✅ “Kenapa publik tidak bisa mengakses detailnya?”
✅ “Apa indikator prioritasnya?”
✅ “Apakah masyarakat dilibatkan?”