UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 4 Catatan yang Perlu Dikawal Publik

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 4 Catatan yang Perlu Dikawal Publik

 

InfoPublikID.Online | Data & Fakta | Nasional — Diperbarui 20 November 2026

Setelah belasan tahun mandek, DPR akhirnya mengesahkan UU Perampasan Aset pada rapat paripurna 19 November 2026. Banyak yang lega. Tapi sebelum ikut bersorak, ada beberapa hal yang perlu kita pahami bareng, supaya UU ini benar-benar bekerja untuk rakyat.

Ringkas dulu, biar tidak ketinggalan
  • UU ini membolehkan negara merampas aset hasil kejahatan, termasuk tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu.
  • Harta pejabat yang tidak wajar belum bisa dirampas hanya karena tidak wajar.
  • UU ini tidak berlaku surut dan baru jalan setelah badan pengelola dan pengawasnya terbentuk.

Apa Gunanya UU Perampasan Aset?

Intinya, negara bisa mengambil kembali aset yang berasal dari kejahatan. Perampasan bisa dilakukan lewat putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Misalnya ketika pelakunya meninggal dunia atau melarikan diri. Ini kemajuan, karena selama ini aset hasil kejahatan sering “lolos” kalau pelakunya tidak bisa diadili.

Cakupannya juga tidak hanya korupsi. UU ini menyasar narkotika, terorisme, perdagangan orang, sampai penipuan berbasis teknologi informasi seperti judi daring dan investasi bodong.

Catatan 1: Harta Tak Wajar Pejabat Belum Bisa Dirampas Hanya karena Tak Wajar

UU ini tidak memuat aturan illicit enrichment, yaitu penindakan atas kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi. Jadi, pejabat bergaji Rp10 juta yang punya rumah puluhan miliar tidak otomatis bisa dirampas hartanya hanya karena hartanya tidak masuk akal. Aparat tetap harus membuktikan harta itu terkait tindak pidana.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan aturan ini tidak dimasukkan karena banyak aspirasi masyarakat yang menolak. Sejumlah kelompok seperti JAMAK dan Mahupiki memang menolak karena khawatir aturan itu bisa disalahgunakan untuk mengkriminalisasi orang. Di sisi lain, pendukungnya menilai aturan ini penting untuk menjerat kekayaan janggal pejabat. Jadi ini bukan soal satu pihak pasti benar, tapi perdebatan yang memang belum selesai.

Isu ini erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, termasuk anggota DPR sendiri. Publik berhak tahu siapa yang mewakili mereka dan bagaimana kekayaannya dikelola.

Catatan 2: Tidak Berlaku Surut

Pasal 72 menyebut perampasan aset hanya berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan setelah UU ini berlaku. Artinya, kasus lama tidak bisa memakai UU baru ini.

Tapi bukan berarti kasus lama dibiarkan. Aturan yang sudah ada, seperti UU Tipikor dan UU Pencucian Uang, tetap bisa dipakai. Selain itu, UU ini baru berlaku 12 bulan setelah diundangkan, dan setelah badan pengelola serta badan pengawasnya terbentuk. Jadi masih ada masa tunggu sebelum UU ini benar-benar bisa dipakai.

Catatan 3: Aset di Luar Negeri, Ada Aturannya tapi Masih Tipis

Banyak yang khawatir pelaku korupsi menyimpan hartanya di luar negeri. UU ini sebenarnya sudah menyinggungnya. Pasal 22 membolehkan negara meminta pemblokiran atau penyitaan aset di luar negeri. Kalau permintaan itu ditolak, penyidik bisa mengamankan aset lain di Indonesia yang nilainya setara.

Jadi bukan kosong sama sekali. Yang perlu dikawal adalah praktiknya: sejauh mana negara lain mau bekerja sama, dan bagaimana mekanisme detailnya berjalan.

Catatan 4: Jalannya UU Bergantung pada Badan Baru

Ada dua badan yang harus dibentuk. Pertama, badan pengelola aset yang dibentuk Presiden. Kedua, badan pengawas independen beranggotakan lima orang yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR. Kalau pembentukannya molor, UU ini belum bisa jalan.

Karena itu publik perlu mengawal agar badan-badan ini segera ada, transparan, dan tidak menjadi alat kekuasaan. Pengawasan semacam ini juga penting di tingkat daerah, misalnya saat Inspektorat mengawasi pengadaan barang dan jasa desa di Demak, atau saat warga membaca data tender proyek jalan di Sayung. Prinsipnya sama: uang publik harus bisa dilacak.

Jadi, Dirayakan atau Dikritisi?

Dua-duanya. UU Perampasan Aset adalah langkah maju yang sudah lama ditunggu. Tapi masih ada celah dan pekerjaan rumah yang harus diawasi bersama. Pertanyaan kuncinya sekarang: seberapa cepat badan pengelola dan pengawasnya dibentuk, dan seberapa tegas UU ini dipakai ketika kasus nyata muncul.

Wakil rakyat dari daerah kita juga punya peran di sini. Simak juga ulasan kami tentang mandat dapil Jawa Tengah II dan perjuangan untuk Demak.

Punya informasi atau pengaduan? Warga Demak dan sekitarnya bisa menyampaikan laporan lewat halaman LAPOR! InfoPublikID atau WhatsApp pengaduan 0812-1254-8371. Setiap laporan diproses dengan prinsip verifikasi data dan keterbukaan informasi.

Sumber rujukan: ANTARA, 19 November 2026 (poin-poin krusial UU) · ANTARA, 19 November 2026 (illicit enrichment) · Okezone, 19 November 2026 · ANTARA, 27 Oktober 2026 (sikap JAMAK). Artikel ini ditulis untuk edukasi publik dan bukan nasihat hukum. Rujuk naskah final UU yang telah diundangkan untuk bunyi pasal yang resmi.

InfoPublikID.Online
A. Bintang
Chief Editorial Strategist · InfoPublikID.Online

Mengulas kebijakan publik, transparansi pemerintahan, dan isu sosial-pesisir Demak melalui data, dokumen, dan fakta lapangan.

Laporkan Isu Publik & Masalah Birokrasi
Sampaikan informasi untuk ditindaklanjuti melalui verifikasi.
☕
Suka dengan liputan kami? Dukung jurnalisme independen INFOPUBLIKID. Tanpa paywall, tanpa sponsor politik.
Traktir Kopi
©–2026 InfoPublikID.Online — Media Investigasi & Advokasi Publik.
Dikelola oleh Yayasan Bina Insan Modern. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.