InfoPublikID.Online | Pantauan Wilayah Demak | Sayung
Uang rakyat dipakai membangun jalan. Warga berhak tahu siapa yang mengerjakan, berapa nilainya, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, dan apakah hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membuka tender Rehabilitasi Jalan Bulusari–Kalisari (Ruas No. 03), Kecamatan Sayung, menggunakan APBD Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data tender yang menjadi bahan kajian redaksi, proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp3 miliar dengan tujuh perusahaan peserta. CV Alfa Sejati dari Mranggen, Demak, tercatat sebagai pemenang.
Namun, perhatian publik terhadap ruas jalan ini tidak berhenti pada data tender 2025.
Pada September 2026, InfoPublikID.Online kembali memantau informasi mengenai rencana preservasi Jalan Bulusari–Kalisari. DINPUTARU Kabupaten Demak sebelumnya telah memublikasikan rencana penanganan melalui rehabilitasi mayor atau rekonstruksi jalan.
Situasi ini menarik untuk dibaca secara berurutan: bagaimana anggaran digunakan, bagaimana kondisi jalan setelahnya, dan apa rencana pemerintah untuk penanganan berikutnya.
1. Membaca Data Pokok Tender 2025
| Nama pekerjaan | Rehabilitasi Jalan Bulusari–Kalisari (Ruas No. 03) |
| Kode tender | 10060682000 |
| Instansi | Dinas PUPR Kabupaten Demak |
| Sumber dana | APBD 2025 |
| Tanggal pembukaan | 17 Juli 2025 |
| Pagu anggaran | Rp3.000.000.000 |
| HPS | Rp2.999.970.554,13 |
| Jumlah peserta | 7 perusahaan |
| Pemenang | CV Alfa Sejati, Mranggen, Demak |
| Harga penawaran | Rp2.986.489.417,47 |
| Harga setelah negosiasi | Rp2.985.800.107,46 |
Sumber: Data tender SPSE yang menjadi bahan kajian redaksi. Angka perlu dicocokkan kembali dengan dokumen resmi pengadaan.
2. Apa Itu Pagu dan HPS?
Pagu merupakan batas tertinggi anggaran yang disediakan untuk pekerjaan. Sementara itu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan perkiraan harga yang disusun pemerintah sebagai acuan dalam menilai kewajaran penawaran.
HPS memperhitungkan berbagai komponen, antara lain harga material, upah tenaga kerja, peralatan, volume pekerjaan, serta komponen biaya lainnya.
Dalam tender ini, pagu tercatat Rp3 miliar, sedangkan HPS Rp2.999.970.554,13.
Dengan demikian, selisih keduanya hanya Rp29.445,87.
Angka tersebut tidak otomatis menunjukkan pelanggaran. Namun, masyarakat berhak mengetahui dasar perhitungan HPS, terutama karena nilainya sangat dekat dengan pagu anggaran.
3. Seberapa Dekat Harga Pemenang dengan HPS?
CV Alfa Sejati mengajukan penawaran sebesar Rp2.986.489.417,47. Setelah negosiasi, nilainya menjadi Rp2.985.800.107,46.
Jika dibandingkan dengan HPS, selisih harga hasil negosiasi sekitar Rp14.170.446,67 atau sekitar 0,47 persen.
Dengan kata lain, harga hasil negosiasi berada sangat dekat dengan HPS.
Apakah kondisi tersebut otomatis bermasalah? Tidak.
Penawaran yang mendekati HPS bukan bukti adanya penyimpangan. Untuk memahami proses persaingan, publik perlu melihat keseluruhan data tujuh peserta tender.
Beberapa informasi yang patut diperiksa:
- Harga penawaran seluruh peserta.
- Perbedaan nilai penawaran antarpeserta.
- Hasil evaluasi administrasi dan teknis.
- Alasan peserta dinyatakan lulus atau gugur.
- Hasil negosiasi dengan calon pemenang.
Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui siapa pemenangnya, tetapi juga dapat memahami bagaimana proses persaingan berlangsung.
4. Jejak Pembangunan: Mengapa Jalan Ini Kembali Menjadi Perhatian pada 2026?
Bagian ini menjadi salah satu hal penting dalam membaca perjalanan kebijakan infrastruktur Bulusari–Kalisari.
Arsip pemberitaan InfoPublikID.Online menunjukkan bahwa pada September 2026, ruas jalan tersebut kembali menjadi perhatian melalui informasi mengenai rencana preservasi dan rekonstruksi.
Dalam publikasi DINPUTARU Kabupaten Demak tanggal 21 September 2026, terdapat informasi mengenai survei kondisi jalan yang dilakukan pada 19 Agustus 2026.
Dalam survei tersebut, kondisi jalan disebut masih mengalami genangan ketika hujan. Pada beberapa bagian, masyarakat juga melakukan penimbunan dan peninggian jalan secara swadaya.
Rencana penanganan yang dipublikasikan meliputi:
- Rehabilitasi mayor atau rekonstruksi jalan.
- Penggunaan rigid pavement atau perkerasan kaku.
- Rencana beton FS-3.8 dengan ketebalan 20 cm.
- Lean concrete setebal 5 cm.
- Rencana peninggian elevasi sekitar 30–50 cm dari kondisi eksisting.
- Target umur rencana hingga sekitar 20 tahun.
Catatan penting: Spesifikasi tersebut merupakan konsep rencana teknis yang dipublikasikan DINPUTARU, bukan bukti bahwa pekerjaan fisik telah selesai dilaksanakan.
Informasi ini menimbulkan pertanyaan yang patut dijawab melalui dokumen:
Jika pada 2025 sudah ada tender rehabilitasi jalan hampir Rp3 miliar, bagaimana kondisi hasil pekerjaan tersebut dan bagaimana hubungannya dengan rencana rehabilitasi mayor pada 2026?
Pertanyaan ini perlu dijawab dengan memeriksa apakah kedua pekerjaan memiliki titik lokasi, panjang ruas, volume dan lingkup pekerjaan yang sama.
5. Kronologi yang Perlu Dibaca Publik
| 17 Juli 2025 | Tender Rehabilitasi Jalan Bulusari–Kalisari dibuka berdasarkan data tender. |
| 19 Agustus 2026 | DINPUTARU melakukan survei kondisi jalan menurut publikasi berikutnya. |
| 21 September 2026 | DINPUTARU memublikasikan informasi rencana preservasi jalan. |
| 24 September 2026 | InfoPublikID.Online menerbitkan pemantauan mengenai rencana preservasi Jalan Bulusari–Kalisari. |
Kronologi ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa proyek 2025 gagal atau bahwa pekerjaan 2026 merupakan pengulangan proyek sebelumnya.
Namun, kronologi tersebut cukup menjadi dasar untuk meminta penjelasan dan membandingkan dokumen pekerjaan.
6. Normalisasi Saluran Bulusari: Infrastruktur Jalan Tidak Bisa Berdiri Sendiri
Persoalan Jalan Bulusari–Kalisari juga perlu dibaca bersama kondisi infrastruktur air di sekitarnya.
Pada 18 September 2026, InfoPublikID.Online menerbitkan pemantauan mengenai normalisasi saluran pembuang Desa Bulusari.
Informasi DINPUTARU menyebut pekerjaan dilakukan menggunakan excavator untuk membersihkan sedimentasi dan vegetasi, memperlancar aliran, serta meningkatkan kapasitas saluran.
Hubungan antara jalan dan drainase penting diperhatikan, khususnya di kawasan Sayung yang memiliki tantangan genangan dan kondisi lingkungan pesisir.
Jalan yang ditinggikan tanpa memperhatikan aliran air di sekitarnya berpotensi menimbulkan persoalan baru pada titik tertentu. Karena itu, perencanaan infrastruktur jalan perlu mempertimbangkan sistem drainase kawasan.
Keberhasilan pembangunan bukan hanya permukaan jalan yang terlihat bagus, melainkan juga kemampuan infrastruktur bekerja sesuai fungsi.
7. Apa yang Seharusnya Dibuka kepada Publik?
Untuk menjawab pertanyaan mengenai hubungan pekerjaan 2025 dan rencana 2026, terdapat sejumlah dokumen yang layak diminta dan diperiksa:
- Dokumen kontrak pekerjaan tahun 2025.
- Gambar rencana dan spesifikasi teknis.
- Rincian panjang, lebar, dan volume pekerjaan.
- Lokasi atau titik koordinat pekerjaan.
- Dokumen perubahan kontrak apabila ada.
- Berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
- Dokumen masa pemeliharaan dan tindak lanjut kerusakan.
- Dokumen perencanaan dan anggaran penanganan tahun 2026.
Dokumen tersebut dapat membantu menjawab apakah rencana penanganan 2026 merupakan kelanjutan, peningkatan kualitas, penanganan titik berbeda, atau kebutuhan pekerjaan baru.
8. Hak Warga Meminta Informasi Proyek
Masyarakat memiliki hak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Warga dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID Pemerintah Kabupaten Demak untuk memperoleh dokumen proyek yang dapat diakses publik.
Jika permohonan tidak ditanggapi sesuai ketentuan, pemohon dapat mengajukan keberatan dan melanjutkan proses penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi.
Pengawasan tidak harus dimulai dengan tuduhan. Pengawasan bisa dimulai dengan permintaan dokumen dan pemeriksaan fakta.
9. Apa yang Bisa Diperiksa Warga di Lapangan?
Selain dokumen, masyarakat dapat ikut mengamati kondisi fisik jalan.
- Papan proyek: apakah informasi pekerjaan, pelaksana, nilai kontrak dan masa pelaksanaan tersedia?
- Ukuran jalan: apakah panjang dan lebar sesuai dengan dokumen pekerjaan?
- Konstruksi: apakah ketebalan dan mutu material sesuai spesifikasi?
- Drainase: apakah saluran di sekitar jalan berfungsi dengan baik?
- Kondisi setelah hujan: apakah masih terjadi genangan pada titik yang sama?
- Pemeliharaan: bagaimana tindak lanjut jika terjadi kerusakan dini?
Foto dan video sebaiknya dilengkapi tanggal, lokasi, serta keterangan kondisi agar dapat menjadi bahan verifikasi.
10. Perspektif InfoPublikID.Online: Jangan Hanya Menghitung Anggaran, Ukur Manfaatnya
Dalam perspektif pengawasan wilayah, pembangunan infrastruktur tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau selesainya proses tender.
Ada tiga hal yang harus dibaca secara bersamaan:
Pertama, dokumen pengadaan. Apakah proses pemilihan penyedia dan nilai kontrak dapat dipertanggungjawabkan?
Kedua, pelaksanaan pekerjaan. Apakah spesifikasi, volume dan mutu pekerjaan sesuai dengan kontrak?
Ketiga, manfaat bagi masyarakat. Apakah jalan benar-benar lebih layak, aman, dan mampu mendukung mobilitas warga?
Jalan Bulusari–Kalisari memiliki arti penting bagi masyarakat Sayung, terutama sebagai penghubung aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.
Karena itu, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai perjalanan pembangunan ruas ini, mulai dari penggunaan APBD 2025 hingga rencana penanganan berikutnya.
Jangan sampai pemerintah hanya sibuk menghitung anggaran dan menyelesaikan administrasi, sementara masyarakat masih harus menghadapi persoalan infrastruktur yang sama.
Penutup: Tender Selesai, Pertanggungjawaban Tetap Berjalan
Data tender menunjukkan bahwa Rehabilitasi Jalan Bulusari–Kalisari pada 2025 memiliki pagu Rp3 miliar dengan CV Alfa Sejati sebagai pemenang berdasarkan data yang dikaji redaksi.
Arsip pemantauan tahun 2026 kemudian memperlihatkan bahwa kondisi jalan dan rencana penanganan berikutnya masih menjadi perhatian.
Namun, untuk mengetahui hubungan antara kedua periode tersebut, diperlukan pemeriksaan dokumen kontrak, lokasi pekerjaan, volume, hasil serah terima, dan rencana anggaran tahun berikutnya.
Inilah pentingnya pengawasan publik berbasis data.
Bukan mencari kesalahan siapa pun, melainkan memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat yang nyata.
Uang rakyat harus kembali menjadi jalan yang layak bagi rakyat.
Ruang Partisipasi Publik
Warga Bulusari, Kalisari, dan masyarakat Kecamatan Sayung yang memiliki dokumentasi atau informasi mengenai kondisi jalan ini dapat mengirimkannya kepada redaksi InfoPublikID.Online.
Sertakan foto, video, tanggal, lokasi, dan keterangan singkat. Setiap informasi akan melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan.
Artikel Terkait: Jejak Pemantauan Bulusari–Kalisari
- Preservasi Jalan Bulusari–Kalisari Sayung Masuk Tahap Persiapan (24 September 2026)
- Normalisasi Saluran Pembuang Bulusari: Ujian Sederhana Saat Hujan Datang (18 September 2026)
- Sebelum Hujan Datang, Siapa Menjamin Sayung Siap? Menguji Sungai Dombo dan Empat Desa Rentan
- Pengerukan Sungai Dombo Sayung: Transparansi Publik
- Rehabilitasi Afvour Wringinjajar–Kali Dombo Demak
- Negara, Pajak, dan Hak Rakyat Mengawasi Uang Negara
Catatan Redaksi
Artikel ini merupakan edukasi pengawasan penggunaan APBD berdasarkan informasi tender dan arsip pemberitaan yang tersedia. Penyebutan nama penyedia mengacu pada data pengadaan dan bukan merupakan pernyataan adanya pelanggaran.
Hubungan antara pekerjaan tahun 2025 dan rencana penanganan tahun 2026 masih memerlukan verifikasi melalui dokumen teknis, lokasi, volume pekerjaan, dan dokumen kontrak.
InfoPublikID.Online
Media Observasi Kebijakan Publik Berbasis Kawasan
Data, Dokumen, Fakta Lapangan, untuk Publik.
Mengulas kebijakan publik, transparansi pemerintahan, dan isu sosial-pesisir Demak melalui data, dokumen, dan fakta lapangan.

