Perspektif InfoPublikID.Online
Koalisi politik tidak hanya diuji ketika kekuasaan diperebutkan. Ia juga diuji ketika kekuasaan yang telah diraih menghadapi persoalan serius, pertanyaan publik, dan tuntutan pertanggungjawaban.
Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan ujian tersebut. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengungkap persoalan pembuktian dokumen pendidikan yang dipersoalkan, publik berhak mengetahui bagaimana partai-partai dalam koalisi pemerintahan menyikapi persoalan itu.
Pertanyaannya bukan semata siapa yang membela Gibran dan siapa yang tidak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah koalisi yang dibangun untuk menjalankan pemerintahan juga memiliki komitmen yang sama kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas?
Sebab, ketika pembagian kekuasaan berlangsung, kepentingan politik dapat menyatukan banyak pihak. Namun, ketika muncul persoalan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi politik, setiap partai dihadapkan pada pilihan: memberikan penjelasan, mendorong evaluasi kelembagaan, atau menunggu perkembangan situasi.
Sikap yang berbeda tidak otomatis membuktikan adanya pengkhianatan. Akan tetapi, perbedaan itu layak dicatat dan diuji melalui pernyataan resmi, tindakan politik, serta konsistensi terhadap prinsip yang selama ini mereka sampaikan kepada masyarakat.
Di sinilah kritik terhadap politik koalisi menjadi relevan. Dukungan terhadap pemerintahan tidak seharusnya dimaknai sebagai kewajiban untuk menutup ruang evaluasi. Sebaliknya, loyalitas politik semestinya tidak menghapus kewajiban menjawab pertanyaan publik.
Kekuasaan bukan sekadar kue yang dibagi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Jika solidaritas hanya tampak ketika kepentingan berjalan searah, tetapi melemah ketika muncul persoalan yang membutuhkan keterbukaan, publik patut mempertanyakan kualitas solidaritas tersebut.
Pada akhirnya, ukuran kedewasaan koalisi bukan seberapa banyak partai berkumpul di dalamnya. Ukurannya adalah bagaimana mereka menjalankan tanggung jawab, menghormati proses hukum, dan memberi ruang bagi kebenaran untuk diperiksa tanpa tekanan kepentingan politik.
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan perspektif kritis mengenai akuntabilitas koalisi politik. Penilaian terhadap sikap masing-masing partai harus tetap didasarkan pada pernyataan dan tindakan yang dapat diverifikasi, bukan dugaan mengenai motif di baliknya.
ARTIKEL TERKAIT · INFOPUBLIKID.ONLINE
63 Anggota DPR Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Pendidikan: Fakta di Balik Data yang Viral
Transparansi informasi pendidikan pejabat publik perlu dibaca melalui data yang akurat, dokumen yang tersedia, dan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Artikel Terkait →Mengulas kebijakan publik, transparansi pemerintahan, dan isu sosial-pesisir Demak melalui data, dokumen, dan fakta lapangan.
