Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali mengemuka.
Namun yang kini menjadi sorotan bukan hanya pelaku, melainkan ketiadaan pencegahan.
Masalah Bukan Sekadar Individu
Seringkali publik diarahkan pada satu kesimpulan sederhana: ini ulah oknum.
Padahal, ketika korban tidak sedikit dan kejadian berlangsung dalam waktu lama, sulit untuk tidak mempertanyakan sistem di sekitarnya.
Bagaimana mungkin tidak terdeteksi?
Bagaimana mungkin korban tidak memiliki ruang aman untuk melapor?
Relasi Kuasa dan Budaya Diam
Dalam banyak kasus, pelaku berada pada posisi otoritas.
Relasi ini menciptakan ketimpangan yang membuat korban sulit bersuara.
Ditambah dengan budaya menjaga nama baik institusi,
banyak kasus berakhir dengan diam—bukan keadilan.
“Penyelesaian” yang Justru Melukai
Praktik seperti memaksa korban menikah sebagai jalan keluar bukanlah solusi.
Itu hanya memindahkan masalah, bahkan memperpanjang trauma.
Korban seharusnya dipulihkan, bukan ditekan untuk menutup kasus.
Pertanyaan untuk Pengawas
Sebagai lembaga pembina, Kementerian Agama memiliki mandat pengawasan.
Kasus dengan korban yang tidak sedikit memunculkan pertanyaan mendasar:
1.apakah sistem monitoring berjalan efektif?
2.Apakah ada mekanisme audit?
3.Apakah laporan dari bawah bisa naik tanpa hambatan?
Peran Penegak Hukum
Kasus kekerasan seksual bukan persoalan internal institusi.
Ini adalah tindak pidana yang membutuhkan penanganan profesional dan transparan.
Keterlambatan atau ketidakjelasan penanganan hanya akan menurunkan kepercayaan publik.
Korban dan “Solusi” yang Keliru
Dalam beberapa kasus, korban justru dihadapkan pada tekanan untuk menyelesaikan masalah secara cepat.
Pendekatan seperti ini tidak hanya gagal memberikan keadilan,tetapi juga memperpanjang dampak trauma.
Ujian Kepercayaan Publik
Setiap kasus yang tidak ditangani dengan baik akan meninggalkan satu hal:
ketidakpercayaan.Dan ketika kepercayaan hilang, institusi kehilangan legitimasi moralnya.
Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar klarifikasi.
Melainkan langkah nyata:
pengawasan yang diperkuat, sistem laporan yang aman, dan keberanian menindak.
Karena publik tidak hanya melihat apa yang terjadi—
tapi juga bagaimana institusi meresponsnya.