Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencatat pagu anggaran terbesar di antara kementerian dan lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angkanya mencapai Rp 240,2 triliun.
Angka itu lebih tinggi dari Kementerian Pertahanan yang mendapat Rp 189 triliun, Polri Rp 139,19 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 114,59 triliun, Kementerian Sosial Rp 107,20 triliun, hingga Kementerian Kesehatan yang hanya Rp 102,12 triliun. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahkan berada di bawahnya, dengan pagu Rp 89,1 triliun.
Dari total anggaran BGN tersebut, sekitar 97 persen atau Rp 232,5 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Target penerima manfaat tahun depan dipatok mencapai 72,46 juta orang, mencakup anak sekolah, guru, tenaga kependidikan, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program yang menjadi salah satu andalan pemerintahan ini memang membutuhkan sumber daya besar. Mulai dari penyediaan bahan pangan, operasional dapur-dapur SPPG di berbagai daerah, hingga distribusi yang harus menjangkau hingga pelosok. Realisasi anggaran MBG di tahun 2026 saja sudah menembus Rp 139,77 triliun hingga pertengahan September.
Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi untuk 2027. Total subsidi energi turun menjadi Rp 261,5 triliun. Khusus subsidi BBM dan LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp 131,39 triliun, lebih rendah dari usulan awal. Volume penyaluran LPG 3 kg juga dikurangi.
Bagi sebagian masyarakat, dua kebijakan ini terasa berseberangan. Di satu sisi, anggaran untuk makan bergizi digedorkan sangat besar. Di sisi lain, subsidi yang selama ini membantu rumah tangga menghadapi biaya dapur dan transportasi justru diperketat. Tidak sedikit yang merasa prioritas anggaran negara saat ini lebih terasa “jauh” dari kebutuhan harian mereka.
Pemerintah sendiri beralasan bahwa pemangkasan subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran. Sementara anggaran BGN yang besar dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk memperbaiki status gizi generasi mendatang.
Faktanya, angka-angka di atas sudah resmi masuk dalam pembahasan RAPBN 2027 dan disetujui oleh Komisi IX DPR. BGN tetap menjadi lembaga dengan porsi anggaran terbesar, menggeser posisi yang biasanya didominasi sektor pertahanan dan keamanan.
Bagi banyak orang, perbandingan ini memunculkan pertanyaan sederhana: apakah besarnya anggaran benar-benar sebanding dengan dampak yang dirasakan di lapangan? Pertanyaan itu belum tentu punya jawaban tunggal. Tapi angka-angkanya sudah jelas, dan masyarakat sedang menyaksikannya.
Sumber: RAPBN 2027, data resmi BGN, dan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR.
