Pilkada Lewat DPRD: Apa Artinya untuk Hak Pilih Rakyat?

Pilkada Lewat DPRD: Apa Artinya untuk Hak Pilih Rakyat?

 

Ringkasan singkat
  • Wacana mengembalikan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ke DPRD kembali ramai dibicarakan.
  • Pendukung bilang biayanya lebih hemat dan lebih mudah diawasi. Penentang khawatir hak pilih rakyat hilang dan transaksi politik pindah ke elite.
  • Pemilihan lewat DPRD pernah dijalankan sebelum 2005, dan praktik uang politik juga tercatat di masa itu.
  • Aturan detailnya belum final. Warga masih punya ruang untuk mengawal pembahasan.

Siapa yang berhak memilih bupati atau gubernur di daerahmu: kamu sendiri, atau anggota DPRD? Pertanyaan ini kembali jadi perdebatan nasional. Menko Yusril Ihza Mahendra menyebut Presiden Prabowo Subianto berulang kali mengusulkan agar pilkada dikembalikan lewat DPRD. Artikel ini menjelaskan isu tersebut dengan bahasa sederhana, lengkap dengan argumen dari dua sisi.

Apa sebenarnya usulannya?

Saat ini gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh warga lewat pilkada. Usulan yang dibahas adalah mengubahnya: kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, bukan lewat pencoblosan oleh seluruh pemilih.

Perlu dicatat, sampai sekarang rinciannya belum jelas. Pada Januari 2026, Yusril sendiri menyampaikan bahwa pemerintah belum punya gambaran detail arah perubahan UU Pilkada, dan wacana ini akan dibahas dalam RUU Pemilu di DPR. Jadi ini masih wacana, belum keputusan.

Alasan pendukung

Pihak yang mendukung, termasuk Prabowo, sejumlah partai (seperti PKS, PKB, PAN, dan Golkar), serta MUI, menyampaikan beberapa alasan:

  • Biaya negara. Penyelenggaraan pilkada langsung disebut menghabiskan puluhan triliun rupiah.
  • Biaya calon. Calon harus menjangkau pemilih di seluruh wilayah, sehingga ongkos politiknya besar. Ada kekhawatiran kepala daerah terpilih berusaha "balik modal" setelah menjabat.
  • Pengawasan. Menurut Yusril, mengawasi anggota DPRD yang jumlahnya terbatas lebih mudah daripada mengawasi jutaan pemilih dalam pilkada langsung.
  • Konstitusional. Yusril juga menyebut pilkada langsung maupun lewat DPRD sama-sama sesuai konstitusi.

Kekhawatiran penentang

Pihak yang menolak menyampaikan hal berbeda:

  • Hak pilih langsung hilang. Warga tidak lagi menentukan sendiri pemimpin daerahnya. Megawati Soekarnoputri bahkan menyebut wacana ini sebagai pengkhianatan reformasi.
  • Transaksi pindah ke elite. Pembelian suara tidak lagi menyasar banyak pemilih, tetapi terkonsentrasi pada sedikit anggota DPRD yang menentukan hasil.
  • Kepala daerah bergantung pada DPRD. Legitimasi kepala daerah jadi sangat tergantung pada dewan, bukan pada rakyat.
  • Publik tidak setuju. Menurut survei LSI Denny JA yang diberitakan Kontan, mayoritas publik menolak pilkada lewat DPRD.

Apa kata sejarah?

Ini bukan hal baru. Sebelum 2005, kepala daerah memang dipilih DPRD. Pilkada langsung baru dimulai pada 2005. Pada 2014, DPR sempat mengesahkan pilkada lewat DPRD, tetapi kemudian dibatalkan di era Presiden SBY, sehingga pilkada langsung bertahan sampai sekarang.

Menariknya, catatan masa lalu menunjukkan sistem DPRD tidak otomatis bersih dari uang. Liputan Kompas pada Maret 2000 merekam praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di berbagai daerah, dengan kabar harga satu suara anggota dewan mencapai puluhan juta rupiah. Muncul pula istilah seperti "uang komitmen" dan "uang ketok palu". Calon kepala daerah saat itu juga sudah mengeluhkan mahalnya biaya politik.

Namun, pilkada langsung juga punya masalah sendiri. Sejumlah kajian akademik menyebut politik uang makin meluas ketika pemilihan dilakukan langsung, misalnya lewat pembagian uang atau barang kepada warga menjelang hari pencoblosan. Jadi persoalan uang dalam politik ada di kedua sistem, hanya bentuk dan sasarannya yang berbeda.

Benarkah ini "kembali ke Orba"?

Banyak warganet dan kritikus membuat perbandingan ini. Sebaliknya, Menko Pangan Zulkifli Hasan membantahnya dan menyebut yang berubah hanya cara pilkadanya.

Sebagai bahan pembanding, di era Orde Baru (UU No. 5 Tahun 1974), DPRD mengusulkan calon, tetapi pemerintah pusat yang mengangkat kepala daerah dan tidak terikat hasil pemilihan DPRD. Kajian akademik menggambarkan DPRD kala itu cenderung sebagai pelaksana keinginan pusat. Apakah aturan baru nanti akan seperti itu atau berbeda, belum bisa dipastikan karena detailnya belum dibuka.

Karena itu, yang paling penting dicermati bukan sekadar slogan "kembali ke Orba", melainkan isi aturannya: siapa yang menentukan calon, bagaimana pemilihan dilakukan, dan seberapa terbuka prosesnya bagi publik.

Perbandingan singkat

Hal Pilkada langsung Dipilih DPRD
Siapa yang memilihSeluruh warga yang punya hak pilihAnggota DPRD
Biaya penyelenggaraanBesar (disebut puluhan triliun)Diklaim lebih hemat
Risiko uang politikPembelian suara ke banyak pemilihTransaksi terpusat ke sedikit anggota dewan
PengawasanSulit karena pemilih sangat banyakDiklaim lebih mudah, tapi proses sering tertutup
Peran wargaMenentukan langsungLewat pemilihan anggota DPRD

Apa yang bisa dilakukan warga?

  1. Ikuti pembahasan RUU Pemilu. Ini tempat keputusan sebenarnya diambil.
  2. Tanyakan detailnya. Siapa yang mencalonkan, apakah sidang pemilihan terbuka, dan bagaimana mencegah jual beli suara di dewan.
  3. Sampaikan aspirasi. Lewat wakil rakyat di daerahmu, organisasi masyarakat, atau media.
  4. Bandingkan sumber. Baca argumen kedua pihak sebelum mengambil sikap.

Tanya jawab

Apakah pilkada lewat DPRD sudah pasti berlaku?

Belum. Masih berupa wacana yang akan dibahas dalam RUU Pemilu di DPR.

Apakah pilkada lewat DPRD melanggar konstitusi?

Menurut Menko Yusril, kedua mekanisme sama-sama konstitusional. Ada pihak lain yang tidak sependapat soal baik-buruknya, tetapi perdebatan utamanya lebih ke soal demokrasi dan kebijakan.

Apakah dengan sistem DPRD politik uang hilang?

Catatan sejarah sebelum 2005 menunjukkan politik uang juga terjadi saat DPRD memilih. Sebaliknya, pilkada langsung pun masih diwarnai pembelian suara.

Rakyat masih punya suara?

Rakyat tetap memilih anggota DPRD lewat pemilu. Hanya saja, pemilihan kepala daerahnya tidak lagi dilakukan langsung oleh warga.

Dukung InfoPublikID
Suka dengan tulisan seperti ini? Traktir Kopi di sini.

Sumber rujukan

  • Kompas.com / Kontan, 7 dan 9 Januari 2026: pernyataan Menko Yusril soal wacana pilkada lewat DPRD
  • Antara, 14 Januari 2026: Yusril soal pengawasan politik uang
  • CNA Indonesia: dukungan MUI, PKB, PAN dan tanggapan Zulkifli Hasan
  • Tirto dan Bisnis.com, 17 Desember 2024: alasan Prabowo dan perbandingan era SBY
  • Perpustakaan DPR (kutipan liputan Kompas, Maret 2000): politik uang pilkada era DPRD
  • Antara (tag berita): pernyataan Megawati dan KPK terkait wacana ini

Artikel ini bersifat edukasi dan memaparkan argumen dari berbagai pihak. Perkembangan pembahasan RUU Pemilu dapat berubah sewaktu-waktu.

☕
Suka dengan liputan kami? Dukung jurnalisme independen INFOPUBLIKID. Tanpa paywall, tanpa sponsor politik.
Traktir Kopi
©–2026 InfoPublikID.Online — Media Investigasi & Advokasi Publik.
Dikelola oleh Yayasan Bina Insan Modern. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang.